Suara Merdeka
11 April 2009

Tajuk Rencana
Negeri Terkorup dan Tantangan Produk Pemilu


Pengumuman negara-negara terkorup di Asia oleh lembaga konsultan yang bermarkas 
di Hong Kong, Political and Economic Risk Consultancy (PERC), secara kebetulan 
tersaji bersamaan dengan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Legislatif 2009, 
Kamis lalu. Tentu saja sangat memprihatinkan, ketika Indonesia menempati 
peringkat pertama dari 10 negara terkorup, diikuti Thailand, Kamboja, India, 
Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, China, dan Makau. Daftar yang diumumkan 
secara tahunan itu disusun berbasis responden para pebisnis asing di tiap 
negara yang disurvei, dengan mengukur iklim investasi.

Bagaimana kita membaca rilis tersebut? Walaupun PERC memberikan catatan "telah 
ada semangat besar untuk memberantas korupsi di Indonesia", namun peringkat 
tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah 
sejauh ini belum membuahkan hasil yang sangat dirasakan. Dalam konteks tujuan 
dan responden survei ini, pebisnis asing yang diwawancara tentulah 
mengungkapkan segala sesuatu yang terkait dengan masalah perizinan, 
keimigrasian, bea dan cukai, serta semua mata rantainya. Jadi suka atau tidak 
suka, masih ada masalah serius dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis.

Pemberantasan korupsi dan kolusi berpilar pada komitmen. Yakni iktikad yang 
mewujud pada sikap, konsep, dan implementasi. Targetnya adalah membangun 
masyarakat yang berkultur antikorupsi. Dibutuhkan dukungan konsistensi 
penegakan hukum untuk membentuk efek jera yang mampu mengondisikan sikap. Dan, 
sikap itulah basis untuk membangun kultur. Keberadaan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menggambarkan sebuah kondisi kedaruratan korupsi, atau dengan 
kata lain penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa tersebut belum 
sepenuhnya bisa di-cover oleh lembaga-lembaga hukum reguler.
Paparan PERC, bagaimanapun, menunjukkan ikhtiar-ikhtiar peperangan melawan 
korupsi belum menciptakan efek jera. Realitas inilah, terutama yang terkait 
dengan tuntutan reformasi birokrasi, membutuhkan spirit baru yang hanya bisa 
dirasakan dari peningkatan mutu pelayanan publik dan pelayanan bisnis. Lalu 
bisakah semua itu kita kaitkan dengan harapan baru dari produk pemilu? Secara 
skeptik, kita tidak bisa berharap banyak manakala mengikuti proses demi proses 
kompetisi para calon anggota legislatif. Akan ada implikasi persoalan antara 
politik biaya tinggi dengan kiprah mereka di parlemen, kelak.

Tetapi impian tetaplah impian. Kepada siapa lagi digantungkan harapan kalau 
bukan kepada produk pilihan rakyat? Kalau para anggota legislatif di semua 
tingkatan terjebak ke mentalitas yang sama dengan dua periode sebelumnya, 
berarti tidak ada perubahan yang bisa diharapkan. Termasuk harapan untuk 
mendorong perbaikan kinerja eksekutif di semua lini. Sifat semua harapan itu 
pun akhirnya membentuk tantangan. Apakah semua keraguan yang sekarang 
berkembang, dan cenderung menjadi skeptisitas publik terhadap produk pesta 
demokrasi ini, bakal mampu dijawab dengan pembuktian mentalitas sebaliknya?

Memang disadari, tidak ada yang instan dalam membangun budaya antikorupsi. 
Ketika kondisi yang sekarang kita hadapi sudah menjadi kultur, maka penanganan 
yang sepotong-sepotong tidak mungkin mampu mencerabut akar untuk sebuah 
pembebasan. Sudah lebih dari sepuluh tahun kita mengarungi orde reformasi. 
Salah satu pilar yang ingin ditegakkan adalah reformasi birokrasi, dan 
pembudayaan sikap antikorupsi lewat penegakan hukum yang konsisten. Kalau 
sejauh ini kondisi tersebut belum dirasakan, termasuk lewat indikator rilis 
PERC, bukankah hakikatnya itu juga bagian dari ujian produk pemilu kali ini? 

Kirim email ke