Perilaku Koruptif DPR

Zainal Arifin Mochtar, pengajar ilmu hukum dan Direktur PuKAT Korupsi Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
Dengan tertangkapnya Abdul Hadi Djamal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
bersama uang yang diduga suap berjumlah miliaran, mudah untuk disimpulkan bahwa 
lagi-lagi ada anggota DPR yang memperdagangkan kewenangan dan pengaruhnya. 
Menjual kewenangan dengan bayaran uang negara. Perdagangan kewenangan yang 
berujung perampokan uang rakyat. 
Hal ini semakin memperlihatkan perilaku koruptif DPR. Sudah sembilan orang 
anggota DPR yang ditangkap dengan perkara yang kurang-lebih sama. Daftar yang 
boleh jadi bertambah mengingat perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang 
dilakukan oleh anggota DPR yang nakal dengan memperdagangkan kewenangannya. 
Dalam hal jualan kewenangan, sulit percaya jika itu hanya dilakukan oleh 
perorangan. Jualan macam ini hanya bisa dilakukan oleh sindikasi, mafia yang 
melibatkan banyak anggota DPR. 
Tentunya menjadi menarik untuk dianalisis mengapa DPR, yang seharusnya agung 
terus-menerus, menunjukkan tingkah laku koruptif dengan menjual kewenangannya. 
Sulit mengatakan tidak ada yang salah dalam mekanisme ketatanegaraan perihal 
DPR. Secara teori, rumusan dasar korupsi adalah adanya kewenangan yang besar 
tanpa adanya pengawasan yang memadai. Hal itulah yang menjadi cikal-bakal 
tindakan koruptif. Di Indonesia, DPR menjadi salah satu lembaga penuh 
kewenangan, tanpa pengawasan dan model checks and balances yang berarti.. DPR 
kemudian menjadi sarang dari kemungkinan tindakan koruptif. 
Di DPR saat ini, bertumpuk kewenangan besar, mulai kewenangan legislasi, 
anggaran, pengawasan, rekrutmen jabatan publik, serta "hujan" kewenangan 
lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dan itu secara garis besar 
dikerjakan sendiri oleh DPR, tanpa mekanisme checks and balances yang memadai. 
Salah satu cita besar ketika dilakukan empat kali perubahan UUD 1945 adalah 
mengurangi kewenangan besar yang bertumpuk pada eksekutif, yang kemudian 
diserahkan ke legislatif. Tapi sayangnya, ketika banyak kewenangan yang 
ditumpuk di DPR, konstitusi gagal mengatur pengontrol dan pengawasannya.

 
Dari sinilah semangat untuk pentingnya penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
Pola bikameral telah hadir semenjak perubahan UUD 1945, tapi sayangnya, model 
bikameral yang terbangun adalah bikameral yang "setengah hati", bahkan 
cenderung "aneh". Stephen Sherlock (2005), misalnya, mengatakan DPD merupakan 
contoh kamar kedua aneh yang menggabungkan limited powers dengan high 
legitimacy. Perannya sangat kecil dalam proses legislasi, sedangkan pada saat 
yang sama, melalui proses pemilihan umum yang sangat ketat. Hal ini merupakan 
kombinasi yang belum pernah terjadi di negara mana pun, kata Sherlock. 
Tidak hanya di bidang legislasi, tapi minim peran juga terjadi pada perihal 
pengawasan, anggaran, maupun rekrutmen komisi dan/atau pejabat publik. DPD 
hanya memiliki peran kecil, dan hampir dikatakan tidak ada. Parlemen dua kamar, 
dengan DPR sebagai "kamar utama" dan DPD sebagai "kamar kecil". DPR memegang 
kunci pelaksanaan kewenangan, sedangkan DPD lebih banyak hanya menjadi penonton 
dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. 
Model ini harus diakhiri. Tanpa pengawasan kuat secara intraparlemen, DPR akan 
terus-menerus merasa mudah menjual kewenangan yang dimiliki. Di sinilah 
keniscayaan menguatkan DPD harus dilakukan. Dengan kewenangan yang dibagi ke 
dalam dua kamar secara relatif seimbang, tentunya perilaku koruptif DPR dapat 
dihindarkan karena adanya model checks and balances. Paling tidak, akan ada 
mekanisme DPD yang akan mengawasi DPR dan begitu juga sebaliknya. 
Pada titik inilah amendemen konstitusi menemukan relevansinya. Proses amendemen 
yang telah kita lakukan empat kali kelihatannya masih membutuhkan sentuhan 
berikutnya, tentunya termasuk penguatan DPD untuk memperbaiki model checks and 
balances terhadap DPR. 
Efek jera 
Hal kedua yang menjadi penyebab atraktifnya beberapa anggota DPR bermain 
koruptif dengan kewenangannya adalah penindakan yang masih terkesan lamban dan 
tidak tegas. Benar, tepukan hangat harus kita berikan kepada KPK, yang telah 
mampu masuk ke wilayah yang dulunya sulit ditembus, yakni DPR. Tapi, pada saat 
yang sama, harus kita ingat bahwa kemampuan KPK menembus DPR masih sangat 
terbatas. Hingga saat ini, KPK terlihat rajin mengungkap perkara yang berkaitan 
dengan anggota-anggota DPR, namun pada saat yang sama belum mampu menuntaskan 
perkara-perkara tersebut.

 
Siapa pun paham, ada distingsi antara pengungkapan dan penuntasan. KPK belum 
mampu menuntaskan dalam artian belum berhasil menyeret semua pelaku. Pada 
skandal aliran dana Bank Indonesia, hingga saat ini KPK hanya mampu menyeret 
pelaksana lapangan. Orang-orang lainnya di DPR yang menjadi pemikir, perencana, 
dan penikmat dana haram dalam skandal tersebut tetap belum tersentuh. Salah 
satu yang nyaris tanpa proses penegakan hukum yang berarti juga terlihat pada 
dugaan bagi-bagi uang ketika Deputi Gubernur BI dipilih oleh DPR. Sang 
whistle-blower, Agus Condro, secara gamblang telah menjelaskan secara detail 
perkara tersebut. Anehnya, hingga saat ini tetap tanpa kejelasan arah 
pengungkapan dan penuntasannya. 
KPK seharusnya menunjukkan giginya dalam pemberantasan korupsi, termasuk di 
wilayah korupsi yang melibatkan anggota DPR. Salah satunya dengan 
memperlihatkan kemampuan dan kemauan pengungkapan serta penuntasan yang tinggi. 
Tanpa ada kesan tebang pilih. Intinya, kita sedang merajut sistem antikorupsi 
yang baik, sembari membangun monumen pemberantasan korupsi yang kukuh dalam 
upaya mengurangi model koruptif. Tentunya, dengan membangun sistem checks and 
balances di parlemen serta adanya penegakan hukum yang kuat dan komprehensif 
bagi para koruptor berbaju safari anggota DPR, ada harapan perilaku koruptif 
DPR dapat dikurangi. Karena itu, demi memperbaiki perilaku koruptif ini, kita 
harus mau dan mampu melakukannya. *
 
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/Opini/krn.20090318.159868.id.html


 
http://media-klaten.blogspot.com/
 
http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke