http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=3091

2008-12-30 
19 Desember 1948 dan Tantangan Masa Kini


Sabam Siagian 



Enam puluh tahun lalu, 19 Desember 1948, ketika fajar mulai merekah, Angkatan 
Perang Kerajaan Belanda melancarkan serangan umum terhadap wilayah Republik 
Indonesia, yang sudah menciut itu. Pimpinan politik militer Belanda di Batavia 
(Jakarta) agaknya memperhitungkan bahwa daya mampu RI sudah amat melemah 
setelah berhasil menumpas pemberontakan kiri di Madiun.

Sasaran utama adalah Yogyakarta, ibu kota perjuangan RI. Pasukan para didrop di 
lapangan terbang Maguwo (sekarang Adi Sucipto). Kesatuan pelopor Belanda segera 
menuju Gedung Negara di Malioboro. Sekitar pukul tiga siang, komandan kesatuan 
itu melapor lewat radio ke markasnya, Presiden RI Soekarno telah berhasil 
ditangkap. Sidang kabinet darurat yang dipimpin Wakil Presiden/Perdana Menteri 
Moh. Hatta, pagi itu, memutuskan bahwa pimpinan nasional dan kabinet tetap di 
tempat. Kalkulasi politik yang menjadi landasan keputusan itu memperhitungkan 
reaksi internasional pasti akan merepotkan posisi Belanda. Perundingan dengan 
Belanda sedang berlangsung difasilitasi Komisi Jasa-jasa Baik PBB. Khususnya 
wakil AS di komisi tersebut, Merle Cochran, amat aktif menjembatani jurang 
posisi antara kedua belah pihak.

Serangan umum Belanda ke-2 ini, yang dilakukan secara mendadak, merupakan 
tamparan terang-terangan bagi wakil AS itu. Washington DC pasti bereaksi. 
Apalagi, Kerajaan Belanda, berlokasi di sudut dataran Eropa, yang amat 
bergantung pada bantuan ekonomi AS pasti tidak mampu melawan tekanan Washington 
DC. Perkembangan demikian akan menguntungkan posisi RI. Lagi pula, kalau Bung 
Karno dan Bung Hatta ikut bergerilya, pengawalan mereka terpaksa 
berlapis-lapis. Itu justru akan menarik perhatian militer Belanda. Itulah 
kira-kira logika politik yang disepakati sidang kabinet darurat R.I.S pada 
Minggu pagi, 19 Desember 1948.

Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang berada di Gedung Negara hari itu, 
setelah mendengar keputusan kabinet, tanpa banyak bicara, berdiri dan 
meninggalkan tempat. Ia baru menjalani operasi paru-paru, namun tekad dan 
keterikatan kuat pada Sumpah Prajurit mendorong Pak Dirman untuk memimpin 
perang rakyat. Kolonel TB Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, 
setelah mendengar keputusan kabinet itu, meredam rasa kecewanya dan menjumpai 
Bung Hatta. Atas permintaan Pak Sim, Wakil Presiden/Perdana Menteri/Menteri 
Pertahanan Moh. Hatta menandatangani Surat Instruksi kepada tentara dan seluruh 
rakyat untuk meneruskan perjuangan, meskipun pimpinan nasional dalam tahanan 
Belanda.

Melalui pintu belakang Istana, ia keluar berjalan kaki meninggalkan kota ke 
arah barat. Pada malam hari di Desa Minggir, tepi Kali Progo, Kol TB Simatupang 
(28 tahun) merenungkan ulang rentetan peristiwa pada hari itu. Perasaan yang 
memenuhi dirinya kemudian direkam dalam memoir perjuangan Laporan dari Banaran 
(Jakarta, 1960 & 1978). Tulisannya, menyimpulkan gumpalan perasaan pada malam 
itu yang memenuhi dirinya:

"Yogyakarta telah jatuh. Presiden, Wakil Presiden dan pemimpin-pemimpin besar 
kita yang lainnya telah tertawan. Akan tetapi, apakah dengan itu Republik kita 
telah mati? Ada seorang penulis, kalau saya tidak salah Machiavelli, yang 
pernah kurang lebih berkata bahwa benteng yang terakhir dari negara adalah 
dalam hati prajurit-prajuritnya - Apakah Republik kita ini mati atau hidup 
sekarang memang terutama tergantung dari pertanyaan, apakah dia masih tetap 
hidup atau tidak dalam hati perwira-perwira, bintara-bintara, dan 
prajurit-prajurit TNI. Jawaban atas pertanyaan ini akan diberikan oleh 
perkembangan pada hari-hari dan minggu-minggu yang datang."

Kita beruntung sekarang karena dapat menoleh ke belakang dan melihat betapa 
serangan umum Belanda pada 19 Desember 1948 itu telah mencetuskan tekad 
perjuangan dan persatuan kuat, sehingga justru Belanda pada akhir 1949 terpaksa 
mengakui kedaulatan Indonesia Merdeka. Dan Belanda meninggalkan wilayah 
Nusantara, kecuali Irian Barat (Papua). 

*

Apakah makna rentetan peristiwa dramatis mulai 19 Desember 1948 itu, 60 tahun 
lalu, bagi bangsa Indonesia dewasa ini? Apakah hikmah yang dapat dimanfaatkan 
dari periode amat penting tersebut dalam sejarah Republik kita yang dapat 
menyelamatkan bangsa ini dari badai krisis sosial ekonomi?

Sepintas lalu situasi sekarang yang dihadapi tidak separah seperti 60 tahun 
lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap berfungsi di Istana Merdeka, 
memimpin rapat-rapat dan menerima para tamunya. Wakil Presiden Jusuf Kalla 
tetap ceria, siap dengan komentar menanggapi persoalan apa pun yang disodorkan 
kepadanya. Nilai rupiah relatif stabil terhadap dolar AS, tidak menembus batas 
Rp 12.000. Perhubungan darat, laut, dan udara ke seluruh pelosok wilayah RI 
tetap operasional. Restoran-restoran dan tempat-tempat hiburan di kota-kota 
besar dan tidak begitu besar di seluruh Indonesia tetap ramai dikunjungi para 
peminat. Jadi, apa yang perlu dikhawatirkan?

Di sinilah kita jumpai hambatan besar di bidang persepsi. Peristiwa amat kritis 
dan dramatis 60 tahun lalu itu tidak begitu sulit memahaminya. Presiden dan 
Wakil Presiden jadi tawanan, musuh menduduki ibu kota! Jelas, amat jelas, 
persoalannya. Pilihan hanya dua: Bersatu dan Lawan, atau pasrah, masing-masing 
menyelamatkan diri. Pada hal "musuh" yang mengancam bangsa dan negara dewasa 
ini tidak kurang bahayanya dibandingkan 60 tahun lalu. Dampak krisis finansial 
global yang berkelanjutan pada Indonesia dapat mengacaukan tatanan sosial 
ekonomi dan sosial politik.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, termasuk Jepang, menghadapi 
krisis ekonomi bahkan sudah dikategorikan sebagai resesi. Artinya, selama dua 
kuartal berturut-turut perekonomiannya menderita penyusutan. Bahkan Singapura, 
itu negara tetangga yang selama ini bersikap seperti di atas angin, resminya 
sudah mengalami resesi.

Tingkat pengangguran di AS, Eropa Barat, Jepang, dan ekonomi modern lainnya 
semakin meningkat. Harga minyak dunia yang terus menurun memang menyelamatkan 
APBN, tapi itu berarti juga bahwa pasaran tradisional bagi ekspor utama 
Indonesia (hasil pertambangan dan komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit) 
macet.

Gejolak tingkat pengangguran yang terus naik sudah tampak di negeri kita. 
Diperkirakan, indikator ini akan semakin parah justru pada kuartal ke-2 tahun 
2009, yakni, ketika pemilihan umum legislatif diselenggarakan.

Dampak psikologis pengangguran memang tidak boleh disama ratakan. Ada sektor 
yang berpengaruh pada stabilitas sosial politik, ada juga yang secara 
tradisional ditampung oleh sektor informal. Baru-baru ini saya kunjungi 
Sumatera Utara dan bicara dengan rekan-rekan dari harian Analisa di Medan. 
Mereka cerita tentang beribu-ribu buruh harian di perkebunan kelapa sawit yang 
sudah menganggur.

Ketika harga minyak kelapa sawit tinggi di pasaran internasional, penghasilan 
para pekerja harian di perkebunan kelapa sawit lumayan tinggi. Mereka dengan 
mudah membeli sepeda motor dengan fasilitas kredit. Mobilitas fisik seperti 
menjelmakan manusia sebagai manusia baru. Tapi, sekarang, setelah cicilan gagal 
dipenuhi, sepeda motor si pekerja terpaksa dikembalikan.

Itu hanya contoh kecil dari akumulasi tensi psikologis yang sekarang menumpuk 
di masyarakat. Anda dapat memperkirakan sendiri tumpukan bahan ledak sosial 
politik ketika tingkat pengangguran memuncak pada kuartal kedua tahun 2009. Dan 
daya tampung sektor informal jangan terlalu diharapkan. Setelah krisis moneter 
1997/1998, daya tampung sektor informal telah melakukan peranannya dengan 
menyerap para penganggur, ditambah lagi dengan surplus tenaga kerja yang tidak 
tertampung sektor formal setiap tahun.

Daftar suram yang dihadapi bangsa dan negara karena dampak finansial global 
yang melanda Indonesia dengan mudah dapat dilengkapi dengan tambahan persoalan 
lainnya, karena kemacetan ekspor dan langkanya kredit yang menimbulkan dampak 
berantai, menjalar ke berbagai sudut kegiatan ekonomi. Ada yang mengatakan 
bahwa volume ekonomi domestik Indonesia cukup besar, sehingga paling sedikit 
keparahan krisis finansial global tersebut dapat diperlunak akibatnya.

Tapi, mengamankan dinamika ekonomi domestik memerlukan berbagai inovasi dan 
program stimulasi serta mengurangi hambatan-hambatan birokrasi. Dan yang paling 
penting, kesadaran urgensi mesti memenuhi semua jajaran! Pemerintah pusat dan 
daerah, sektor swasta besar dan yang sedang, legislatif, yudikatif, para pakar 
di universitas dan pusat riset, dan seterusnya. Terus terang, kesadaran urgensi 
itu belum meluas kalau kita baca betapa enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat 
menolak Rencana Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 
Untunglah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perangkat hukum cukup mampu 
menangani krisis keuangan sistemik sebelum 19 Januari 2009. Soalnya, kalau para 
anggota DPR terhormat khawatir bahwa RUU tersebut memberikan peluang kekuasaan 
yang terlalu besar bagi pemerintah, sehingga mungkin dapat disalahgunakan, 
segera rumuskan usul alternatif. Perlihatkanlah bahwa kesadaran urgensi 
menghadapi krisis yang mengancam bangsa dan negara memang hidup di kalangan 
legislatif. 

Hal itu berlaku juga bagi jajaran pemerintah di pusat dan daerah. 
Berpuluh-puluh pidato yang diucapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
tampaknya belum berhasil menyentak jajaran masyarakat. Seperti menyelinap 
kecurigaan bahwa dia ingin curi start dan sudah kampanye untuk Pilpres 2009. 
Apakah Republik ini akan ambruk?

Kalau kita tempatkan tekad yang diucapkan TB Simatupang 60 tahun lalu dalam 
konteks situasi masa kini, maka jawaban kita, negara dan bangsa ini akan 
selamat menyeberangi jurang krisis kalau kesadaran urgensi tetap hidup dalam 
diri kita masing-masing sambil menjauhi sikap egoisme. 


Penulis adalah pengamat perkembangan nasional

Kirim email ke