http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=6092

2009-03-18 
Bagus, Biar Pejabat Saling "Bertempur"


Rosihan Anwar



Mulai Senin, 16 Maret sampai Minggu 5 April, berlangsung kampanye terbuka 
menjelang Pemilu Legislatif 9 April. Pada masa itu, mengutip judul berita Suara 
Pembaruan (14/3), pejabat saling "bertempur". 

Menurut Kepala Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
Zaenal Arifin Mochtar dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Syamsudin 
Haris, "Aturan cuti pejabat negara dalam kampanye adalah bentuk pelanggaran 
terhadap UU dan potensi munculnya konflik." Selanjutnya, "Kampanye pejabat 
negara pasti mengganggu kinerja pemerintah". Saya bilang: Bagus, biar kinerja 
pemerintah terganggu agar kepada publik diberikan kesempatan menyadari bahwa 
andaikata tanpa pemerintahan SBY-Kalla, masyarakat toh bisa berjalan urus diri 
sendiri cukup baik dan bertimbang rasa.

Apakah dengan mengatakan hal tadi saya menghina pemerintah atau bersikap sinis 
terhadap pejabat-pejabat negara? Tentu tidak. Izinkan saya memberikan 
keterangan.

Dalam diskusi "Seratus Tahun Sutan Sjahrir" berkaitan dengan perkembangan 
bangsa masa depan, saya menunjuk fakta bahwa dua negara besar di Asia, selama 
30 tahun belakangan ini, mencapai pertumbuhan ekonomi pesat berkesinambungan. 
Kedua negeri itu, Tiongkok, yang komunis dengan penduduk 1,5 miliar jiwa, dan 
India, yang demokratis dengan penduduk 1,2 miliar.

Sejak era Deng Xiaoping tahun 1979, Tiongkok banting setir dan 
menginstruksikan, agar dalam pembangunan ekonomi bukan ideologi yang jadi 
pedoman, melainkan fakta (maknanya pasar bebas, ekonomi 
kapitalisme-liberalisme). Itu telah mencatat hasil tiada tara dalam sejarah 
manusia. Tiongkok telah membebaskan 400 juta rakyatnya dari kungkungan rantai 
kemiskinan dan mengangkat derajat mereka ke dalam golongan kelas menengah 
(middle class). India, dalam masa 20 tahun belakangan, menciptakan 300 juta 
penduduknya menjadi kelas menengah.


Kemajuan Ekonomi 

Perbedaan sifat pembangunan di kedua negara itu jelas sekali. Di Tiongkok 
bersifat top-down, dari atas ke bawah. Partai Komunis memegang monopoli 
kekuasaan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Di India bersifat 
bottom-up, dari bawah ke atas. Sistem pemerintahnya demokratis, pemimpin dan 
politisi harus mempertimbangkan apa kata parlemen.

Di kedua negara itu, tercapai kemajuan ekonomi luar biasa, kendati 
kantong-kantong kemiskinan tetap ada. India punya beberapa Silicon Valley 
(pusat industri Teknologi Informasi Baru), tapi juga tiga Nigeria di dalamnya. 
Berarti 300 juta rakyat masih di bawah garis kemiskinan. Tiongkok punya 
kota-kota modern seperti Shanghai dan Canton, tapi di pedalaman terdapat 
daerah-daerah rakyat miskin. Namun, tak dapat disangkal di kedua negara tadi 
terdapat dinamika pembangunan.

Dalam diskusi seratus tahun Sjahrir, saya ajukan dua model pembangunan Tiongkok 
dan India sebagai pilihan kepada Indonesia. Sekiranya Indonesia yang 
berpenduduk nomor 4 terbesar di dunia (220 juta) memutuskan untuk menjadi 
"pemain kelas dunia", lalu memicu pembangunan ekonominya, model mana yang 
dipilih? Sebagai pengikut paham sosialis demokrat saya kurang tertarik pada 
model Tiongkok yang top-down, tapi menyukai model India yang bottom-up. Mengapa 
India?

Saya membaca beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang India. Buku Planet 
India karya Mira Kandar, The Elephant, the Tiger, the Cell phone, oleh Sashi 
Tharoor (mantan Deputi Sekjen PBB) dan The American World oleh Fareed Zakaria, 
redaktur senior majalah Newsweek, komentator politik CNN. Mereka paparkan 
keadaan dewasa ini.

India sekarang mempunyai lebih banyak miliarder ketimbang di negeri Asia mana 
pun dan kebanyakan mereka adalah self-made. Pertumbuhan India terjadi tidak 
lantaran adanya pemerintah, tapi justru tanpa adanya pemerintah. 

Dia tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Amburadul, kacau, dan 
sebagian besar tidak direncanakan. Keuntungan-keuntungan utama India adalah 
suatu sektor swasta yang sejati, hak-hak milik dan kontrak yang mantap, 
pengadilan yang independen, dan pemerintah hukum (rule of law, sekalipun dia 
kerap disalahgunakan). Sektor swasta adalah tulangpunggung pertumbuhan India.

Perusahaan-perusahaan swasta di India ada yang berasal dari 100 tahun yang 
silam. Mereka bisa atasi kendala, pangkas birokrasi, hindari prasarana jelek 
dan bikin profit atau laba. Gurcharan Das, mantan CEO Procter & Gamble di 
India, menyindir "Pemerintah tidur pada malam hari dan ekonomi bertumbuh".

Pers India kini berkembang subur. Tempo dulu puluhan tahun beritanya didominasi 
oleh urusan negara, parpol, dan birokrasi yang hanya dimengerti oleh golongan 
kecil elite. Kini beritanya mengenai orang bisnis, desainer, shopping mall, dan 
tentu Bollywood (pusat produksi film India). Televisi India berkembang marak. 
Pada 2006 India punya hampir dua lusin stasiun TV all-news-channel.


Persyaratan

Indonesia kini punya 40 juta orang tergolong kelas menengah. Pihak lain bilang 
baru 20 juta jiwa. Bisakah Indonesia meningkatkan jumlah kelas menengahnya 
melalui pembangunan ekonomi? Bisakah Indonesia berusaha tanpa peran pemerintah? 
Saya bilang biar tidak ada kinerja pemerintah masyarakat mampu melaksanakan 
pembangunan ekonomi, seperti halnya India. Cuma beberapa persyaratan yang 
dimiliki oleh India belum ada pada kita.

Sektor pengusaha swasta kita masih lemah. Kalau ada mayoritasnya konglomerat 
Tionghoa. Pengusaha pribumi masih sangat sedikit: Bakrie, Arifin Panigoro, 
Hasyim Djojohadikusumo, keluarga Kalla, Chairul Tanjung, Surya Paloh, dan 
lain-lain. Tapi, jauh tidak sebanding dengan perusahaan India kelas dunia, 
seperti: Tata, Infosys, Ranbaxy, dan Reliance. 

Jika ada pemimpin yang bisa memperkuat persyaratan yang disebutkan tadi, 
menciptakan pengusaha swasta yang energik dan kreatif, menguatkan dengan cepat 
perbaikan kedudukan ekonomi petani, nelayan, pedagang di pasar, pengusaha kecil 
dan menengah, maka Indonesia bisa memberantas kemiskinan sebagaimana dilakukan 
oleh Tiongkok dan India dan bergabung ke dalam jajaran negeri yang maju dan 
kuat ekonominya. 

Pertanyaannya, siapa pemimpin-pemimpin itu? Sultan Yogya dan Prabowo Subianto 
bisa saya pertimbangkan sebagai calon pemimpin yang akan menanggulangi 
masalah-masalah tersebut. Tapi, yang lain-lain saya nilai sudah masuk golongan 
has-been, yang artinya, sudah lewat zamannya, sudah termasuk "tua-tua", dan 
tidak bisa mendatangkan perubahan.


Penulis adalah wartawan senior

Kirim email ke