http://www.pos-kupang.com/index.php?speak=i&content=file_detail&jenis=26&idnya=22852&detailnya=1

Date : 22 Mar 2009 06:08:51 

Partai Setengah Hati Rangkul Perempuan 

* Koalisi perempuan serukan pilih Caleg perempuan


JAKARTA, PK --  Koalisi Perempuan Indonesia menilai, dari 38 partai politik 
peserta Pemilu 2009 ini hanya sebagian yang rela mengakomodir perempuan. 
Bahkan, sebagaian besar partai terlihat setengah hati untuk menempatkan 
perempuan dalam susunan Caleg dalam Pemilu.

Hal itu disampaikan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Masruchah saat 
menggelar diskusi di ruang media center kantor KPU Jakarta. Menurutnya, hal itu 
terbukti dari semua partai politik peserta Pemilu hanya sebagian kecil yang 
mangakomodir perempuan sesuai dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilu sebanyak 30 persen.

"Masih banyak partai yang terkesan alergi atau setengah hati menempatkan 
kadernya yang perempuan dalam Caleg maupun posisi penting di kepengurusannya," 
cetusnya. 

Lebih lanjut dia mengatakan, dari 38 partai yang bakal mengikuti pesta 
demokrasi nanti hanya 3 partai yang sudah mengakomodir perempuan dengan 
memasukkan sejumlah aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
(AD/ART) partai tersebut. Yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 
kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). 
Kemudian ada 2 partai yang masih memasukkan perempuan dalam kebijakan saja. 
seperti yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai tersebut belum secara tegas dan 
terang-terangan memasukkan sejumlah klausul dalam AD/ART mengenai porsi 
perempuan.

"Hanya 5 partai saja yang sudah berani. Tapi yang 2 partai masih dalam tataran 
kebijakan saja, belum berani secara tegas memasukkan perempuan untuk menempati 
posisi strategis yang dijadikan dalam klausul peraturan tersebut," tandasnya.  

Oleh karena itu, imbuh Masruchah, Koalisi Perempuan Indonesia menyerukan dan 
mengajak semua warga Indonesia yang sudah memiliki hak pilih untuk memilih para 
Caleg perempuan. Hanya dengan cara itulah, untuk mengangkat derajat dan jumlah 
keterwakilan lebih banyak dalam parlemen nanti.

Karena, desakan agar dibuatkan payung hukum mengenai keterwakilan perempuan 
sebanyak 30 persen atau affirmative actions, ternyata juga tidak direspon 
pemerintah. Bahkan, Mahkamah Konstitusi justru menolak permohonan tersebut 
dengan mengabulkan permohonan suara terbanyak.    

"Hanya kerja keras dan kepedulian masyarakat saja yang akan menempatkan 
keterwakilan perempuan lebih banyak. Karena itu satu-satunya jalan perjuangan 
para perempuan, karena sejumlah usaha sudah kandas," paparnya.(Persda 
Network/coi) 

Kirim email ke