Refleksi:   Jangan chawatir, masih bisa pinjam, silahkan berpesta poranda!

http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=6582

2009-04-02 
Utang Pemerintah Mengkhawatirkan, Beban Utang Per Kapita Rp 12 Juta 


Rumgapres/Abror Rizki

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para menteri melakukan petemuan 
bilateral dengan Pemerintah Jepang yang dipimpin Perdana Menteri Taro Aso di 
sela-sela pertemuan G-20, di London, Inggris. Rabu (1/4) waktu setempat.

[JAKARTA] Pemerintah Indonesia, dalam pertemuan G-20 menerima komitmen pinjaman 
dari Jepang senilai US$ 14,5 miliar (Rp 17 triliun), untuk membantu mengatasi 
dampak negatif krisis keuangan global. Hal itu semakin menggelembungkan nilai 
utang pemerintah, yang kini sudah tercatat Rp 1.600 triliun. 

Dengan demikian, setiap penduduk Indonesia, kini menanggung sekitar Rp 12 juta 
utang pemerintah. Jumlah itu yang terbesar dalam sejarah perekonomian nasional.

"Inilah fakta yang sesungguhnya, tertinggi sepanjang sejarah. Angkanya valid, 
terlihat dari data resmi pemerintah," ujar ekonom dari Institut Pertanian 
Bogor, Iman Sugema, di Jakarta, Kamis (2/4). 

Menurutnya, di tengah kampanye keberhasilan ekonomi nasional, seperti 
didengungkan dalam berbagai kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
Indonesia sedang dilanda penyakit 5K, yakni, kebergantungan, kesengsaraan, 
kesenjangan, kemunduran, dan kerentanan. Kebergantungan yang sangat parah 
terlihat dari beban utang per kapita yang mencapai Rp 12 juta. 

Senada dengan itu, ekonom Yanuar Rizky meminta pemerintah memetakan pengelolaan 
utang yang mencapai lebih dari Rp 1.600 triliun itu, terutama agar dialokasikan 
ke sektor produktif. "Kita terjebak dalam utang yang tidak produktif. Rasio 
utang kita memang turun tetapi Surat Utang Negara (SUN) kita naik luar biasa," 
ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus membuat roadmap industrialisasi, serta menentukan 
alokasi utang pada sektor yang memiliki efek berganda bagi perekonomian. 

Perlu UU Utang

Sedangkan, ekonom dari Institute for Development of Economics dan Finance 
(INDEF) Ikhsan Modjo menuturkan, konsekuensi meningkatnya utang dapat 
menyebabkan tertekannya tingkat konsumsi dalam negeri. 

"Ini kontradiktif dengan keinginan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. 
Peningkatan utang juga bisa menyebabkan terganggunya stabilitas makro dengan 
naiknya suku bunga, lalu lintas modal dan arus barang ekspor impor terganggu, 
konsekuensi pendapatan negara menurun," ujar Ikhsan. 

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI, Harry Azhar Azis menuturkan 
pemerintah harus fokus dalam mengamankan APBN. 

Dia menyarankan perlu dibuat UU tentang pengelolaan utang. "Perlu diatur 
batasan maksimum pinjaman utang, sejauh mana utang dapat membahayakan negara. 
Bagaimana manajemen pengelolaan utang," tuturnya.

Pinjaman Jepang

Dari London dilaporkan, Pemerintah Jepang menyatakan kesediaannya mengucurkan 
dana US$ 14,5 miliar untuk membantu Pemerintah Indonesia mengatasi dampak 
negatif krisis keuangan global. 

Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati 
kepada pers seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 
pertemuan bilateral dengan PM Jepang Taro Aso, di sela-sela KTT G-20, di 
London, Rabu (1/4) waktu setempat, sebagaimana dilaporkan wartawan SP Wim 
Tangkilisan.

Sri Mulyani menyatakan, bantuan senilai US$ 14,5 miliar itu terdiri dari 
peningkatan jumlah bilateral swap facility dalam rangka Chiang Mai Initiative, 
dari US$ 6 miliar menjadi US$ 12 miliar, dukungan dana siaga kepada APBN dalam 
bentuk Obligasi Samurai yang bisa diterbitkan Pemerintah Indonesia di Jepang 
senilai US$ 1,5 miliar, pinjaman reguler untuk tahun 2009 senilai US$ 500 juta, 
dan bantuan pembiayaan perdagangan US$ 500 juta. [DLS/N-6] 

Kirim email ke