Bambang Hendarso Danuri:
Kasus Lapindo Belum Kami Hentikan

SEPERTI janjinya ketika baru dilantik menjadi Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia, lima bulan lalu, Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri terus 
berkutat dengan pembenahan personel. Pembalakan liar, perjudian, penjarahan 
ikan, perdagangan narkoba, dan aksi anarkis menjadi sasaran penindakan utama. 
Tak cuma petugas rendahan yang dijatuhi sanksi, perwira menengah dan tinggi pun 
ikut kena sikat. ”Semua untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya. 
Sesuai dengan rencana strategis kepolisian, peningkatan kepercayaan masyarakat 
memang harus dipercepat agar bisa dicapai pada 2010.. 
Mulai pekan lalu, kesibukan Bambang Hendarso bertambah lantaran dimulainya 
kampanye pemilu terbuka. Dia menerbitkan aturan agar polisi menjaga netralitas. 
Tiap petugas diminta memelihara pelaksanaan kampanye aman dan damai. 
Dua pekan lalu, Bambang Hendarso menerima tim Tempo yang antara lain terdiri 
atas Toriq Hadad, Sri Malela Mahargasarie, dan Wahyu Muryadi di ruang rapat 
lantai dua Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Bambang Hendarso 
didampingi sejumlah anggota staf, antara lain Kepala Badan Reserse Kriminal 
Komisaris Jenderal (Pol) Susno Duadji, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat 
Inspektur Jenderal (Pol) Abubakar Nataprawira, dan dua konsultan: Profesor 
Bachtiar Aly dan Profesor Achmad Sofyan Ruki. Ini wawancara kedua yang kami 
lakukan sejak Bambang Hendarso menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 
Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan profesionalisme polisi? 

Sepertinya kami masih jalan di tempat pada aspek budaya, sehingga yang 
dimunculkan adalah berbagai anekdot yang aneh-aneh tentang polisi. Tapi kami 
tidak boleh marah, karena itu realitas. Kami perlu melakukan percepatan sesuai 
dengan indikator trust building yang harus dicapai pada 2010.

 
Apa sasaran pembenahan itu? 

Ada tiga hal yang coba kami angkat: program berkelanjutan, pembinaan sumber 
daya manusia, dan pelayanan. Semuanya berangkat dari benang merahnya: sumber 
daya manusia. Jadi, yang dibenahi pada tahap awal adalah lembaga pendidikan. 
Kami menyusun sistem pendidikan polisi, dan itu sudah selesai. Terkait 
rekrutmen yang banyak disorot karena aneh-aneh, kami merevisi sistem pembinaan 
sumber daya manusia Polri. Kemudian prioritas mengubah budaya pelayanan. Kami 
mencoba melaksanakan amanat Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional dalam 
Undang-Undang Nomor 17/2007 bahwa aparatur pemerintah harus menjalankan 
reformasi birokrasi.
Menurut evaluasi internal, apa yang menjadi kelemahan utama polisi? 

Titik lemah yang selalu dimunculkan di pelayanan dan penyidikan. Jumlah 
pengaduan tertinggi oleh masyarakat ada di penyidikan, yaitu hampir 85 persen. 
Itu hasil evaluasi Inspektur Pengawasan Umum Polri. Kelemahan lain di bidang 
rekrutmen. Di mana-mana muncul kritik, seolah-olah kalau mau menjadi anggota 
polisi harus bayar Rp 100-200 juta.
Dalam lima tahun ke depan, perubahan apa yang dibayangkan dari reformasi 
birokrasi Polri? 

Kalau kita bicara elementer dari konteks pelayanan dan perlindungan saja, kami 
ingin penjabaran tugas betul-betul dipahami insan Polri, dari pangkat terendah 
sampai tertinggi. Semua ada dalam dalam Tri Brata dan Catur Prasetya. Kami juga 
diembani tugas untuk menegakkan good and clean government.
Semasa menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal, Anda mengungkap kasus pembunuhan 
Munir. Tapi pengadilan membebaskan tersangka Muchdi Pr. Apa strategi 
selanjutnya dari kepolisian? 

Kami mengungkap kasus tersebut berdasarkan perintah Kapolri saat itu, Jenderal 
Sutanto. Kami usut perkara itu dari tingkat penyelidikan sampai penyidikan, dan 
bukti permulaan kami yakini cukup. Kejaksaan tentu tidak begitu saja menerima 
berkas kami kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Proses di pengadilan sudah 
bukan otoritas kami. Silakan masyarakat yang menilai. Tapi, bukan berarti kami 
lepas tangan. Sekarang sedang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mudah-mudahan 
seperti kasus Rohainil Aini, di pengadilan diputus bebas, tapi di Mahkamah 
Agung dinyatakan bersalah. Kami punya komitmen harus memberikan kepastian hukum 
atas kasus-kasus yang sedang disidik, mengemuka, dan menjadi perhatian 
masyarakat internasional.

 
Salah satu sebab dibebaskannya Muchdi karena banyak saksi, terutama dari Badan 
Intelijen Negara, mencabut kesaksiannya di pengadilan. Bukankah pemeriksaan 
terhadap mereka direkam dan tersangka juga didampingi penasihat hukum? Bisakah 
rekaman itu dijadikan ”peluru” untuk persidangan selanjutnya? 

Ini sudah otoritas pengadilan. Tapi, yang jelas, semua sudah kami lengkapi, 
siapkan, dan serahkan. Tinggal kewenangan para hakim yang menilai.
Bagaimana dengan kasus Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur? Setelah ada 
pergantian Kapolda, status tersangka dibatalkan. Kapolda lama Inspektur 
Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja mengatakan ada intervensi dari Markas Besar 
Polri.… 

Kami tidak mendudukkan tersangka semata-mata dari setiap laporan yang masuk.. 
Harus melalui proses dari mulai laporan, didalami, sampai pada penyelidikan, 
pemeriksaan saksi, hingga terpenuhinya bukti permulaan cukup, minimal dua alat 
bukti. Jadi, apa yang dinyatakan oleh Kapolda Jawa Timur yang lama itu sangat 
prematur. Saya sudah menurunkan tim yang dipimpin Kepala Badan Reserse 
Kriminal. Kami minta barang bukti yang dinyatakan dipalsukan, dan lain-lain, 
sampai hari ini belum kami peroleh.
Benarkah pencopotan Herman lantaran tindakannya menjadikan Ketua Komisi 
Pemilihan Umum Jawa Timur sebagai tersangka? 

Tolong dilihat perjalanan karier beliau, dengan usia pensiun beliau pada Mei 
mendatang. Kalau Mei baru saya tarik, ini sedang masa kampanye. Masyarakat tak 
tahu mekanisme ini. Padahal langkah yang sama kami lakukan di Sumatera Barat 
dan Bengkulu.
Sekarang sudah mulai masa kampanye terbuka. Apa persiapan yang dilakukan polisi 
agar tidak kecolongan lagi seperti kasus di Sumatera Utara? 

Sejak rapat koordinasi terakhir, kami sudah memberikan tekanan kepada para 
Kapolda dan jajarannya. Sampai hari ini mereka sudah melakukan latihan 
pra-operasi. Kami tekankan, mulai 16 Maret, setiap hari dilakukan evaluasi 
mulai tingkat Polres hingga Mabes Polri. Saya sendiri setiap malam mulai hari 
Senin akan melakukan evaluasi harian. Kami membentuk crisis center. Minimal 
pulang pukul 9 malam selama 21 hari itu.

 
Apa kebijakan Anda soal netralitas polisi dalam pemilu? 

Kembali ke undang-undang. Polri tidak masuk ranah politik. Polri sudah 
menyatakan kepada Presiden bahwa kami betul-betul netral. Mabes Polri juga 
sudah mengeluarkan tiga telegram rahasia ke wilayah untuk menegaskan netralitas 
itu. Semua fasilitas Polri tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh partai 
politik.
Banyak Kapolda kabarnya sekarang deg-degan. Sedikit-sedikit terancam dicopot…. 

Sepanjang yang mereka lakukan sudah sesuai dengan SOP, saya tidak bisa ditekan 
untuk mencopot mereka. Kalau tentang Kapolda Kepulauan Riau, masalahnya lain.
Apa sebetulnya yang menyebabkan Kapolda Kepulauan Riau Brigadir Jenderal (Pol) 
Indradi Thanos dicopot? 

Pencopotan itu terkait penyidikan kasus gembong narkoba yang dihukum ringan.. 
Kami copot dia, sekarang dalam pemeriksaan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris 
Jenderal (Pol) Jusuf Manggabarani. Enam penyidik, ada yang berpangkat Komisaris 
Besar, kami tempatkan di Detasemen Markas. Artinya, mereka langsung diperiksa. 
Pak Indradi Thanos kami tempatkan sebagai perwira tinggi di Markas Besar. Tapi, 
semua tetap berpegang pada asas equality before the law dan praduga tak 
bersalah. Ini harus kita jaga karena mereka punya keluarga.. Yang jelas, sudah 
terbukti ada penyalahgunaan wewenang.
Bagaimana dengan keputusan Kapolda Riau Brigadir Jenderal (Pol) Hadiatmoko 
menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus PT Riau Andalan 
Pulp and Paper? Padahal ada bukti-bukti kayu yang dicuri.... 

Itu sah-sah saja, dan surat perintah tersebut bukan harga mati. Bisa dibuka 
lagi, kalau diajukan praperadilan dan ada novum. Tapi, yang jelas alasan dari 
penyidik, Kapoldanya menghentikan penyidikan karena sudah melewati proses yang 
panjang. Perkaranya sudah hampir berjalan 22 bulan. Berkas perkara dikembalikan 
berulang kali hanya karena perbedaan pemahaman saksi ahli. Yang satu menyatakan 
ini bukan pidana, yang satu lagi menyatakan sudah terpenuhi tindak pidana yang 
diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jaksa sendiri tidak yakin. Sekali 
lagi, harus ada kepastian hukum di republik ini. Ya sudah, kami harus berani 
ambil risiko. Kami tidak diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh perusahaan 
besar.

 
Jadi, tetap terbuka peluang kasus ini dibuka kembali? 

Harus ada keberanian untuk menyatakan dihentikan. Soal nanti ada orang yang 
mengajukan praperadilan, ya kita fight di pengadilan. Bila pengadilan 
mengatakan harus dibuka lagi, ya kami proses lagi.
Dalam rapat dengan Dewan pada 9 Februari lalu, Anda mengatakan ada saksi ahli 
dari Departemen Kehutanan yang diajukan kejaksaan menyebutkan tidak ada 
kerusakan lingkungan. Mengapa polisi tidak mencari saksi ahli lain? 

Saksi ahli yang digunakan polisi sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian 
Lingkungan Hidup, yaitu Bambang Heru dan Basuki Wasis. Mereka juga yang saya 
gunakan untuk menyelidiki kasus Adelin Lis. Dalam KUHAP Pasal 35, tersangka 
memang diperbolehkan menunjuk saksi ahli lain. Saksi ahli lain itu dari 
Departemen Kehutanan. Kami tidak bisa mengintervensi. Realitasnya seperti itu. 
Tinggal pertimbangan dari kejaksaan yang menyatakan kesaksian dari Departemen 
Kehutanan sah. 
Perbedaan pendapat polisi dengan jaksa terjadi juga dalam kasus Lapindo? 

Kasus Lapindo sampai saat ini kan belum kami hentikan….
Bagaimana penyidikan kasus demonstrasi yang berakibat tewasnya Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara? 

Sekarang sudah ada 67 tersangka, berkas sudah selesai semua, sudah diajukan ke 
kejaksaan hampir 35 kasus, tinggal menunggu P21. Ada tambahan lagi memerlukan 
izin dari Menteri Dalam Negeri untuk tersangka anggota Dewan, sudah diturunkan 
dalam proses penyidikan.
Tim pencari fakta dari DPRD Sumatera Utara menyebut polisi tidak siap melakukan 
pengamanan.... 

Saya sudah melakukan langkah-langkah konkret. Kami menilai ada SOP yang tidak 
dilaksanakan oleh jajaran saya, baik Kapolda maupun Kapoltabes, sehingga ada 
konsekuensi logis yang harus kami berikan berupa sanksi. Kapoltabes sudah kami 
tarik, Kapolda sudah kami tarik, pejabat yang berperan dalam pengamanan, antara 
lain Kepala Biro Operasi yang tidak diperintah pun seharusnya sudah harus 
jalan, juga sudah diganti. Direktur Intelijen yang harus memberikan voeding 
yang jitu, dia juga terkena sanksi. Ya, kami akui, ada keteledoran aparat dari 
tingkat Kapolda sampai Kapoltabes.

 
Bagaimana penyidikan selanjutnya terhadap aktor intelektual kasus ini? 

Sudah berjalan. Dari 67 tersangka itu sudah ada Chandra Panggabean. Dia kan 
termasuk aktor intelektual. Anggota Dewan yang berinisial E juga sudah 
dijadikan tersangka, sedang diperiksa. Sepanjang proses penyidikan tidak ada 
alat bukti atau bukti permulaan yang mengait ke sana, tentu kami tidak bisa 
serta merta menyatakan seseorang sebagai tersangka. Tapi, seandainya dalam 
proses penyidikan mereka terbukti menyuruh atau turut serta sesuai dengan KUHP, 
pasti dijadikan tersangka. 
Di Makassar masih ada kasus antara jurnalis Upik Asmaradhana dan bekas Kapolda 
Sisno Adiwinoto.... 

Antara Upik dan Pak Sisno sudah selesai, sudah duduk bersama. Bahkan waktu Pak 
Sisno pindah ke Sumatera Selatan, diacarakan bersama-sama. Ada kesan yang 
positif.
Tapi pengadilan terhadap Upi tetap berjalan? 

Saya rasa itu semuanya normatif, yang akhirnya masing-masing menyadari tidak 
ada masalah. Clear.
Apakah ada rencana mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali sumbangan dari 
para cukong? 

Saya rasa dari sekarang juga kita tidak mengharapkan itu. Tapi, kalau seperti 
di Polda Sulawesi Utara, ada perhatian dari masyarakat, mereka tahu kita 
kekurangan sarana prasarana terus mereka menyumbang, kita tidak boleh sombong 
untuk menolak. Kemarin saya juga meresmikan Polsek Medan Satria di Bekasi, yang 
dibangun di atas tanah 3.100 meter persegi, bangunan 1.700 meter persegi, 
dilengkapi helipad, nilainya Rp 15 miliar. Kalau di APBN, pembangunan satu 
kantor Polsek hanya dapat jatah Rp 400 juta. Masak saya menolak? Boleh dong, 
Pak. Sepanjang tidak ada komitmen, tidak akan jadi beban buat kami.
Bagaimana soal transparansi pelayanan dan pelaksanaan proyek-proyek di 
lingkungan kepolisian sendiri? 



Kami sudah sepakati yang namanya sistem pengadaan satu pintu. Sekarang panitia 
tidak bersentuhan dengan peserta tender, semuanya dengan teknologi informasi. 
Insya Allah mulai April untuk SIM, STNK, pembayarannya juga tidak lagi 
menyentuh petugas. Langsung ke bank. Ini berproses. 
Bagaimana dengan pemberantasan judi? 

Sudah saya prioritaskan, tidak boleh ada lagi judi. Kalau di suatu wilayah 
Polres atau Polda ada perjudian, dan itu besar, terbuka, ini risiko pejabatnya. 
Enggak mungkin polisi tidak tahu. Kan masyarakat ngomong. Kami akan tindak 
tegas pejabatnya dari tingkat terbawah. Kalau merambat sampai ke atas, ya, 
sampai ke atas. Ini komitmen.



BAMBANG HENDARSO DANURI 
Tempat dan Tanggal Lahir: Bogor, 10 Oktober 1952 
Pendidikan: 


Akademi Kepolisian, 1974 
Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 
Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jakarta 
Lembaga Ketahanan Nasional 
Karier: 

Kepala Polres Jayapura, Papua, 1993 
Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, 2005 
Kepala Polda Kalimantan Selatan, 2005 
Kepala Polda Sumatera Utara, 2005-2006 
Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, 2006-2008 
Kepala Polri, 2008-sekarang
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/03/23/WAW/mbm.20090323.WAW129862.id.html


 
http://media-klaten.blogspot.com/
 
http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke