Refleksi: Siapa orangnya yang disebut pemimpin atau bakal pemimpin yang 
merasakan derita rakyat? Seorang peminpin yang merasakan derita rakyat paling 
tidak  sudah pernah berkecimpun bersama-sama rakyat yang menderita dan oleh 
karena itu  berani ambil inistif untuk melakukan perubahan fundamental guna 
perbaikan hidup rakyat  dari  keadaan buruk menjadi baik atau lebih baik lagi,  
jadi bukan baru berkaok-kaok pada masa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).  
Sebahagian dari  mereka yang berkaok-kaok sudah diketahui kapasitasnya, dari 
itu hendaklah direnungkan berita tentang keledai yang adalah lambang kebodohan; 
dikatakan bahwa keledai tidak akan tersentuk pada batu yang sama dua kali.  
Bila berlagak masabodoh pemilu bisa membuat keliru..

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0903/27/opi01.html


Memilih Pemimpin yang Merasakan Derita Rakyat 
Oleh
Benny Susetyo Pr


Kesibukan elite mencari sosok capres dan pasangannya yang ideal tak ayal ikut 
mempengaruhi cara berpikir masyarakat dewasa ini. Kendati bukan kesibukan yang 
sama antara elite dan masyarakat, namun tingkah polah elite yang demikian 
menjadi tontonan pendidikan politik untuk membuktikan sejauh mana elite 
menunjukkan sikap dewasa dalam berpolitik. Repotnya mencari figur kepemimpinan 
yang ideal menunjukkan sesuatu yang harus diakui sebagai sebuah krisis 
kepemimpinan. Dalam pengertian sederhana, krisis kepemimpinan menunjuk pada 
kondisi di mana suatu masyarakat sulit mencari sekaligus mempercayai 
figur-figur yang ditampilkan selama ini. 

Pengalaman telah membuktikan bahwa kepemimpinan bangsa selama ini tidak bisa 
menyelesaikan krisis bangsa. Terutama karena ia dibentuk dan dilahirkan bukan 
melalui proses yang matang, melainkan instan. Pemimpin yang demikian sulit 
untuk menyelesaikan krisis masyarakat karena ia tak bisa empati pada 
penderitaan rakyat. Pemimpin dilahirkan untuk merebut kekuasaan semata-mata, 
bukan untuk meraih tujuan semestinya: menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ia 
hanya bisa memikirkan cara mengentaskan kemiskinan dari kursi empuk kekuasaan, 
dan tidak turun langsung merasakan bagaimana derita sengsara masyarakatnya. 
Diakui atau tidak, itulah gambaran pemimpin kita selama ini.

Krisis kepemimpinan juga ditunjukkan dengan minimnya pengakuan bersama seorang 
figur yang bisa dijadikan teladan. Kita tidak memiliki pemimpin nasional yang 
tindak tanduknya bisa dicontoh dan dijadikan teladan, yang kita miliki hanya 
pemimpin lokal, pemimpin suku, pemimpin golongan, pemimpin aliran dan sekte. 
Kita belum memiliki figur kepemimpinan nasional yang diakui bersama untuk 
melepaskan bangsa dari jurang krisis.

Terkecoh Figur
Untuk bisa keluar dari krisis, bangsa kita memang membutuhkan figur pemimpin 
nasional yang kuat, tegar, demokratis, dan yang pasti tidak suka mengeluh dalam 
upaya mengeluarkan rakyatnya dari krisis berkepanjangan. Kondisi sosial budaya 
bangsa kita harus diakui masih berada dalam situasi patron-klien di mana 
berlaku logika kekuatan dan kemampuan pemimpin yang masih dijadikan sebagai 
patokan apakah kita mampu keluar dari krisis atau tidak.

Seluruh pengalaman kehidupan berbangsa kita menunjukkan bahwa selama ini kita 
masih tergantung pada siapa pemimpinnya. Seluruh pengalaman itu menunjukkan 
bahwa warna kebangsaan kita amat ditentukan oleh corak kepemimpinan tersebut.
Masyarakat belum bisa mandiri dengan dirinya sendiri untuk memperbaiki 
kehidupannya,
karena urusan sistem yang diwarnai oleh corak kepemimpinan tersebut. Maka tak 
mengherankan jika salah satu prasyarat Indonesia keluar dari krisis adalah 
siapa figur pemimpinnya. Namun demikian, kenyataan tersebut sekali lagi jangan 
digunakan untuk mengecoh publik dengan hanya menonjolkan figur yang seolah-olah 
besar dan kuat, tapi sejatinya tidak kuat menghadapi permasalahan bangsa. Sebab 
kalau kondisi seperti ini berlarut-larut, masyarakat akan terjebak lagi oleh 
figur yang seolah-olah memperjuangkan wong cilik, tapi kenyataannya justru 
semakin menistakannya.

Kondisi patron-klien yang menjadi ciri masyarakat kita hanya dimanfaatkan oleh 
para politisi untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri. Justru bukan untuk 
menguraikan benang kusut patron-klien tersebut. Bukannya pemimpin sebagai suri 
teladan yang baik, tapi justru menjadi pemimpin semata-mata untuk berkuasa, 
bukan untuk mengentaskan penderitaan rakyat.

Ketika pemimpin hanya berpikir bagaimana berkuasa maka itulah tanda-tanda kita 
mau jatuh ke dalam jurang krisis kepemimpinan. Ada kesan para elite kesulitan 
mencari figur terbaik di republik ini. Krisis kepemimpinan juga terjadi akibat 
penggeseran sebuah nilai kemanusiaan dan keadilan yang digantikan dengan uang 
alias modal untuk keserakahan dan keangkuhan. Mereka ingin berkuasa karena 
ingin uang - yang begitu kuat menguasai secara dominan seluruh ruang politik. 
Kalau sudah begitu maka politik tidak mampu lagi memperjuangkan nilai-nilai 
kemanusiaan dan keadilan. 

Uang Menjadi Segalanya
Uang menjadi segala-galanya dalam menentukan pilihan ke arah mana politik 
dijalankan. Siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden tampaknya tidak bisa 
lepas dari pemegang otoritas uang. Uang mendikte agenda dari siapapun yang akan 
menjadi pemimpin di negeri ini. Realitas itu menggambarkan bahwa pemimpin kita 
tak sadar telah menciptakan jarak dengan rakyatnya. Pemimpin tidak mampu lagi 
menjadi penyambung lidah rakyat karena ia telah digantikan dengan kekuatan 
modal yang mendominasi keputusan yang dibuat.

Kondisi ini mencerminkan bahwa peradaban politik sudah hancur. Kehancuran 
peradaban politik disebabkan hilangnya akal budi dan keutamaan dalam 
berpolitik. Berpolitik identik dengan menumpuk kapital untuk memperbesar 
kepentingan modal untuk nanti berkuasa kembali dan memperbesar kepentingan 
bisnis yang searah dengan tujuan penguasa. 
Kepentingan masyarakat luas? Tunggu dulu. Karena itu jangan heran kalau 
tiba-tiba sekolah-sekolah harus tergusur digantikan dengan mal. Rakyat-rakyat 
miskin semakin terpinggirkan dan tergusur dari akses-akses politik dan ekonomi. 
Hidup para petani dari hari ke hari semakin terpuruk dan tidak mempunyai daya 
tawar yang kuat terhadap ekonomi global. Buruh semakin teralienasi terhadap 
modal, sehingga mereka hanya menjadi alat produksi.

Kesuraman Indonesia ke depan seharusnya menjadikan cermin bagi para capres dan 
cawapres untuk mencari solusi bagaimana memulihkan Indonesia dari kehancuran. 
Sampai saat ini selain tontonan semu figur kepemimpinan nasional, kita belum 
melihat figur capres dan cawapres yang memiliki sense of crisis. Mereka sibuk 
dengan deal-deal politik tanpa agenda yang jelas untuk berpihak kepada 
masyarakat. Ini menandakan calon pemimpin tersebut tidak memiliki roh pembaruan 
yang bergerak menuju masa depan Indonesia yang memilik harga diri di mata 
internasional. Sejarah suram ini jangan terulang lagi dalam pemilihan pemimpin 
yang akan datang.

Rasanya tidak cukup bila kita semata-mata membutuhkan pemimpin yang kuat dan 
memberi rasa aman. Ini hanyalah mitos para satria yang sengaja diciptakan oleh 
mereka yang merindukan zaman normal (baca: zaman penjajahan). Kerinduan zaman 
normal hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan oleh mereka yang memiliki agenda 
tersembunyi untuk mengembalikan Indonesia kepada masa lalu. Realitasnya sejarah 
akan terulang kembali, bila kesadaran masyarakat dibuai oleh janji-janji palsu. 
Inilah yang sekarang dipertontonkan oleh capres dan cawapres tanpa memiliki 
agenda yang jelas dalam membawa Indonesia ke depan.

Penulis adalah budayawan.

Kirim email ke