Refleksi : Jangan kuatir kalau tidak munjur dipilih dan hutang tidak bisa 
dibayar, rumah gila siap menampung. Hutang bisa dinyatakan tidak berlaku, 
karena peminjam adalah  orang gila. 

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009033107281652

Selasa, 31 Maret 2009

Banyak Caleg Utang ke Bank 


      JAKARTA (Lampost): Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengungkapkan pinjaman 
dari sektor perbankan selama beberapa bulan terakhir ini meningkat karena 
banyak calon anggota legislatif berutang ke bank.

      Para caleg tersebut memerlukan dana agar bisa bersaing dengan sesama 
caleg lainnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sistem perhitungan 
suara dari nomor urut ke suara terbanyak. "Pinjaman dari sektor perbankan mulai 
meningkat," kata Mardiyanto di Jakarta, Senin (30-3), ketika membuka rapat 
kerja nasional Satpol PP se-Indonesia.

      Mardiyanto mengatakan perubahan sistem dari nomor urut ke suara terbanyak 
mengakibatkan perubahan besar. Sebab, jika dulu seseorang caleg bisa menjadi 
wakil rakyat berdasarkan nomor urut partai politiknya, sekarang ke suara 
terbanyak yang diperoleh setiap caleg.

      "Mereka membutuhkan pinjaman untuk kampanye. Namanya juga usaha," kata 
Mardiyanto sambil tertawa-tawa.

      Mendengar ucapan spontan itu, ratusan petugas Polisi Pamong Praja pun 
tertawa-tawa. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan masyarakat bisa saja 
mengetahui besarnya pinjaman dari para caleg itu terutama dengan meminta data 
dari bank di kecamatan setempat.

      Perbaikan DPT

      Mengenai daftar pemilih tetap (DPT), Mendagri menegaskan tidak akan 
dibuka pendaftaran baru bagi warga yang sudah mempunyai hak pilih meski namanya 
belum tercantum dalam DPT. "Tidak akan dibuka pendaftaran baru," kata Mendagri.

      Mardiyanto mengatakan orang-orang yang akan memberikan hak pilihnya

      pada 9 April hanyalah pemilih yang namanya sudah tercantum dalam DPT. 
"Kalau nanti ada pemilih yang tidak membawa surat undangannya ke TPS , maka dia 
bisa mencoblos dengan memperlihatkan KTP-nya yang akan dicocokkan dengan DPT," 
tegas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

      Ia mengemukakan hal itu ketika dimintai komentarnya tentang usul agar KPU 
membuka peluang pendaftar bagi warga yang sudah dewasa tetapi belum terdaftar 
atau tercantum dalam DPT. Mendagri mengatakan pula Depdagri telah menempatkan 
dua stafnya pada setiap provinsi untuk memantau penyaluran logistik pemilu 
serta perbaikan DPT. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa penyaluran logistik 
semakin lancar sedangkan perbaikan DPT terus berlangsung.

      "Nanti kami pada tanggal 1 April akan mengadakan pertemuan dengan KPU, 
serta Bawaslu untuk membahas persiapan penyelenggaraan Pemilu 9 April," kata 
dia.

      Cuti Pejabat

      Ketika ditanya tentang kemungkinan para pejabat negara menggunakan 
fasilitas negara seperti mobil dinas untuk berkampanye, Mendagri mengatakan hal 
itu kecil kemungkinan terjadi. "Yang bisa memantau sekarang bukan saja 
masyarakat tapi juga ada KPU serta Bawaslu," kata dia.

      Mardiyanto juga menjelaskan sampai sekarang sudah ada 254 pejabat negara 
yang mengajukan cuti yakni para gubernur, wakil gubernur, wali kota serta wakil 
wali kota, dan bupati serta wakil bupati. "Semuanya memenuhi syarat," kata 
Mardiyanto.

      Kepada Satpol PP, Mendagri meminta ikut memantau pelaksanaan pemilu 
karena sekalipun penyelenggara pemilu adalah KPU, pemerintah tetap berperan 
sebagai penanggung jawab akhir.

      "Penyelenggara pemilu adalah KPU sedangkan pemerintah adalah penanggung 
jawabnya. Buktinya pada saat orang meributkan DPT, maka akhirnya pemerintah 
dibawa-bawa juga," kata dia. n U-1
     

<<bening.gif>>

Kirim email ke