Cendrawasih Pos
6 Maret 2009




Jaksa Minta, Buchtar Tetap Dihukum

*Didampingi 16 PH, Buchtar Kembali Berpakaian Army 

JAYAPURA-Seperti sidang-sidang sebelumnya yang diwarnai aksi demo, kali ini 
sidang ke tiga Buchtar Tabuni, terdakwa kasus makar 16 Oktober 2008 lalu 
kembali mengundang massa yang berjumlah sekitar 150 orang.  Hanya saja dari 
aksi ini, terlihat lebih lepas karena massa yang melakukan long march dari 
Waena ini sebelumnya diinformasikan mereka telah mengantongi surat ijin dari 
aparat kepolisian. Agenda sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (4/3) 
kemarin adalah pembacaan tanggapan terhadap eksepsi penasehat hukum oleh Jaksa 
Penuntut Umum yang diketuai Maskel Rambolangi, SH, Edi S.Utomo, SH dan Alin 
Michel Rambi, SH.

Sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIT, dimana Bucthar datang menggunakan mobil 
tahanan jaksa yang dikawal 1 truk dalmas Polresta. Uniknya, dari sidang ketika 
ini, Bucthar akhirnya menggunakan pakaian kebesarannya bercorak Army, termasuk 
topinya hingga terkesan ia lebih percaya diri.  Setelah disambut oleh beberapa 
penasehat hukumnya, pria kelahiran 10 Oktober 1979 ini kemudian memasuki ruang 
sidang dan duduk dikursi pesakitan. Sidang yang dipimpin majelis hakim, 
Manungku Prasetyo, SH, hakim anggota, Lucky Rombot Kalalo, SH serta Hotnar 
Simarmata, SH, MH akhirnya dimulai dengan memberikan kesempatan pada JPU untuk 
menyampaikan tanggapannya terhadap eksepsi PH terdakwa 

Dari 3 eksepsi yang diajukan PH sebelumnya berisi pengadilan tidak berwenang 
mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus 
dibatalkan, lebih ditanggapi poin ketiga tentang surat dakwaan harus dibatalkan 
karena menganggap materi eksepsi di luar ketentuan pasal 156 ayat (1) hingga 
tidak perlu ditanggapi. 

Menyangkut dakwaan yang dinilai kabur, terutama menyangkut pasal makar. 
Berdasar pasal 87 KUHP yang berbunyi dikatakan makar untuk melakukan perbuatan 
dan bila perbuatan tersebut sudah ada permulaan pelaksanaan seperti yang 
dimaksud dalam pasal 53, sehingga menurut JPU apa yang dikemukakan PH terdakwa 
tidak sejalan dan harus ditolak. Selain itu dikatakan bahwa undang-undang tidak 
mewajibkan JPU untuk menjuncto-kan pasal 87 KUHP dalam pasal 106 KUHP. 

"Dakwaan JPU telah disusun berdasar pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu sudah 
cermat , jelas dan lengkap," ujar Maskel yang menyambung mengenai tempus atau 
locus delicti (lokasi kejadian).  "Karenanya berdasar pertimbangan diatas kami 
meminta pada majelis hakim untuk memutuskan menolak atau tidak menerima eksepsi 
PH terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan perkara. Dari pembacaan ini akhirnya 
disepakati agar sidang ditunda dan akan kembali digelar Rabu 11 Maret mendatang 
dengan agenda pembacaan putusan sela. Buchtar Tabuni sendiri terlihat 
menyerahjkan sepenuhnya pada 16 penasehat hukumnya yang ikut mendampingi. Tak 
banyak tanggapan yang diberikan PH Buchtar setelah pembacaan tanggapan eksepsi 
dari PH hingga sidang diakhirnya.

Sementara salah satu PH Buchtar, Iwan Niode, SH yang ditemui usai sidang 
berharap hakim bisa lebih jernih dan bersikap adil melihat persoalan ini begitu 
juga harapan agar tidak ada intervensi pihak manapun dari putusan majelis 
hakim. "Ini kasus politik jadi kami harap hakim mampu memutuskan berdasar 
prinsip hukum dan bukan karena tekanan politis karena dari perkara ini sangat 
kuat nuansa politisnya," beber Iwan Niode. Iwan mengakui terdapat perbedaan 
pandangan yang mencolok dari masyarakat dan petugas keamanan dimana disatu sisi 
masyarakat menilai orasi yang dilakukan massa dengan koordinator Buchtar pada 
waktu itu adalah bentuk lain dari demokrasi namun disisi berbeda aparat 
menyeret ke ranah hukum hingga penyelesaian yang dilakukan tetap menggunakan 
aspek hukum. 

"Jadi sebenarnya permasalahan politik tidak layak diseret dengen proses 
penyelesaian menggunakan aspek hukum tetapi bagaimana melihat akar 
permasalahannya. Yah dengan dialog," terang Iwan. Ia mengibaratkan bahwa dari 
perkara ini ia bagai pemadam petugas pemadam kebakaran yang tidak akan 
menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Saat perkara itu datang, PH diminta 
mendampingi hingga ada putusan. Dan diyakini tidak akan pernah selesai jika 
pokok yang mendasari sikap protes ini tidak disikapi. "Seharusnya ada sikap 
proaktif baik dari DPRP maupun MRP untuk memfasilitasi mereka sebab jika tidak 
persoalan serupa pasti kembali terjadi," jelas Iwan yang melihat pihak yang 
disebut diatas masih enggan mengambil langkah.

Dari proses persidangan ini ternyata lebih memanas situasi diluar. Pasalnya 
sekitar 150 massa berkumpul di depan Regina Mall dan meminta Buchtar dan Sebi 
Sembom dibebaskan tanpa syarat. Dikoordinir Viktor Yeimo, massa terus menerus 
meneriakkan bahwa sedang terjadi pembodohan demokrasi. Massa mengklaim terus 
dibenturkan dengan aparat keamanan sehingga tidak bisa menyampaikan aspirasinya 
dimuka umum dengan jelas. "Saat ini permasalahannya bukan karena Buchtar 
ditangkap tetapi mampukan negara Indonesia menempatkan sebuah masalah pada 
posisinya. Yang terjadi semua keinginan itu tidak pernah dilakukan," koar 
Viktor yang mendapat respon dari massa. Situasi semakin memanas karena massa 
bersikeras menolak penyampaian pendapatnya tidak ditutup (dihalangi) oleh 
aparat hingga muncul komando untuk maju selangkah. Situasi ini disikapi dengan 
merapatkan barisan hingga pengamanan massa berbentuk later U.

Meski diberikan kesempatan selama 30 menit untuk melakukan orasi ternyata 
mentah-mentah ditolak oleh massa dan terus menghujat aparat. Dari situasi yang 
berkembang diketahui terjadi miss komunikasi dimana massa berfikir Buchtar 
masih berada di dalam pengadilan sehingga orasi terus dilakukan padahal proses 
pengembalian Buchtar ke Lapas Abepura langsung dilakukan usai sidang. Tidak 
terjadi insiden yang menonjol, sekitar pukul 11.18 WIT massa akhirnya 
membubarkan diri menggunakan 2 truk kembali ke Waena.

Sidang Bukhtar ini dijaga ketat 3 SSK dalmas Polresta Jayapura dan 1 SSK dari 
Brimob Polda Papua. Pengamanan ini terlihat mulai dari gerbang masuk ke 
Pengadilan telah dijaga ketat petugas dalmas dan di pintu masuk gedungpun 
pengunjung harus menujukkan barang bukti identitas. Wartawan koran inipun 
disuruh mengeluarkan kartu pers,"kartu persnya pak tolong ditujukkan," 
katanya.(ade/ind

<<UTM.jpg>>

Kirim email ke