"Rebut Kembali Aset Jakarta"
Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan digelar pada 9 April mendatang. Di Jakarta ada 41 calon senator yang akan memperebutkan empat kursi DPD. Tempo akan menampilkan profil beberapa calon di antaranya mulai hari ini. Berikut ini tulisan yang kedua. Selama dua periode menjadi anggota legislatif tingkat daerah tak membuat Dani Anwar bosan. Pada 2009, anak Betawi asli ini kembali masuk bursa politik.. Tapi bukan Dewan Perwakilan Rakyat RI atau DPRD yang ia sasar. "Partai menugaskan saya merebut kursi DPD Jakarta," kata Dani kepada Tempo pekan lalu.. Dani, yang lahir di permukiman padat penduduk Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 22 Februari ????196???? ini, ikut membidani lahirnya Partai Keadilan Sejahtera pada 1998 dengan beberapa aktivis pengajian. Ia didapuk sebagai ketua wilayah Jakarta Pusat. Jabatan itulah yang mengantar Dani duduk sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta pada 1999. Nasib itu berulang pada 2004, saat ia kembali menjadi legislator daerah untuk kedua kalinya. Bahkan dalam periode ini Dani terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan. Dani mengira-ngira, penunjukan dirinya untuk masuk ke bursa sebagai calon anggota DPD merupakan batu ujian dari partainya. Nantinya, partainya akan melihat apakah Dani masih layak "dijual" untuk pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Maklum, dua tahun lalu, Dani nyaris mengalahkan Fauzi Bowo dan Prijanto dalam pemilihan orang nomor satu dan kedua di Jakarta. "Itu sih hanya kira-kira saya saja. Ajang DPD itu signifikan untuk mengukur elektabilitas seseorang dalam pemilihan yang bersifat individu," tuturnya. Dani mengaku serius menjadi senator. Seabrek misi direncanakan, antara lain mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas. Selain itu, Dani berniat "merebut" kembali aset Jakarta, seperti kawasan Kemayoran, Senayan, dan Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini dikelola oleh pemerintah pusat. Ia beralasan, selama ini warga dan pemerintah Jakarta tidak tahu serta tidak terlibat dalam pengelolaannya. "Padahal, dalam persoalan otonomi daerah, aset itu seharusnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah," ujar Dani. Perihal modal masuk ke bursa DPD, pertengahan 2008 lalu Dani mengumpulkan sekitar 3.400 salinan kartu tanda penduduk sebagai bukti dukungan pencalonannya. Konstituen "awalnya" itu tak jauh-jauh dari lingkaran pribadi, mulai dari sahabat, aktivis PKS, sesama alumnus Pelajar Islam Indonesia (PII), hingga ibu-ibu pengajian. Ketika disinggung mengenai dana kampanye, Dani menyebut angka Rp 105 juta. "Relatif kecil, maklum modal sendiri," kata pegiat sepak bola dan bulu tangkis ini. FERY FIRMANSYAH http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/Metro/krn.20090318.159853.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
