Membaca Buku Sintong Panjaitan 

Mengingat Kembali Tragedi 1997-1998 

Oleh Tomy Su *

''Justice delayed is justice denied'' (William E. Gladstone, negarawan dan 
perdana menteri Inggris 1868-1894)

---

Bangsa ini memang mudah melupakan. Akibatnya, sosok pelanggar HAM pada masa 
silam tiba-tiba justru bisa menjadi idola baru bahkan panutan lewat rekayasa 
iklan politik. Syukurlah selalu saja ada orang yang memberi peringatan. Dia 
adalah mantan Panglima Kodam IX/Udayana Letjen (pur) Sintong Panjaitan yang 
menulis buku baru yang mengundang polemik (Jawa Pos, 14 dan 16 Maret 2009).

Dalam otobiografinya, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang 
diluncurkan Rabu (11/3), banyak dibeberkan pelanggaran masa lalu. Mulai kasus 
Santa Cruz di Dili, Timor Timur; penculikan aktivis pada 1997-1998; hingga 
Tragedi Mei yang semua melibatkan TNI sebagai institusi.

Tentang kasus penghilangan paksa, misalnya. Dalam buku itu, Sintong 
mengungkapkan posisi mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen (pur) Prabowo 
Subianto dan keterlibatan Tim Mawar. Dia mempertanyakan tanggung jawab komando 
Prabowo yang mengaku tidak mengetahui operasi tersebut. 

Dia juga menyatakan kesedihan terkait dengan keterlibatan dan sanksi pidana 
atas prajurit Kopassus yang terlibat dalam operasi tersebut. Dalam buku itu, 
Sintong berpendapat, perlu ditelusuri lebih jauh asal-usul perintah yang mereka 
emban.

Derita Korban 

Apa yang diungkapkan Sintong mewakili kesedihan korban pelanggaran masa silam 
yang hingga kini tidak pernah mendapatkan jawaban memuaskan dari pemerintah 
atau pihak-pihak yang semestinya mau bertanggung jawab. Pemerintah SBY-JK 
memang tidak terlibat dalam pelanggaran HAM sebelum 1998. Tapi, seharusnya 
dengan perannya, siapa pelaku dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus 
pelanggaran HAM masa silam bisa diungkap.

 

Sayang, pemerintah, DPR, dan berbagai pihak yang harus bertanggung jawab, 
khususnya TNI, justru lebih suka melestarikan impunitas. Memang, impunitas atau 
bebasnya pelaku pelanggaran dari sanksi hukum menjadi masalah utama di negeri 
ini. Padahal, impunitas sendiri sudah merupakan sebuah kejahatan.

Begitulah dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, kini memang tidak jelas 
lagi batas antara yang jahat dan yang baik. Yang sudah jelas-jelas jahat, 
seperti menghilangkan orang atau pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa dalam 
Tragedi 13-15 Mei 1998, justru dibiarkan. Membiarkan atau melindungi pelaku 
pelanggar HAM jelas merupakan kekeliruan atau kesalahan, dari sisi hukum maupun 
moral.

Sebab, kejahatan pelaku jelas bertentangan dengan semangat dasar negara ini, 
yakni Pancasila khususnya sila ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 
Tindak kejahatan itu juga melanggar Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 
(ICC), khususnya terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Yang paling menyedihkan, teriakan korban pelanggaran HAM masa silam atau upaya 
keluarga korban untuk menuntut keadilan sering dibungkam. Harapan korban agar 
kebenaran diungkap dan kejahatan dihukum hingga kini masih belum terpenuhi. 
Jeritan istri Wiji Thukul, tangisan ayah-ibu Bimo Petrus dari Malang saat 
terjadi kasus penghilangan orang. 

Demikian pula teriakan keluarga Hendrawan Sie korban Trisakti atau tangisan 
Sumarsih, ibu Wawan, korban Semanggi. Keinginan puluhan wanita Tionghoa korban 
Tragedi Mei 1998, keinginan para korban untuk melihat keadilan, kini membentur 
dinding impunitas lagi.

Malahan, khusus terkait dengan korban Tragedi Mei 1998, ternyata ini tidak 
hanya terkait dengan perempuan Tionghoa sebagai korban. Tapi, meliputi pula 
berbagai investor yang dulu sangat banyak dari Korsel, Taiwan, Hongkong, 
Filipina, maupun Thailand. Wajah mereka rata-rata hampir sama dengan orang 
Tionghoa, sehingga jatuhnya korban akhirnya tidak pilih bulu. Asal saja mukanya 
seperti Tionghoa, tidak peduli orang asing atau orang Jawa, juga jadi korban 
kebiadaban.

 

Tidak heran jika kemudian tragedi Mei khususnya diperingati di kota-kota besar 
Asia seperti Singapura, Hongkong, Makau, Shanghai, Taipeh, hingga Sydney atau 
Perth di Australia. 

Tragedi Mei juga masih menjadi ganjalan dalam hubungan RI-Tiongkok. Mantan 
Manager of Department Dong Fang International Travel Service Guangzhou Ltd Yu 
Wen Hui pernah mengungkapkan, sejumlah daerah di Tiongkok masih trauma dan 
takut atas peristiwa seperti Tragedi Mei yang diungkap dalam buku Sintong. 
Akibatnya, mereka enggan berwisata ke Indonesia. Dengan makin baiknya hubungan 
RI-Tiongkok, diharapkan trauma itu akan menghilang.

Makna Pentingnya 

Pengungkapan kasus masa lalu seperti Tragedi Mei 1998 jelas penting bagi masa 
depan negeri ini, khususnya dalam sektor investasi asing yang hingga kini masih 
sepi. Ketika berkunjung ke Tiongkok, Presiden SBY juga mencoba menarik 
perhatian para investor dari Negeri Tirai Bambu itu. 

Berbagai analisis politik atau ekonomi sudah dibeber para pakar yang ahli di 
bidangnya untuk menjelaskan mengapa investor asing, termasuk dari Tiongkok, 
masih enggan berinvestasi di negeri ini. Salah satu faktornya adalah alasan 
jaminan keamanan. Dengan kata lain, mereka tidak ingin peristiwa yang disebut 
sebagai ''Jakarta's infamous May riots'' itu terulang.

Memang, pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu penting dilakukan. Buku 
Sintong bisa dijadikan rujukan. Setidaknya agar mantan petinggi militer di 
Indonesia berhenti berkelit. Polemik akibat buku Letjen (pur) Sintong Panjaitan 
seharusnya ditempatkan dalam kerangka penegakan HAM. Jangan lupa, sepanjang 
keadilan terus ditunda seperti selama ini lewat beragam impunitas, selama itu 
pula tak ada keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.

* Tomy Su, koordinator Masyarakat Pelangi Pencinta Indonesia, keluarga korban 
Tragedi Mei 1998 
 


http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=showpage&kat=7


 
http://media-klaten.blogspot.com/
 
http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke