http://id.christianpost.com/dbase.php?cat=society&id=1083

Pemerhati: Perundang-Undangan Bisa Mengancam Pluralisme Indonesia




Tuesday, Mar. 24, 2009 Posted: 8:00:36AM PST   Ancaman demi ancaman terhadap 
keberagaman (pluralisme) Indonesia kian hadir seiring produk perundang-undangan 
yang diciptakan oleh lembaga konstitusi. Salah satunya adalah keputusan 
Mahkamah Konstitusi tentang parlementary treshold mengenai batasan kursi di 
DPR/MPR sebanyak 2,5 persen bakal mengancam minoritas di DPR/MPR.

Demikian disampaikan oleh Damianus Taufan dari Setara Institute, lembaga 
pemerhati pluralisme yang menjadi pembicara dalam diskusi publik Pentingnya 
Pluralisme Demi Menjaga Keutuhan NKRI di gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa 
(17/3).

"Bahkan minoritas akan tenggelam, padahal belum tentu mayoritas yang mewakili 
pengambilan suara terbanyak itu menjadi hal yang benar," katanya.

Tidak jauh berbeda dengan yang diutarakan Damianus, Sekjen Jaringan Aktivis 
Pro-Demokrasi Andrianto menyatakan, masih ada perundangan-undangan yang sudah 
tidak kompatible dengan kondisi Indonesia saat ini.

Contohnya, UU PMPS tahun 1965 pasal 1 dan 2. Pasal 1 tentang kebebasan 
kehidupan beragama tapi membatasi beberapa tindakan yang menyangkut perbedaan, 
dan pasal 2 tentang pengeluaran SKB tiga menteri (Agama, Sosial, Kesra) bila 
terjadi selisih paham antar pemeluk agama "UU PMPS itu bahkan masuk dan menjadi 
acuan dalam pasal 156 A KUHP," tegasnya.

Menurut Adrianto, contohnya bisa dilihat dalam kasus Ahmadiyah, bagaimana 
pemerintah menggunakan kasus Ahmadiyah sebagai peredam atas isu-isu lainnya. 
"Ahmadiyah ibarat harta karun pemerintah yang sewaktu-waktu diblow up guna 
menenggelamkan isu-isu pemerintahan," tambahnya.

Sementara Zainal Abidin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) memandang 
Indonesia kian mengalami kemajuan dalam sepuluh tahun terakhir dalam 
pluralisme. Dengan di amandemenkannya UUD 1945 sebanyak empat kali pada pasal 
28 point A-J.

Begitu juga pasca 1998 dengan kehadiran UU No 39 tahun 1999 yang memberikan 
proteksi kepada warga negara pada sisi perlindungan sektoral dan diskriminasi 
sosial. Yang terakhir pada 2005, dimana pemerintah meratisifikasi dua konvenan 
internasional tentang hak sipil dan politik serta konvenan internasional 
tentang ekonomi sosial dan budaya.

Sayangnya, menurut Zainal pemerintah gagal dalam tahap implementasinya. 
"Terkait dengan level pengambilan keputusan karena berdasarkan kepentingan yang 
muncul dan dimenangkan mayoritas, ini problem. Lihat saja lahirnya UU No 44 
Tahun 2008 tentang pornografi, itu kan mengancam kepentingan minoritas," 
ungkapnya.

Maka ke depan, menurut Damianus Taufan perlu adanya UU tentang toleransi 
ataupun tepo seliro. "Saya merasa kosa kata ini kian menghilang dalam kehidupan 
bernegara Indonesia," ungkapnya.

Damianus melanjutkan, Indonesia bisa mencontoh pada negara Inggris yang telah 
memberlakukan UU tentang tepo seliro, tapi jangan mengacu pada negara Singapura 
karena pemerintahannya tidak jauh berbeda dengan orde baru yang otoriter.

"Meskipun tepo seliro ataupun toleransi adalah dektronisasi dari otoritarian 
orde baru," ujarnya.

Langkah selanjutnya dalam melindungi pluralisme ke depan adalah dengan 
melindungi hak-hak masyarakat minoritas yang rentan.

Ada peraturan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan masyarakat 
minoritas," jelas Damianus.

Damianus bahkan menyarankan, kalau perlu departemen pendidikan digabung dengan 
kebudayaan agar pendidikan mengenai kebudayaan dalam konteks pluralisme lebih 
tepat sasaran ketimbang pengenalan dari kacamata kepariwisataan.

"Dan kepariwisataan membentuk departemen sendiri, karena potensi pariwisata itu 
luar biasa. Yunani, Thailand, Spanyol itu dibentuk sendiri. Thailand misalnya 
pendapatan dari sisi pariwisata mencapai 200-300 T," jabar Damianus.

Terakhir, dilibatkannya kelompok minoritas dalam hal pembentukan 
perundang-undangan. Ini demi menegasikan kelompok minoritas agar terjauh dalam 
proses diskriminasi dalam konteks pembentukan hukum.

Kirim email ke