http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=6092
2009-03-18 Bagus, Biar Pejabat Saling "Bertempur" Rosihan Anwar Mulai Senin, 16 Maret sampai Minggu 5 April, berlangsung kampanye terbuka menjelang Pemilu Legislatif 9 April. Pada masa itu, mengutip judul berita Suara Pembaruan (14/3), pejabat saling "bertempur". Menurut Kepala Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zaenal Arifin Mochtar dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Syamsudin Haris, "Aturan cuti pejabat negara dalam kampanye adalah bentuk pelanggaran terhadap UU dan potensi munculnya konflik." Selanjutnya, "Kampanye pejabat negara pasti mengganggu kinerja pemerintah". Saya bilang: Bagus, biar kinerja pemerintah terganggu agar kepada publik diberikan kesempatan menyadari bahwa andaikata tanpa pemerintahan SBY-Kalla, masyarakat toh bisa berjalan urus diri sendiri cukup baik dan bertimbang rasa. Apakah dengan mengatakan hal tadi saya menghina pemerintah atau bersikap sinis terhadap pejabat-pejabat negara? Tentu tidak. Izinkan saya memberikan keterangan. Dalam diskusi "Seratus Tahun Sutan Sjahrir" berkaitan dengan perkembangan bangsa masa depan, saya menunjuk fakta bahwa dua negara besar di Asia, selama 30 tahun belakangan ini, mencapai pertumbuhan ekonomi pesat berkesinambungan. Kedua negeri itu, Tiongkok, yang komunis dengan penduduk 1,5 miliar jiwa, dan India, yang demokratis dengan penduduk 1,2 miliar. Sejak era Deng Xiaoping tahun 1979, Tiongkok banting setir dan menginstruksikan, agar dalam pembangunan ekonomi bukan ideologi yang jadi pedoman, melainkan fakta (maknanya pasar bebas, ekonomi kapitalisme-liberalisme). Itu telah mencatat hasil tiada tara dalam sejarah manusia. Tiongkok telah membebaskan 400 juta rakyatnya dari kungkungan rantai kemiskinan dan mengangkat derajat mereka ke dalam golongan kelas menengah (middle class). India, dalam masa 20 tahun belakangan, menciptakan 300 juta penduduknya menjadi kelas menengah. Kemajuan Ekonomi Perbedaan sifat pembangunan di kedua negara itu jelas sekali. Di Tiongkok bersifat top-down, dari atas ke bawah. Partai Komunis memegang monopoli kekuasaan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Di India bersifat bottom-up, dari bawah ke atas. Sistem pemerintahnya demokratis, pemimpin dan politisi harus mempertimbangkan apa kata parlemen. Di kedua negara itu, tercapai kemajuan ekonomi luar biasa, kendati kantong-kantong kemiskinan tetap ada. India punya beberapa Silicon Valley (pusat industri Teknologi Informasi Baru), tapi juga tiga Nigeria di dalamnya. Berarti 300 juta rakyat masih di bawah garis kemiskinan. Tiongkok punya kota-kota modern seperti Shanghai dan Canton, tapi di pedalaman terdapat daerah-daerah rakyat miskin. Namun, tak dapat disangkal di kedua negara tadi terdapat dinamika pembangunan. Dalam diskusi seratus tahun Sjahrir, saya ajukan dua model pembangunan Tiongkok dan India sebagai pilihan kepada Indonesia. Sekiranya Indonesia yang berpenduduk nomor 4 terbesar di dunia (220 juta) memutuskan untuk menjadi "pemain kelas dunia", lalu memicu pembangunan ekonominya, model mana yang dipilih? Sebagai pengikut paham sosialis demokrat saya kurang tertarik pada model Tiongkok yang top-down, tapi menyukai model India yang bottom-up. Mengapa India? Saya membaca beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang India. Buku Planet India karya Mira Kandar, The Elephant, the Tiger, the Cell phone, oleh Sashi Tharoor (mantan Deputi Sekjen PBB) dan The American World oleh Fareed Zakaria, redaktur senior majalah Newsweek, komentator politik CNN. Mereka paparkan keadaan dewasa ini. India sekarang mempunyai lebih banyak miliarder ketimbang di negeri Asia mana pun dan kebanyakan mereka adalah self-made. Pertumbuhan India terjadi tidak lantaran adanya pemerintah, tapi justru tanpa adanya pemerintah. Dia tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Amburadul, kacau, dan sebagian besar tidak direncanakan. Keuntungan-keuntungan utama India adalah suatu sektor swasta yang sejati, hak-hak milik dan kontrak yang mantap, pengadilan yang independen, dan pemerintah hukum (rule of law, sekalipun dia kerap disalahgunakan). Sektor swasta adalah tulangpunggung pertumbuhan India. Perusahaan-perusahaan swasta di India ada yang berasal dari 100 tahun yang silam. Mereka bisa atasi kendala, pangkas birokrasi, hindari prasarana jelek dan bikin profit atau laba. Gurcharan Das, mantan CEO Procter & Gamble di India, menyindir "Pemerintah tidur pada malam hari dan ekonomi bertumbuh". Pers India kini berkembang subur. Tempo dulu puluhan tahun beritanya didominasi oleh urusan negara, parpol, dan birokrasi yang hanya dimengerti oleh golongan kecil elite. Kini beritanya mengenai orang bisnis, desainer, shopping mall, dan tentu Bollywood (pusat produksi film India). Televisi India berkembang marak. Pada 2006 India punya hampir dua lusin stasiun TV all-news-channel. Persyaratan Indonesia kini punya 40 juta orang tergolong kelas menengah. Pihak lain bilang baru 20 juta jiwa. Bisakah Indonesia meningkatkan jumlah kelas menengahnya melalui pembangunan ekonomi? Bisakah Indonesia berusaha tanpa peran pemerintah? Saya bilang biar tidak ada kinerja pemerintah masyarakat mampu melaksanakan pembangunan ekonomi, seperti halnya India. Cuma beberapa persyaratan yang dimiliki oleh India belum ada pada kita. Sektor pengusaha swasta kita masih lemah. Kalau ada mayoritasnya konglomerat Tionghoa. Pengusaha pribumi masih sangat sedikit: Bakrie, Arifin Panigoro, Hasyim Djojohadikusumo, keluarga Kalla, Chairul Tanjung, Surya Paloh, dan lain-lain. Tapi, jauh tidak sebanding dengan perusahaan India kelas dunia, seperti: Tata, Infosys, Ranbaxy, dan Reliance. Jika ada pemimpin yang bisa memperkuat persyaratan yang disebutkan tadi, menciptakan pengusaha swasta yang energik dan kreatif, menguatkan dengan cepat perbaikan kedudukan ekonomi petani, nelayan, pedagang di pasar, pengusaha kecil dan menengah, maka Indonesia bisa memberantas kemiskinan sebagaimana dilakukan oleh Tiongkok dan India dan bergabung ke dalam jajaran negeri yang maju dan kuat ekonominya. Pertanyaannya, siapa pemimpin-pemimpin itu? Sultan Yogya dan Prabowo Subianto bisa saya pertimbangkan sebagai calon pemimpin yang akan menanggulangi masalah-masalah tersebut. Tapi, yang lain-lain saya nilai sudah masuk golongan has-been, yang artinya, sudah lewat zamannya, sudah termasuk "tua-tua", dan tidak bisa mendatangkan perubahan. Penulis adalah wartawan senior
