Refleksi : Pemerintah NKRI umumnya terdiri dari pengusaha. Pengusaha itu ada 
bermacam aktivitas bisnes. Bisnes  mereka bukan saja jual beli, ekspor-impor  
barang, tetapi juga bisa  berkecimpun di bidang bisnes tenaga kerja, Jadi kalau 
Konvensi Buruh  Migran tidak menguntungkan para pengusaha, maka badan 
legislatif  bin penguasa NKRI  akan berlagak pilon untuk mendandatangi konvensi 
yang dimaksudkan. Penguasa NKRI bukan untuk kepentingan wong cilik, tetapi wong 
licik!

http://www.suaramerdeka.com:80/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=25952
06/04/2009 17:14 wib - Internasional Aktual


KJRI Hongkong Didemo Ratusan TKI


Hong Kong, CyberNews. Menjelang pemilu 2009, Aliansi Cabut UU No. 39/2004, yang 
terdiri dari 41 organisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hongkong, kembali 
beraksi di depan KJRI Hongkong. Tidak kurang 300 orang dari berbagai organisasi 
massa BMI di Hong Kong, bergabung menuntut pencabutan UU PPTKIL dan segera 
meratifikasi konvensi buruh migran.
Aksi yang diawali dengan penggalangan massa di daerah Victoria Park yang 
menjadi pusat kegiatan BMI ini dibagi di 3 titik. Yakni di Lapangan Rumput, 
Kolam perahu, dan di depan Perpustakaan. Sekitar jam 12.00, massa dari 3 titik 
yang berhasil digalang berkumpul di samping Sogo, yang menjadi start march ke 
KJRI. Di sini, massa aksi melakukan aksi performance art dengan menyanyikan 
lagu-lagu progresif dengan diiringi tabuhan rebana dari organisasi keagamaan. 

Aksi ini mengundang perhatian bagi warga sekitar dan wisatawan asing yang 
kebetulan berlalu-lalang disekitar tempat itu. Baru sekitar jam 13.15, massa 
bergerak menuju KJRI.

Dalam aksi kali ini, BMI Hongkong, mewakili suara buruh migran Indonesia yang 
tersebar di seluruh dunia, mendesak pemerintah Republik Indonesia, sesegera 
mungkin mencabut UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Selain itu BMI Hongkong juga mendesak 
pemerintah RI untuk segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990, tentang 
perlindungan buruh migran dan keluarganya, serta melibatkan BMI dalam setiap 
proses pembuatan kebijakan buruh migran.

Karsiwen, wakil ketua ATKI, membeberkan berbagai kelemahan UU 39/2004 dan imbas 
yang yang diterima BMI karena kelemahan UU tersebut. "Sudah bukan rahasia lagi 
jika UU No. 39/2004 ini hanya merupakan legalisasi atas pemerasan dan 
penindasan terhadap BMI, karena UU tersebut hanya memuat pengaturan pengiriman 
BMI ke luar negeri, yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta yakni 
PJTKI/PPTKKIS," kata dia.

"Bahkan dengan UU tersebut, PJTKI menjadi penguasa dalam urusan pengerahan BMI 
ke luar negeri yang kebal hukum, karena di dalamnya tidak tercantum satu ayat 
pun yang memuat tentang sangsi, bagi PJTKI yang terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap hak-hak BMI dalam bentuk pemerasan dan penindasan," ujar BMI yang 
akrab dipanggil dengan nama Iweng.

Iweng juga menyinggung masalah pemilu 2009. "Selama ini, pemilu di Indonesia 
tidak menghasilkan perubahan terhadap keadaan BMI. Yang ada adalah penderitaan 
BMI dari setiap pemilu ke pemilu semakin bertambah dalam. Pemilu yang ada 
bukanlah menghasilkan perintahan baru yang peduli terhadap rakyatnya, melainkan 
hanya pergantian rejim kekuasaan saja."

Sementara itu, Anik Setyo, Wakil Ketua IMWU, dalam orasinya mengatakan 
pentingnya ratifikasi Konvensi Buruh Migran. "Selama ini, pemerintah Indonesia 
belum mempunyai UU perlindungan BMI, yang ada UU No 39 yang pada hakekatnya 
merupakan UU penempatan. Pada tahun 2004 pemerintah sudah menandatangani 
konvensi ini, namun sampai hari ini pemerintah menanggalkan komitmen untuk 
meratifikasi konvensi tersebut. Mengapa hal demikian terjadi? karena jika 
pemerintah meratifikasi, uang yang menjadi pemasukan bagi PJTKI dan pejabat 
korup negara akan berkurang," katanya

"Hal inilah bukti bahwa pemerintah indonesia sekalipun selain PJTKI, tidak 
pernaah melihat BMI sebagai manusia, namun sebagai barang dagangan. Lebih-lebih 
ditengah situasi krisis umum yang terjadi hari ini. Rafitikasi Konvensi Buruh 
Migran adalah perlu! BMI butuh perlindungan!" terang wakil ketua IMWU ini.

Kirim email ke