Refleksi :  Mungkin  tidak dikehnadaki untuk orang Papua turut memlilih.

http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=26006

Rabu, 15 Apr 2009, | 2


Mengadili Pemilu Amburadul
Moh. Mahfud M.D


‘Kriiing! Halo Bapak, kami mahasiswa-mahasiswa Papua di Jogja mau
mengadu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena hak konstitusional kami
untuk memilih dirampas.  Kami tak boleh ikut mencontreng, Bapak.’
Itulah suara penelepon yang masuk ke HP saya Jumat 10 April 2009 pukul
14.00.

‘Kriiing! Halo Mas Mahfud, ada parpol meminta saya mengajukan gugatan
pemilu ke MK karena daftar pemilih tetap (DPT) kacau balau. Banyak
warga partai tersebut yang tak masuk DPT sehingga partai kehilangan
banyak suara,” itu suara penelepon lain, seorang pengacara, yang
menghubungi saya pada pukul 16.30 di hari yang sama.

Kepada kedua penelepon itu saya menjawab bahwa masalah tersebut tidak
bisa diperkarakan ke MK karena berada di luar wewenang MK. Mengapa tak
bisa, Bapak” Bukankah MK harus melindungi hak konstitusional warga
negara” tanya mahasiswa dari Papua itu. “Lho, kok aneh. Bukankah MK
itu harus mengadili pelanggaran pemilu” sergah pengacara yang mewakili
keinginan sebuah parpol itu.

Kepada mahasiswa asal Papua itu saya menjelaskan bahwa benar setiap
pelanggaran atas hak konstitusional warga negara dapat diperkarakan ke
pengadilan. Tetapi, tidak semua pelanggaran atas hak konstitusional
bisa diperkarakan ke MK. Pelanggaran hak konstitusional dalam suatu
perkawinan bagi keluarga muslim, misalnya, tempat memerkarakannya di
pengadilan agama.

Penghinaan yang juga merupakan pelanggaran atas hak konstitusional di
bidang pidana hanya bisa diadili oleh pengadilan umum. Pembuatan
keputusan pejabat yang melanggar hak konstitusional pegawai negeri
bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Jadi, meski sama-sama mengandung kata “konstitusi?, tidak semua
pelanggaran hak konstitusional itu bisa dibawa ke MK. Ada jalur
peradilannya sendiri-sendiri.

Akan halnya wewenang MK untuk mengadili kasus pemilu haruslah diingat
bahwa menurut pasal 24C UUD 1945, MK hanya mengadili perselisihan
hasil pemilu, bukan mengadili proses dan pelanggaran pidana dan
administrasi pemilu. Untuk itu MK tidak bisa membatalkan pelaksanaan
pemilu, tetapi bisa membatalkan dan mengubah perolehan suara
masing-masing parpol yang ditetapkan oleh KPU. Itu intinya.

Jika dalam praktik MK menjadikan berbagai pelanggaran atau karut-marut
pemilu itu sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan, hal itu
bisa saja sejauh kasus-kasus tersebut diyakini telah memengaruhi
perhitungan suara hasil pemilu.

Dalam soal karut-marut dan amburadulnya DPT, MK tak bisa mengadili
karena dua hal. Pertama, masalah itu ada di luar kewenangan MK karena
bukan perselisihan hasil pemilu, tapi amburadulnya proses pemilu.
Kedua, secara materiil karut-marut atau amburadulnya DPT itu bersifat
random (acak), tidak hanya menimpa pemilih parpol tertentu, tetapi
menimpa hampir semua parpol.

Misalkan Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional
mengklaim ribuan anggotanya tidak dapat memilih karena tidak terdaftar
di DPT, maka hal yang sama menimpa Partai Golkar, PDIP, dan
parpol-parpol lain. Oleh sebab itu, tak mungkinlah dapat dihitung oleh
siapa pun berapa besar suara untuk masing-masing parpol yang
seharusnya diperoleh seandainya tidak ada kekacauan DPT.

Ingatlah, orang-orang yang memiliki kartu anggota atau mengaku
mendukung suatu parpol belum tentu akan benar-benar memilih parpol
yang bersangkutan. Di bilik suara, setiap orang bisa memilih parpol
apa pun yang tak boleh diintip oleh siapa pun. Inilah yang tak
memungkinkan MK mengadili soal DPT itu dalam kaitannya dengan hasil
pemilu.

Soalnya, apakah perampasan hak konstitusional seperti amburadulnya DPT
itu tak bisa diadili” Jawabnya, tentu saja bisa, tapi bukan di MK.
Pelanggaran itu bisa saja diajukan ke pengadilan umum sebagai tindak
pidana karena, misalnya, menghalangi orang untuk menggunakan hak pilih
dalam pemilu.

Siapa pun yang menghalangi hak orang untuk memilih, apakah itu
pimpinan KPU, pejabat pemerintah, atau orang biasa bisa diajukan ke
peradilan pidana. Ancaman hukumannya bisa dua tahun pidana penjara.
Tinggallah pembuktian di pengadilan, apakah kekacauan DPT itu karena
kesengajaan atau kealpaan. Jadi, janganlah setiap ada apa-apa yang
berkaitan dengan hak konstitusional mau diperkarakan ke MK. Jalur
hukum pasti ada, tetapi tak harus ke MK. *) Hakim Mahkamah Konstitusi


-- 
**********************************
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya
http://reportermilist.multiply.com/
************************************


------------------------------------

Ingin bergabung di zamanku? Kirim email kosong ke: 
zamanku-subscr...@yahoogroups.com

Klik: http://zamanku.blogspot.comYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/zamanku/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/zamanku/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:zamanku-dig...@yahoogroups.com 
    mailto:zamanku-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    zamanku-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke