http://suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=58471

07 April 2009


Kelelahan Politik Massa Mengambang


  a.. Oleh Kholid Novianto

Karena itu, partai politik sekarang ini seharusnnya back to basic. Mengabaikan 
pendidikan dan komunikasi politik terbukti merupakan kesalahan mendasar, 
karena hanya akan mengecilkan jumlah pemilih solid dan membesarkan massa 
mengambang yang sulit digarap itu. 

DALAM berbagai survei politik, selalu ditemukan presentase angka massa 
mengambang yang besar. Survei nasional terakhir yang dirilis Reform Institute 
mengungkapkan, 42 persen responden belum menentukan pilihan partai politik 
(parpol). Sementara itu, yang sudah menetapkan pilihan, 52 persen, masih bisa 
berubah. Yang mengkhawatirkan, 41 persen responden baru menentukan pilihan pada 
saat hari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Dengan data ini saja kita bisa melihat sebagian besar masyarakat sebenarnya 
sedang menghadapi kebingungan dalam menentukan pilihan. Tidak saja karena 
banyak parpol dan caleg yang bertanding dalam Pemilu sekarang ini. Lebih dari 
itu, sebagian besar parpol dan calon anggota legislatif (caleg) menggunakan 
pendekatan yang seragam dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat. 

Hampir semua caleg yang sedang berkampanye sekarang ini, memasang tulisan, 
"Mohon doa restu dan dukungannya". Kita nyaris tidak bisa membedakan antarcaleg 
dan antarpartai kecuali nomor-nomor yang dipasang, yang justru semakin runyam 
karena banyak nomor caleg dan nomor partai. Dalam situasi seperti ini maka 
sangat wajar apabila tingkat kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan 
semakin tinggi.

Ketidakefektifan kampanye model seperti ini sebenarnya sudah terlihat. Data di 
atas menceritakan pendekatan politik yang dilakukan parpol dan caleg sekarang 
ini pada dasarnya belum mampu meyakinkan masyarakat dalam menentukan pilihan. 
Hasil survei Reform selanjutnya membuktikan hal ini.
 Efektivitas media baliho, stiker, dan sejenisnya hanya sekitar 22 persen.

Sementara itu iklan televisi sekitar 35 persen. Lalu di manakah letak 
persoalannya sehingga masyarakat tidak mudah diyakinkan dengan berbagai bentuk 
kampanye tersebut? Di sinilah kita perlu menengok persoalan yang lebih esensial.

Persoalan Esensial

Ada dua persoalan esensial yang harus dilihat dalam memahami gejala massa 
mengambang sekarang ini. Pertama berkaitan dengan pragmatisme masyarakat dan 
kedua adalah pragmatisme partai politik. Pragmatisme masyarakat dipicu oleh 
frekuensi proses politik yang melibatkan masyarakat yang kelewat banyak. 

Mulai dari pemilihan kepala desa (pilkades), pemilihan kepala daerah (pilkada) 
bupati/wali kota, dan gubernur dan sekarang masuk pemilu legislatif. Seluruh 
proses ini melibatkan mobilisasi massa yang tidak sedikit, sehingga bagaimana 
pun juga melelahkan masyarakat. Kelelahan ini tidak saja menyangkut fisik 
melainkan kelelahan politik.

Dari serangkaian proses ini, harapan dan kekecewaan silih berganti. Beribu 
janji ditebarkan namun perbaikan secara esensial proses partisipasi politik 
nyaris tidak terjadi. Masyarakat hanya diminta mencoblos atau mencontreng. 
Namun setelah itu, akses politik ke dalam proses pengambilan kebijakan nyaris 
lumpuh. Tidak banyak masyarakat mengetahui bagaimana cara memperjuangkan 
kepentingan. 

Tidak banyak pula kebijakan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. Benefit yang sangat berkurang ini, tentu saja tidak sebanding 
dengan effort masyarakat dalam proses politik yang harus melibatkan dirinya. 
Ini pun terkadang masih ditambah kesalahan berbagai elite politik dalam 
melemparkan isu, seperti gonjang-ganjing soal bantuan langsung tunai (BLT).

Sementara itu, partai politik yang semestinya bertangung jawab terhadap masalah 
ini, lebih sibuk dengan agenda kontestasi kekuasaan seperti mempertahankan 
bupati selama masa jabatannya atau disibukkan oleh proses politik pemilihan di 
level lain. 

Semua ini adalah proses politik elite, sehingga tidak berlebihan apabila 
dikatakan, dunia politik setelah pilkades dan pemilu, akan kembali didominasi 
oleh kaum elite.

Jadi kalau masyarakat sekarang ini imun dengan berbagai bentuk kampanye atau 
tidak bergairah alias malas dengan kehidupan politik, yang tercermin dari 
besarnya massa mengambang sekarang ini, pada dasarnya adalah bentuk protes 
terhadap kehidupan politik yang nyaris dikuasai oleh kaum elite tersebut. 
Bentuk protes ini memang tidak manifes, melainkan lebih sublim, yang 
diekspresikan dalam bentuk kemalasan politik atau pragmatisme dangkal. Mereka 
mau diajak kampanye kalau dikasih uang transpor, mau mencoblos dan mencontreng 
kalau diantarkan ke tempat pemungutan suara (TPS), atau, ini yang menyedihkan, 
mereka mau mencoblos atau mencontreng asal ada imbalan uang. 

Perilaku seperti ini, tidak saja mencerminkan absennya partisipasi politik yang 
lebih genuine. Lebih dari itu, dapat pula dilihat sebagai salah satu bentuk 
gerakan protes "diam-diam" yang sangat khas dalam kultur masyarakat agraris, 
seperti di Jawa.

Kerendahan partisipasi politik yang kualitatif ini juga tercermin dalam 
berbagai survei. Dalam survei terakhir yang dilakukan Reform Institute di Jawa, 
ditemukan kenyataan bahwa alasan memilih partai sebagian besar adalah bersifat 
pragmatis seperti anjuran orang lain atau pengaruh iklan. Yang menjawab pilihan 
partai berdasarkan kesetiaan terhadap partai hanya sekitar 37 persen.

Pragmatisme Partai

Persoalan kedua yang dapat menjelaskan besarnya masa mengambang adalah 
kegagalan partai dalam melakukan komunikasi dan pendidikan politik ke 
masayarakat. Agenda ini seolah terabaikan karena kehidupan kepartaian di 
Indonesia sekarang ini terjebak dalam pragmatisme yang memboroskan energi. 
Pragmatisme ini dipicu oleh kompetisi ketat antar partai yang hingga sekarang 
belum memunculkan partai dominan. Penguasaan partai di parlemen paling tinggi 
hanya sekitar 20 persen. 

Ini menyebabkan setiap partai harus melakukan pertarungan ketat dalam setiap 
pengambilan kebijakan. Pemborosan energi kedua adalah tingkat frekuensi pemilu 
yang tinggi. Mulai dari level pilkada bupati, pilkada gubernur, pemilu 
legislatif hingga pemilu presiden. Seluruh proses ini pasti membutuhkan 
pengerahan energi yang sangat besar dikarenakan tingkat persaingan yang tinggi 
dan kesulitan mengatur formasi koalisi.

Dua proses tersebut di atas, bagaimanapun menjebak partai untuk berpikir 
pragmatis. Yang dipentingkan sekarang ini adalah bagaimana tetap beredar dalam 
kekuasaan. Agenda ini menjadi pergumulan yang tiada henti mengingat 
pertarungannya sangat ketat sehingga apabila terjadi kesalahan sedikit saja, 
risikonya dapat menyingkirkan partai dari orbit kekuasaan. Lagi-lagi, ini 
dipicu oleh formasi kekuasaan yang terfragmentasi kecil-kecil.

Dalam suasana seperti ini, maka sudah dapat ditebak, yang dominan dalam benak 
para pemimpin partai adalah bagaimana memenangkan setiap perebutan kebijakan 
dan kontestasi kekuasaan. Corak berpikirnya menjadi sangat pragmatis dan daya 
jangkau analisisnya sangat pendek. Paling jauh hanya memikirkan lima tahun ke 
depan. 

Jarang sekali kita menemukan partai yang berkomitmen memajukan pendidikan 
politik masyarakat atau berusaha memberi akses kebijakan terhadap masyarakat. 
Agenda ini sepertinya tidak menjadi prioritas karena memang berjangka panjang 
dan hasilnya tidak bisa dirasakan secara langsung. Yang menyedihkan terkadang 
timbul persepsi, seolah ini adalah agenda LSM.

Pragmatisme partai politik ini sekarang harus dibayar mahal. Untuk memenangkan 
setiap pertarungan, partai politik mau tidak mau harus mengandalkan strategi 
pencitraan. Mereka harus membiayai pengerahan massa, memasang iklan politik 
dengan frekuensi tinggi, memasang baliho, spanduk dan stiker dalam jumlah 
ratusan ribu. Dan semua ini tentu saja membutuhkan biaya yang mahal. Repotnya, 
sebagaimana ditunjukkan di awal tulisan ini, efektivitas pencitraan itu 
sekarang mulai rendah.

Karena itu, partai politik sekarang ini seharusnnya back to basic. Mengabaikan 
pendidikan dan komunikasi politik terbukti merupakan kesalahan mendasar, karena 
hanya akan mengecilkan jumlah pemilih solid dan membesarkan massa mengambang 
yang sulit digarap itu. (35)

-- Kholid Novianto, peneliti senior Reform Institute, Jakarta

Kirim email ke