Mengubah Paradigma Berpolitik 






PEMILU legislatif tinggal beberapa hari lagi.Di masa kampanye terbuka seperti 
yang berlangsung saat ini, partai politik (parpol) berlomba-lomba berkampanye 
untuk memperoleh suara sebanyak- banyaknya dalam pemilu legislatif yang 
berlangsung 9 April mendatang. 


Pemilu legislatif ini sangat penting, sebab hasil pemilu ini sedikitnya banyak 
memengaruhi pemilu presiden yang berlangsung tiga bulan setelah pemilu 
legislatif usai.Tak aneh bila kampanye digelar sebesar mungkin agar bisa 
memperoleh simpati dan suara rakyat di pemilihan nanti. Berpolitik memang 
terkait erat dengan kampanye. Melalui kampanye,parpol bisa menyosialisasikan 
visi dan misi atau janji-janjinya kepada rakyat.Tentu,hal tersebut wajar dalam 
berpolitik.

Namun bisa lain ceritanya bila kampanye parpol berisi janji-janji yang 
sebetulnya tidak realistis tercapai atau sekadar menggombali rakyat. 
Berdasarkan pengamatan penulis terhadap berbagai kampanye yang digelar parpol, 
terlihat jelas isi kampanye yang mengobral janji-janji manis kepada rakyat. 
Menurut penulis,perihal demikian tidak lepas dari paradigma berpikir para 
politikus yang menganggap kekuasaan sebagai tujuan,bukan alat mencapai tujuan.

Karena itu,tak aneh bila politisi tersebut mendesain janji-janji seindah 
mungkin agar rakyat bisa tergombal dengan janji tersebut. Memang dalam kampanye 
tersebut para politikus tidak secara eksplisit menyatakan bahwa tujuannya 
adalah meraih kekuasaan, tapi sangat kentara dari kualitas janji-janji yang 
diobral. Kalau realitas seperti ini terus terjadi, nantinya rakyat Indonesialah 
yang menjadi korban.

 

Berbeda halnya bila paradigma berpikir yang menempatkan kekuasaan sebagai alat 
mencapai tujuan sebagaimana tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1994, 
yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan 
umum,(3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
Kalau menggunakan paradigma demikian,tentunya politisi akan berhati-hati dalam 
berjanji.

Pasalnya,bagi politisi yang memiliki paradigma demikian,berjanji merupakan 
utang,sementara bila utang tidak dibayar konsekuensinya negatifnya bukan hanya 
di dunia,tapi juga di akhirat kelak. Karena itu,ciri khas politisi seperti ini 
adalah mendesain janji-janjinya sedemikian rupa agar janji tersebut tampak 
realistis di mata rakyat. Janji-janjinya tidak perlu yang muluk-muluk atau 
menjanjikan sesuatu yang indah kepada rakyat. 

Politisi semacam ini akan mengukur dan menimbang kemampuan dirinya sebelum 
berjanji serta bertanya apakah mampu memenuhi janji tersebut.Selain 
itu,politisi seperti ini sadar betul bahwa kekuasaan merupakan amanah dari 
rakyat yang harus dipertanggung jawabkan,bukan merupakan tujuan yang nantinya 
malah mengakibatkan rakyat makin menderita. Semoga saja karakter politisi 
seperti ini dapat segera terlahir di kancah perpolitikan Indonesia.(*) 

Randi Kurniawan 
Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Aktivis HMI UGM 
 
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/223243/
http://media-klaten.blogspot.com/
 
http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke