“Ada Kolam, ada Ikan

Aku Islam, bukan Taliban.

Ada Ulam, ada Ubi

Aku Islam, bukan Wahhabi

Ada Angsa makannya Urab

Kita Indonesia bukannya Arab.”

(Fatwa Majlis al-Fesbuqiyah)

                                        ***



Menjelang momen Pemilihan Umum, sebuah pesta demokrasi lima tahunan
yang segera digelar, nampaknya iklan-iklan politik kian membanjiri
media-media massa kita. Pelbagai partai seakan berlomba menampilkan
visi dan misi mereka sedemikian sempurna dan serba ideal. Klaim-klaim
memikat serta janji-janji manis yang menghibur itu, terus terang masih
menerbitkan tanda tanya besar dalam diri saya, apakah itu semua sesuai
dengan realitas yang sebenarnya?



Iklan politik yang menarik perhatian saya diantaranya adalah yang
diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebuah partai besar Islam yang
selama ini ditengarai berada di lingkaran utama kepemimpinan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disamping PD dan beberapa partai besar
berbasis Islam lainnya.



Dalam beriklan, PKS terlihat begitu apik mengemas gagasannya melalui
plesetan bergaya pop, sebut saja Partai Kita Semua, Partai Kalem dan
Santun, Palestina Kita Sayangi dan seterusnya seraya menampilkan
orang-orang yang beragam, dari yang berjilbab hingga pria funky dengan
tataan rambut bercat.



Barangkali pencitraan keberagaman yang ditampilkan tersebut adalah
dalam kerangka mewujudkan visi dan misi PKS sebagai “Partai Dakwah
Penegak Keadilan dan Kesejahteraan dalam Bingkai Persatuan Ummat dan
Bangsa”. Partai ini biasa dikategorikan sebagai kelompok “moderat”
(Collins, 2004; ICG, 2005), dalam pengertian menerima demokrasi dan
bekerja dalam kerangka konstitusional dan non-kekerasan demi memperoleh
simpati masyarakat.



Dalam sebuah kesempatan di Hotel Inna Grand Bali Beach tahun lalu,
Presiden PKS Tifatul Sembiring juga menandaskan,”Sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang, partai politik tidak boleh membatasi
diri pada ras, suku dan agama. Karena itu dari non-muslim tetap akan
diakomodir.” Menurut dia, kader non-muslim itu tidak hanya bisa menjadi
pengurus partai. Namun, lanjut dia, juga bisa dijadikan sebagai caleg,
meskipun non-muslim.



Saya merenungkan kata-kata Presiden PKS tersebut kemudian ditemalikan
dengan tuturan pengalaman seorang teman bernama Arbania Fitriani di
media ini beberapa waktu lalu. Rupanya saya menemukan adanya
kejanggalan dan ketidakselarasan antara idealisme partai tersebut
dengan pengalaman teman tadi. Arbania Fitriani dalam kesaksiannya
mengaku seorang “Ex PKS Cadre” dengan amat berani membeberkan secara
gamblang seputar “bau busuk” partai yang cukup lama ditinggalkannya itu
dengan pelbagai alasan yang diyakininya tepat.



Dari tulisannya berjudul “Benarkah PKS Pro Rakyat Indonesia?”, di sini
saya kutipkan poin-poin yang dianggap penting. Arbania menegaskan: (1)
Agenda utama PKS adalah menghancurkan budaya Indonesia melalui invasi
budaya Arab Saudi. (2) PKS ini sebagai perpanjangan tangan dari
Kerajaan Saudi tujuan utamanya adalah agar kekuasaan Arab bisa mencapai
Indonesia (yang kaya sumber daya alam itu) mengingat satu-satunya
sumber devisa Arab adalah minyak yang diperkirakan akan habis pada
tahun 2050 dan melalui jamaah haji. (3) Mereka (para kader PKS)
menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan agar dapat lebih
memudahkan agendanya. Sentimen keagamaan terus dipakai untuk meraih
simpati masyarakat.



Dalam tulisan ini, saya tidak dalam kapasitas untuk menghakimi tentang
siapa yang benar dan siapa yang salah. Sudah semestinya, hak jawab
diberikan kepada PKS untuk mengklarifikasi “penemuan” Arbania tersebut.
Sudah sepantasnya pula, suara lirih Arbania diberikan ruang yang luas
untuk mengungkap kebenaran lain. Saya pribadi sebagai warga negara yang
tidak rela negara ini bubar, mengajak kepada seluruh anak bangsa agar
sungguh-sungguh melihat persoalan ini dengan serius namun tetap dengan
hati yang tenang dan pikiran yang jernih. 



Sebagaimana diingatkan Guillarmo O'Donnel (1993), bahwa transisi menuju
demokrasi tidak selalu berlangsung mulus. Pendapat O’Donnel menemukan
relevansinya dengan situasi politik saat ini di negeri kita. Saya
mengkhawatirkan partai-partai terutama yang berbasis agama tertentu
akan memanfaatkan momentum demokrasi untuk mendesakkan agenda
formalisasi syariat yang nyata-nyata bertentangan dengan falsafah
negara dan konstitusi. Ini namanya pembajakan demokrasi. Membajak
demokrasi lewat pemilu. 



Seperti kita ketahui, pemilu adalah mekanisme yang sah untuk meraih
kekuasaan dan legitimasi. Bagi para pembajak ini, demokrasi identik
dengan kekuasaan itu sendiri. Saya teringat fenomena IM (Ikhwanul
Muslimin) dan Hamas di Mesir yang belum dipercaya sebagian rakyat,
bahwa mereka akan setia pada demokrasi. IM dan Hamas diyakini akan
menjadikan demokrasi sebagai alat untuk meraih kekuasaan belaka, lantas
mendesakkan agenda-agenda bias agama. Bagi partai-partai berbasis agama
ini, demokrasi sekedar sarana memuluskan mimpinya menuju pemerintahan
Allah-krasi. 



Di Iran, peran ulama yang meraih kekuasaan dan malah melanggengkan
hegemoni konservatisme barangkali layak dijadikan pelajaran. Tahun
1979, tatkala mereka melakukan revolusi Islam, sesungguhnya
pemerintahan baru yang lebih demokratis dan memihak rakyat amatlah
diidam-idamkan rakyat. Namun dengan pelembagaan ulama dalam wilayat
al-faqih yang bertindak sebagai otoritas utama pemerintah, rakyat harus
menelan rasa kecewa, karena yang terjadi tak sesuai harapan. 



Dengan semena-mena para ulama memecat orang yang sebetulnya didukung
rakyat tapi dianggap merintangi aspirasi mereka. Sebagai contoh
bentuk-bentuk hegemoni itu bisa diungkap disini, diantaranya kasus
pencoretan calon anggota legislatif dari kalangan reformis, pengusiran
Bani Sadr, pengucilan kekuasaan Mohamad Khatami, serta pelarangan
protes mahasiswa dan pengebirian kebebasan pers. Kembali, momentum
demokrasi bagi mereka hanyalah jalan meraih kekuasaan untuk pemuasan
ambisi pribadi dan kelompoknya. 



Ditarik lagi ke belakang, sistem khilafah yang pernah diuji coba dalam
pemerintahan Dawlah Umawiyah dan Dawlah Abbasiyah justru hanya
melahirkan sejarah kelabu yang menyengsarakan rakyat. Atas nama
syariat, tindakan represif berupa mihnah (inkuisisi) pun dijalankan. 



Mark Woodward (2001) dan Peter G Riddel (2002) misalnya, dalam
mengelompokkan respon Islam atas perubahan pasca Orde Baru sepakat
menyebut jenis Islam konservatif sebagai Islamisme atau Islamis.
Gerakan ini tidak hanya mengusung Arabisme dan konservatisme, tetapi
juga di dalam dirinya terdapat paradigma ideologi Islam Arab. Tidak
heran kalau Jihad dan penerapan Syariat Islam menjadi karakter utama
dari kelompok ini. Kelompok ini juga tidak segan-segan membentuk
barisan Islam paramiliter untuk melawan siapa saja yang diidentifikasi
sebagai musuh Islam yang tentunya berdasarkan definisi mereka sendiri. 



Definisi lain tentang Islamisme adalah sebentuk keyakinan yang
memposisikan Islam sebagai sistem kehidupan yang total dan integral
dalam seluruh aras kehidupan, termasuk politik, sebagai subordinasi
dari agama (Roy, 1993; Kramer, 1997; Monshipuri, 1998). Dalam konteks
ini, maka “specificity” Islam ---meminjam istilah Gellner
(1981)---dipahami sebagai cetak-biru dari sebuah tertib sosial. Dus,
konsep al-diin wa al-daulah dan dakwah adalah password kaum Islamis
untuk masuk ke dalam pelbagai aktivitas politik.



Di masa lalu, kaum Islamis bersekte Wahhabi acapkali memakai cara-cara
kasar dan kekerasan. Karenanya, ketika tiga tokoh utama Wahhabi
Indonesia, yakni Haji Miskin dari Luhak Agam, Haji Piobang dari Luhak
Lima Puluh Kota dan Haji Sumanik dari Luhak Tanah Datar, menyebarkan
doktrin Wahhabi di tempat kelahiran mereka, Minangkabau, akhirnya
justru meletupkan perang Padri karena mendapatkan perlawanan dari kaum
Adat yang memegang teguh tradisi mereka. Perilaku Wahhabi tersebut
jelas mengingkari sabda Nabi Saw, “Inni bu'itstu bi hanfiyatil samhah”
(Saya diutus dengan membawa agama yang cenderung toleran). Karena itu,
perilaku yang mengarah kepada kekerasan, terorisme, kedzaliman,
keangkuhan, diskriminasi, intoleransi selalu dianggap sebagai
“contradicto in terminis” dengan agama.



Sejarah kelam tersebut tidak perlu terulang lagi di negeri ini.
Berkali-kali para kiai NU (Nahdlatul Ulama) menegaskan bahwa Indonesia
dengan Pancasila dan NKRI-nya merupakan keputusan final. Fatwa MUI
(Majelis Ulama Indonesia) beberapa waktu silam juga menyatakan bahwa
NKRI sudah final. Bagi NU, Pancasila bukanlah ideologi transisi yang
terpaksa diterima karena keadaan politik belum memungkinkan untuk
menegakkan ideologi definitif, ideologi Islam misalnya. Sudah ada
konsensus di kalangan NU, bahwa ideologi Pancasila bagi negara
Indonesia adalah qath'i. 



K.H. Hasyim Muzadi (2007), menyebut dewasa ini gerakan transnasional
semacam Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan al-Qaeda sebagai bagian
dari international political movement (gerakan politik dunia) yang tak
memiliki akar budaya, visi kebangsaan, dan visi keumatan itu ditengarai
sedang merongrong keutuhan negara ini. Menurut Hasyim,
organisasi-organisasi tersebut telah menjadikan Islam sebagai ideologi
politik dan bukan sebagai jalan hidup.



Agak senada dengan pandangan NU, pada suatu kesempatan Presiden SBY
menegaskan kembali adanya empat pilar yang harus dipertahankan di
negara ini, yakni Pancasila, UUD l945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Namun pernyataan di atas nyaris kehilangan maknanya, ketika presiden
membuka Rakernas MUI belakangan ini, ia menyatakan akan mengikuti
fatwa-fatwa MUI, termasuk dalam hal pemberantasan aliran sesat. Hal ini
sebenarnya sangat ironis karena panduan kerja seorang presiden adalah
konstitusi dan undang-undang, bukan fatwa MUI. Pernyataan presiden
tersebut mengindikasikan betapa ia memilih cara pragmatis dalam
menghadapi kaum Islamis. 



Ahmad Suaedy (2008) mengemukakan pemerintahan SBY sekarang ini diduga
kuat memiliki pemahaman yang sejalan dengan Islamis. Imbuhnya lagi, SBY
tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam dan gerakan Islam.
Sehingga apapun yang menguntungkannya akan diambil, bahkan dalam hak
yang prinsipil sekalipun seperti hak untuk beragama dan berkeyakinan.
Jika tidak ada keberanian untuk mengubah orientasi pemerintahan
sekarang atas gerakan Islamis, lanjut Suaedy, mereka akan segera masuk
lebih dalam ke dalam keseluruhan badan negara dan pemerintahan ini.



Saya bisa membayangkan, jika ada kaum Islamis hendak mengubah Pancasila
dengan ideologi Islam dan merontokkan NKRI lantas menyulapnya menjadi
dawlah islamiyah atau khilafah islamiyah, maka mereka harus
bertumbukkan dengan para kiai NU dan mesti berhadap-hadapan dengan
ormas keagamaan terbesar itu. Benturan ini mungkin saja tak terelakkan.



Belasan tahun silam, seperti dituturkan Abd Moqsith Ghazali (2007),
dalam suatu pertemuan di Auditorium PP Salafiyah Syafiiyah Asembagus
Situbondo, dengan suara lantang dan bergetar membaca Al-Qur’an surah
Thaha ayat 17-21, Kiai As’ad (kini telah Almarhum) mengumpamakan NU
sebagai “Tongkat Musa” yang siap melawan pihak-pihak yang merongrong
keutuhan NKRI. 



Keinginan sekelompok kaum Islamis, baik yang mengaku atau memungkiri
bersekte Wahhabisme untuk mengubah ideologi negara, konstitusi dan
meruntuhkan NKRI dengan membajak demokrasi, menurut saya adalah
orang-orang yang enggan berterima kasih, tidak bersyukur. 



Kaum Islamis “berwajah ganda” itu telah mengkhianati bangsa ini. Adalah
sikap yang menggelikan, di satu sisi mereka jumawa mengecam demokrasi
sebagai sistem kafir, namun di saat yang sama menikmati pula fasilitas
demokrasi tanpa memberi sumbangsih apapun. Mentalitas hipokrit semacam
ini terkena tamparan hadis yang beken, “man lam yasykur al-nas lam yasykur 
al-Lah”, barangsiapa tak mensyukuri manusia (yang telah berbuat baik pada dia), 
maka dia sama saja tak mensyukuri Tuhan. 



Simak saja. Kendati motif makar kaum Islamis begitu jelas, di negara
yang demokratis ini toh mereka dibiarkan bebas. Suatu reaksi yang tak
pernah mereka dapatkan di negara-negara lain yang konon “islami” itu.
Di Arab Saudi yang berpaham Wahhabi, hukuman yang pantas untuk pembuat
makar tak lain kecuali dipancung kepalanya di lapangan terbuka. Mereka
tidak berterima kasih malah membombardir NKRI yang telah memberikan
udara kebebasan seperti itu. 



Hemat saya, partai-partai Islamis ini hadir semata-mata karena
persoalan strategi sembari memancing di air keruh. Kaum Islamis ada
yang menempuh jalan pintas berbekal senjata, ada juga yang melalui
pintu demokrasi yang berliku. Realitasnya partai-partai Islamis belum
memberi kontribusi kerakyatan yang jelas. Sebagaimana dibilang
Arbania,” Saat ini PKS belum menghasilkan produk yang dapat memajukan
ekonomi, menyelesaikan permasalahan kesehatan, pendidikan, pencegahan
bencana alam, korupsi, traficking, tayangan TV yang semakin memperbodoh
masyarakat, dan permasalahan lain yang lebih riil dan sangat dibutuhkan
oleh masyarakat kita”. 



Barangkali opini Arbania itu bisa dikait-kelindankan dengan sebuah
survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia tahun 2006 lalu,
diketahui bahwa akuntabilitas dan pertanggungjawaban partai politik
(termasuk yang berbasis agama) terhadap pemilihnya sangat rendah.
Dengan demikian, pemilih tidak mengetahui kebijakan partai politik dan
alasan-alasannya terkait dengan isu penting, seperti impor beras dan
kenaikan harga bahan bakar minyak. Padahal agama begitu mempersoalkan
posisi tanggung jawab dalam konteks kepemimpinan dan perwakilan. Dalam
kaidah ushul fiqh tertera “tasharruful imam manuuthun bil mashlahah”
yang berarti kebijakan dan performance pemerintah haruslah selalu
mengacu kepada pemenuhan kemaslahatan rakyat.



Demikianlah, arus konservatif agama atau khususnya Islamisme baik
bersekte Wahhabisme, Talibanisme, Salafi radikal, Islamis berwajah
ganda maupun lainnya tak pelak lagi merupakan ancaman serius bagi rumah
NKRI yang dihuni bangsa ini. Jika kawanan pencuri sudah menjarah dan
melukai seisi rumah, lalu mereka pun memperkosa Ibu Pertiwi, maka sikap
lembek kita sebagai anak-anaknya tak bisa dibenarkan. Hukum dan
keadilan mesti ditegakkan sebagaimana disitir dalam Al-Qur’an “Berbuat
adillah karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan” (QS, al-Ma’idah
[5]: 8). 



Untuk menghalau gerakan mereka, demikian menurut K.H. Hasyim Muzadi,
sekurangnya ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, pemantapan
ideologi negara Pancasila. Dan semua gerakan politik di negeri ini
harus berasaskan dan berdasarkan Pancasila, bukan yang lain. Kedua,
perlunya mengukuhkan sendi-sendi Islam moderat hingga ke level bawah
masyarakat. Yaitu, sejenis Islam yang berpandangan toleran (tasamuh)
terhadap pluralitas yang ada di Indonesia. Akhirul kalam, marilah kita
bermunajat,”Ya Ilahi, Tuhan segala agama, lindungilah negeri kami dari
tangan-tangan jahil. Amin”.[]



Arief Rahman

Desa Kecomberan-Cirebon, 28 Februari 2009


      Get your new Email address!
Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/

Kirim email ke