Herman


Potret itu dipajang berderet-deret, hampir di tiap pohon. Tapi di manakah 
Herman? Tiba-tiba saya ingat dia. Ia tak pernah kembali. Sepuluh tahun lebih, 
sejak ia hilang pada 12 Maret 1998. Orang banyak sudah lupa akan kejadian itu, 
orang mungkin bahkan lupa ada nama itu, nama seorang yang diculik, terutama 
karena Herman tak dikenal luas. Saya juga tak mengenalnya betul—dan memang tak 
harus mengenalnya betul. 
Baru kemudian saya ketahui aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu, bernama 
lengkap Herman Hendarwan, lahir pada 29 Mei 1971 di Pangkal Pinang, Bangka. 
Selebihnya tak banyak lagi informasi. Wilson, aktivis PRD yang juga sejarawan, 
menulis kenangan tentang kawannya ini dan mengakui: ”Menulis… tentang Herman 
Hendarwan bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali aktivitas politiknya yang 
dilakukan secara rahasia dan tersembunyi….” 
Rahasia dan tersembunyi: saya dan Herman bertemu dalam beberapa rapat seperti 
itu. Itu tahun 1998, pada hari-hari ketika tentara Soeharto menangkap dan 
memburu para anggota PRD, setelah rezim itu memenjarakan anggota-anggota AJI 
(Aliansi Jurnalis Independen), setelah orang-orangnya menduduki dengan 
kekerasan Kantor PDI-P…. Beberapa orang sudah dilenyapkan. Dan Herman salah 
satu buron, seperti halnya Andi Arif, Nezar Patria, Bimo Petrus, dan 
lain-lain…. 
Dari bangunan di Jalan Utan Kayu 68-H, saya dan teman-teman aktivis lain tahu 
kami dimata-matai. Di tempat yang kini dikenal sebagai ”Komunitas Utan Kayu”, 
kami belajar bagaimana mengamankan diri, setelah markas AJI, organisasi kami, 
digerebek polisi dan tiga anggota ditangkap. Satu tim dari kami—Irawan Saptono, 
Ging Ginanjar, Stanley Adi Prasetya, Tedjobayu—mengatur cara pengamanan itu, 
yang kadang membingungkan karena tiap kali diubah. 
Itu tak bertambah gampang ketika kami harus berhubungan dengan lingkaran yang 
lebih luas. Tapi waktu itu kalangan pergerakan perlu membentuk jaringan, bahkan 
front bersama, secara pelan-pelan. Soeharto terlampau kuat, dan kami hanya 
sekelompok aktivis dengan jangkauan terbatas. Di luar pelbagai gerakan 
pro-demokrasi bergerak, diam-diam atau terbuka, dan kami saling mendukung, tapi 
tak ada front persatuan untuk perlawanan. 
Selebihnya gagu. Soeharto berhasil menundukkan Indonesia dengan cara yang 
efisien: menyebarkan ketakutan. Rezim itu punya modal teror yang amat cukup, 
setelah pada 1965-66 puluhan ribu orang dibunuh, dibui, dan dibuang. Dalam 
keadaan itu, membentuk kerja sama dengan kalangan lain dalam pergerakan 
pro-demokrasi perlu didahului dengan mematahkan teror itu. Dengan menjajal 
keberanian. 
PRD ada di garis depan keberanian itu. Saya mulai bekerja sama dengan mereka 
secara lebih dekat sejak saya mengetuai Komite Independen Pemantau Pemilu 
(KIPP)—sebuah langkah ke arah pembentukan front bersama dan sekaligus sebuah 
siasat untuk mendelegitimasi pemilihan umum Soeharto (”kami pura-pura memantau 
pemilu, karena rezim ini juga pura-pura mengadakan pemilu”). Harus saya katakan 
sekarang: para anggota PRD—mereka umumnya sadar arti gerakan politik, 
bersemangat, dan tak gentar—adalah sayap yang paling saya andalkan dalam KIPP. 
Tapi sebelum KIPP bekerja penuh, PRD digerebek. Pimpinan mereka, antara lain 
Budiman Sudjatmiko, kemudian tertangkap. Kami terpukul, tentu: seluruh daya 
harus dibagi. Sebagian untuk meningkatkan perlawan­an—”la lutta continua!”—dan 
sebagian menggagalkan usaha tentara Soeharto mematahkan bagian gerakan yang 
tersisa. Langkah baru harus diatur. 
Sejak itu hubungan kami berlangsung makin berahasia, termasuk membangun kontak 
ke tempat tahanan. Dari Utan Kayu 68-H, operasi seperti ini, termasuk ope­rasi 
penyebaran informasi dan disinformasi, dikerjakan oleh yang kami sebut ”Tim 
Blok M”. Lewat jaringan yang dibentuk Irawan kami secara periodik bertemu 
dengan link PRD”: Andi Arif dan Bambang Ekalaya. Kemudian Herman—meskipun saya 
tak mengenalnya betul sebagaimana ia tak akan mengenal saya betul. Ada yang 
harus dijaga, karena bisa saja suatu hari kami tertangkap dan dipaksa buka 
mulut. 
Dan benar: pada Maret itu Herman tertangkap. Atau lebih tepat, diculik. Tak 
hanya dia; Andi Arief, Faisol Reza, Waluyo Jati, Mugianto, Nezar Patria, Aan 
Rusdianto—semua aktivis PRD yang diangkut dengan paksa, dalam mobil yang 
tertutup rapat, dengan mata yang diikat dan kepala yang diselubungi seibo, dan 
dimasukkan ke dalam yang oleh Nezar Patria disebut, dalam testimoninya 
kemudian, sebagai ”kuil penyiksaan Orde Baru”. 
Sebagian mereka kemudian dilepas. Tapi Herman tidak. Ia hilang. Juga dua nama 
lain Bimo Petrus dan Suyat. Wiji Thukul, yang untuk beberapa lama dapat 
disembu­nyikan satu tim teman-teman, juga kemudian lenyap. 
Tak ada alasan untuk tak menduga mereka dibunuh. Setidaknya mati dalam 
penyiksaan. Nezar pernah menggambarkan bagaimana tentara Soeharto menganiaya 
mereka: pada satu bagian dari interogasi, kepalanya dijungkirkan. Listrik pun 
menyengat dari paha sampai dada. ”Allahu akbar!” ia berteriak. Tapi mulutnya 
diinjak. Darah mengucur lagi. Satu setruman di dada membuat napasnya putus. 
Tersengal-sengal. 
Saya bayangkan Herman di ruang itu. Mungkin ia lelap selamanya setelah 
tersengal-sengal. Mungkin ia langsung dibunuh. Yang pasti, ia tak pernah 
pulang.. Para pejuang dalam sajak Hr. Bandaharo berkata ”tak berniat pulang, 
walau mati menanti”. Dan Herman pernah menulis surat ke orang tuanya: ”Herman 
sudah memilih untuk hidup di gerakan”, sebab Indonesia, tanah airnya, 
membutuhkan itu. Tapi haruskah kekejian itu? 
Saya memandang potret-potret pemilihan umum itu, ada orang-orang keji yang saya 
kenal. Tak ada Herman. 
Goenawan Mohamad
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/04/06/CTP/mbm.20090406.CTP129987.id.html

 
http://media-klaten.blogspot.com/
 
http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke