http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=5590

2009-03-04 
Capres 2009 Masih Perlu Figur Militer



[JAKARTA] Indonesia dinilai masih memerlukan calon presiden (capres) dan calon 
wakil presiden (cawapres) berlatar belakang militer. Sejumlah survei 
menyebutkan, masyarakat tidak keberatan jika dipimpin figur dari kalangan 
militer.

Demikian diungkapkan peneliti dari Reform Institute, Yudi Latif, Direktur 
Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial 
(LP3ES) Suhardi dan Direktur Lembaga Survei Nasional, Umar S Bakry, secara 
terpisah, di Jakarta, Rabu (4/2).

"Dalam persepsi publik, masyarakat tidak terlalu mempersoalkan capres berlatar 
belakang militer atau sipil," ujar Yudi.
Senada dengan itu, Umar menyatakan, kehadiran kandidat capres atau cawapres 
berlatar belakang militer, dalam jangka pendek dan panjang masih akan tetap 
dibutuhkan. Sebab, masyarakat masih mempersepsi militer sebagai figur pluralis 
dan majemuk, berkomitmen terhadap Pancasila dan NKRI. "Selain itu, militer, 
sebagai sosok yang dianggap tegas, bisa diharapkan mengatasi kegamangan 
bangsa," ujarnya.

Namun, dia mengakui, saat ini masih ada stigma militer bersikap anti-HAM dan 
demokrasi. "Ini memang titik lemah militer, nilai-nilai itu belum 
terinternalisasi dan tidak terlihat oleh publik. Tetapi, saya kira tidak semua 
purnawirawan jenderal bersikap seperti itu," kata Umar.

Sementara itu, Suhardi menjelaskan, masyarakat pada umumnya tidak melihat 
dikotomi sipil-militer dalam pencapresan. Sehingga, relatif tidak ada 
resistensi terhadap munculnya figur militer.

Terkait Pilpres 2009, ketiganya sepakat bahwa untuk saat ini, sosok Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) yang paling menonjol dari kalangan purnawirawan. 
"Peluang terbesar masih di tangan SBY, disusul Prabowo Subianto, kemudian 
Wiranto," ungkap Suhardi.

Secara terpisah, pengamat politik militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani menilai, rakyat Indonesia saat ini 
membutuhkan calon pemimpin yang bisa menjamin perubahan bagi nasib rakyat. 
"Tidak peduli apakah dia berlatar belakang militer atau sipil," tegasnya.

Majunya para purnawirawan sebagai kandidat capres, kata Jaleswari, tidak akan 
mempengaruhi netralitas TNI maupun Polri. Sebab, netralitas TNI dan Polri, 
sudah sangat dijamin oleh aturan perundangan yang ada, dan netralitas sudah 
menjadi harga mati.

"Saya kira netralitas TNI/Polri yang dibentuk dalam proses 10 tahun reformasi, 
telah diperoleh dengan harga mahal. Ini tak mungkin diabaikan begitu saja oleh 
kedua institusi tersebut. Jadi di pemilu maupun pemilihan kepala daerah 
(pilkada), TNI maupun Polri tetap akan netral," ujarnya.

Terkait isu HAM dan tradisi tidak demokratis yang selalu mengganjal para capres 
berlatar belakang militer, Direktur Pusat Kajian Politik FISIP Universitas 
Indonesia Sri Budi Eko Wardani berpendapat, isu itu sebenarnya menjadi konsumsi 
kalangan elit dan tidak sampai ke masyarakat kelas bawah. "Masyarakat pada 
umumnya tidak mengenal dikotomi sipil-militer. Isu ini akan terlewatkan lewat 
kampanye yang luar biasa," ujarnya.


Sudah Sipil

Disinggung kemungkinan para purnawirawan bersatu mendukung salah satu figur 
berlatar belakang militer guna mencegah faksionalisasi, menurut Jaleswari, 
kecil kemungkinan bisa terjadi. "Mereka itu sudah purnawirawan dan sipil penuh, 
jadi sama sekali tak ada hambatan dalam berpolitik. Kecil kemungkinan mereka 
akan mendukung pada satu figur," ujarnya.

Senada dengan itu, Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) A Muzani 
menegaskan, pihaknya tak mungkin mengalihkan dukungan yang diberikan ke Prabowo 
Subianto kepada SBY. Hal senada juga ditegaskan Ketua DPP Partai Hati Nurani 
Rakyat (Hanura) M Ali Kastella, bahwa dukungan terhadap Wiranto sebagai capres 
sudah bulat.

"Para purnawirawan itu sudah sipil, sehingga berhak memilih calonnya 
masing-masing," ujar Muzani. [ASR/CNV/J-11/M-16]


Kirim email ke