Refleksi :  Penduduk  daerah-daerah yang agak terpencil atau jauh dari pusat 
kekuasaan harus paham  ucapan yang telah menjadi semacam axioma, yaitu berlaku 
hukum  "jauh di mata jauh di hati".  Selain itu  harus diingat pula bahwa para 
petinggi penguasa nan perkasa sedang sibuk kasat kusut untuk pemilihan umum 
agar supaya bisa tetap menduduki kursi empuk kekuasaan  nan pembawa  banyak 
berkat.  


http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/27/01024598/korban.gempa.keluhkan.sikap.pemerintah


Korban Gempa Keluhkan Sikap Pemerintah
Warga Talaud Harapkan Kunjungan Pejabat


Jumat, 27 Februari 2009 | 01:02 WIB 
Manado, Kompas - Korban gempa bumi di Kabupaten Talaud merasa dianaktirikan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat. Perhatian pemerintah 
dinilai jauh dari yang diharapkan. Selain bantuan tidak memadai, kunjungan 
pejabat pemerintah pun minim.
Pendapat itu diungkapkan sejumlah warga Talaud, yang Kamis (26/2) kemarin 
datang ke Manado, Sulawesi Utara, mencari bantuan untuk korban gempa bumi. 
Dalam kesempatan itu mereka juga mempertanyakan perhatian Gubernur Sulut Sinyo 
Harry Sarundajang yang tak kunjung datang melihat kehidupan korban gempa 
pascabencana.

"Apakah karena sibuk mengurusi persiapan WOC (Konferensi Kelautan Dunia), 
sampai harus melupakan kami?" kata Dogmapudi Mangetik, tokoh masyarakat di 
Pulau Kabaruan, salah satu pulau di Kabupaten Talaud.

Menurut Mangetik, bantuan yang disalurkan Pemerintah Provinsi Sulut saat ini 
baru senilai Rp 500 juta bersama bantuan makanan instan, susu, pakaian, serta 
tenda. Namun, itu tergolong minim. Tenda yang disalurkan, misalnya, hanya 
menjangkau puluhan keluarga korban. "Padahal, jumlah korban gempa 600 
keluarga," ujarnya.

Mengenai bahan makanan dan uang, menurut Mangetik, saat ini semua telah habis 
dipakai untuk kebutuhan hari-hari, sementara korban belum bisa beraktivitas 
seperti sebelumnya.

Harapkan kunjungan

Warga Talaud, khususnya warga Pulau Kabaruan, menurut Mangetik, sangat 
merindukan kedatangan pejabat pemerintah.

"Mereka berharap pejabat melihat langsung ketertinggalan pembangunan di 
Kabaruan dan bagaimana nasib korban gempa. Selama ini, baru Bupati Talaud Elly 
Lasut yang langsung melihat keberadaan korban. Sudah puluhan tahun tak ada 
pejabat provinsi yang ke Pulau Kabaruan," kata Marten Mengga, warga Talaud, 
menimpali Mangetik.

Menanggapi keluhan itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat 
Pemerintah Provinsi Sulut Roy Tumiwa menjelaskan, saat gempa bumi melanda 
Talaud, Gubernur sedang berada di Nairobi, Kenya. Namun, Gubernur saat itu 
langsung menugaskan Sekretaris Provinsi Sulut Robby Mamuaya untuk mengunjungi 
korban gempa sekaligus menyerahkan bantuan.

Sepulang dari luar negeri, Gubernur dihadapkan pada persiapan WOC. "Pak 
Gubernur berkeinginan ke Talaud, tetapi masih mencari-cari waktu," kata Tumiwa 
menambahkan.

Sebagaimana diberitakan, 12 Februari lalu terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 
skala Richter. Gempa merusak 569 rumah dan tempat ibadah di tujuh kecamatan di 
Kabupaten Kepulauan Talaud. Menurut Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Sulut 
Tumanduk, bencana ini terjadi di 10 kecamatan dari 17 kecamatan di Talaud.

Kirim email ke