Wuih, nih rame banget berita seputar kasus suap-menyuap antara orang 
kaya..kasihan rakyat miskin kagak ada nyang nyuapin, event sekedar nyuapin nasi 
aking oge kagak ade.
by the way, wuih keren..ngomong-nomong..menurut pendapat awam gue nih 
ye...sebenarnya KPK dan BPK apa kek namanya menurut bodohnya pendapat saya nih 
ya, mereka ntuh sebenarnya ngga mau juga kalau korupsi dan suap-menyuap itu 
ngga ada lagi di NKRI ini..lho kok bisa..? ya iyalah sobat, kalau di negeri 
kite ini udah kagak ada nyang namanye KORUPTOR dan pekerjaannya Ngorupsi geto, 
wah...buat apalagi ntuh adanya KPK...KPKnya di tutup aja kale...? nah, kalau 
KPK tutup jelas GAJE GEDE mereka juga ngga ade lagi kali.

Jadi sewajarnya ajalah, Korupter jalankan terus aksimu, biar KPK ada GAWEAN 
terus...kalau ngga geto, mana ada hasil SAMPINGAN alias embatan...?
hidup NKRI, Hidup Koruptor, hidup KPK..
mari kita pileh CALEG yang punya mental KORUPSI untuk PEMILU 2009. Biar 
panggung sandiwara POLITIK nusantra menggema sampai ke PENJARA dan kalau perlu 
sampai ke NUSAKAMBANGAN...hee...heee
Wong edan iki yo mas (wes frutasi aku Mas).
 
 
 
Salam,

 
 
 

--- On Thu, 3/5/09, Sunny <am...@tele2.se> wrote:


From: Sunny <am...@tele2.se>
Subject: [zamanku] Semua Anggota Komisi Kehutanan Terima Suap"
To: undisclosed-recipi...@yahoo.com
Date: Thursday, March 5, 2009, 4:49 AM








Refleksi : Bagus ada yang mau suap, sebab kalau tidak ada yang meyuap suap 
berarti anak, bini, gundik kelaparan, sudah hidup. Digarhayu NKRI harga mati!
 
http://www.korantem po.com/korantemp o/koran/2009/ 03/05/headline/ 
krn.20090305. 158752.id. html
 

Edisi 05 Maret 2009
 


“Semua Anggota Komisi Kehutanan Terima Suap”
"Cobalah jujur sedikit,” kata hakim.
 

JAKARTA -- Anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat, Fachri Andi 
Leluasa, mengakui semua anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat telah 
menerima duit yang diambil dari anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 
Uang itu merupakan bagian dari pelicin untuk memuluskan proyek alih fungsi 
hutan lindung di Tanjung Api-api, Banyuasin, Sumatera Selatan. Fachri sendiri 
mengaku telah menerima duit Rp 335 juta dari terdakwa Yusuf Erwin Faisal. 
Pengakuan itu disampaikannya ketika memberikan kesaksian dalam sidang perkara 
dugaan suap dan korupsi ini di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, 
Jakarta, kemarin. Hadir sebagai terdakwa dalam sidang kemarin adalah Chandra 
Antonio Tan, pemilik PT Chandra Tex, rekanan yang menjadi pelaksana proyek ini. 
Pemberian disampaikan dalam dua tahap. Yang pertama sebanyak Rp 175 juta, 
diberikan pada Oktober 2006, dan Rp 160 juta lagi pada Agustus 2007. Uang itu 
digunakan untuk modal usaha. 
Fachri menuturkan, pada mulanya dirinya tidak tahu uang tersebut dimaksudkan 
untuk meloloskan rekomendasi Dewan atas alih fungsi hutan Tanjung Api-api. 
Rekomendasi itu dikeluarkan pada 14 Juni 2007. Soalnya, saat menyerahkan uang 
tahap pertama, Yusuf, yang ketika itu menjabat Ketua Komisi Kehutanan, hanya 
mengatakan itu uang halal. "Saya tahu setelah dipanggil KPK dan tanya 
teman-teman, " katanya. 
Menurut Fachri, awalnya ia mendengar ada uang Rp 1 miliar dari Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara. Setoran uang tersebut diketahuinya dari pembicaraan 
telepon Azwar Chesputra, koleganya sesama wakil rakyat di Komisi Kehutanan. 
Fachri mengira Azwar sedang mendapat proyek di Sumatera Selatan. 
Fachri mengatakan tidak pernah ada janji uang sebagai imbalan lolosnya 
rekomendasi itu. Namun, katanya, "Para anggota Komisi (dijanjikan) dapat 
berpartisipasi dalam pembangunan Tanjung Api-api." 
Dalam persidangan yang sama, terdakwa Chandra Antonio mengaku didatangi 
Syahrial Oesman, Gubernur Sumatera Selatan saat itu, untuk meminjam Rp 5 
miliar. Waktu itu, kata Chandra, Syahrial dan Sofyan Rebuin, Direktur Badan 
Pengelola dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api, mengatakan uang itu akan 
digunakan mengurus perizinan proyek Tanjung Api-api di DPR. 
Tidak hanya diminta menalangi, Chandra juga disuruh mengantarkan uang tersebut 
ke Sarjan Taher (sudah divonis empat setengah tahun dalam kasus ini) di gedung 
DPR. Uang kemudian diserahkan pada 13 Oktober 2006 senilai Rp 2,5 miliar berupa 
cek perjalanan Bank Mandiri. Sisanya diserahkan pada Juni 2007 di Hotel Mulia. 
Majelis hakim I Made Hendra mencecar Chandra dengan pertanyaan mengenai motif 
di balik pinjaman tersebut. "Cobalah jujur sedikit,” kata hakim. "Kok, malah 
yang memberi pinjaman repot sampai mengantarkan ke DPR?" 
Chandra berkukuh pada keterangannya. Apalagi, katanya, pemerintah provinsi 
biasa meminjam duit dan tanpa perjanjian pula. "Saya sangat menyesal. Malah 
menyusahkan saya seperti ini." SUTARTO | TOMI ARYANTO















      

Kirim email ke