Rakyat Lebih Frustrasi daripada Caleg
Oleh A. Fatichuddin *

MENARIK menyimak tulisan Djoko Susilo (JP, 13/4): ''Dukungan Senilai
Sebungkus Rokok.'' Dari satu sisi, sekilas bisa dimaknai bahwa rakyat
tak memiliki konsistensi positif, bahkan cenderung tak bermoral.

Rakyat tak mengerti mekanisme politik dan kiprah politisi. Rakyat
lantas menjadi bodoh, tak mau diajak baik, terbukti mau memilih hanya
karena sebungkus rokok.

Sayang, banyak caleg yang kurang memahami kondisi rakyat sekarang.
Kalau Djoko (dalam konteks ini saya melihat Djoko sebagai politisi dan
legislatif, bukan sebagai pribadi) bilang banyak caleg frustrasi, saya
sebagai rakyat malah bilang: rakyat lebih frustrasi.

Coba kita simak kondisi berikut. Berbagai usaha dilakukan para
petinggi parpol dan caleg menghadapi pemilu legislatif. Bukan hanya
memajang gambar dengan berbagai slogan dan janji-janji. Sikap bunglon
pun tak segan dilakukan: senyum sana-sini, menjadi sangat khusyuk
ketika sowan ke para kiai, dan mendadak jadi rusak ketika bertemu para
korak. Kepada tokoh agama berjanji memperjuangkan pembangunan moral
keagamaan, kepada korak berjanji melindungi tradisi amoral.

Dalam mengesahkan undang-undang (UU), mereka hanya melihat kepentingan
kelompoknya, bukan kepentingan bangsa. Politik uang yang nyata-nyata
dilarang disiasati cara pemberiannya, lalu disebut sebagai biaya
politik, bahkan sedekah politik. Kalau disebut sedekah politik,
bukannya bersalah, melainkan justru mendapat pahala.

Terkesima

Kalau merujuk pada janji-janji, kita melihat betapa caleg adalah sosok
pejuang kemanusiaan yang luar biasa. Bayangkan, siang malam selama
berbulan-bulan bekerja keras, bahkan dengan mengeluarkan uang teramat
banyak, demi memperjuangkan ''kepentingan rakyat''. Ada yang lebih
dari Rp 2,5 miliar untuk caleg DPR, dan sekitar Rp 300 juta untuk DPRD
kabupaten. Tak berlebihan bila ada yang menyebut bahwa caleg adalah
manusia setengah dewa.

Orang boleh terpana kalau melihat perjuangan para caleg itu untuk
kepentingan dakwah. Juga boleh terkesima kalau untuk memperjuangkan
kepentingan rakyat di saat manusia semakin terseret dalam pusaran
kapitalistik individualis. Namun bagi masyarakat yang tahu seluk beluk
dewan, tak heran melihat ulah caleg yang demikian gigih. Kalau mereka
berhasil, sekitar Rp 40 juta akan diterima setiap bulan untuk anggota
DPRD kabupaten. Tentu untuk tingkat provinsi lebih banyak, apalagi
pusat. Penghasilan sebesar itu hanya diperjuangkan dalam hitungan
bulan.

Beda dengan bisnis lain yang memerlukan waktu belasan tahun. Belum
lagi bagi legislatif yang ''keruk sana-sini''. Buktinya, setelah KPK
tegas, tak sedikit ''legislatif yang terhormat'' menilap uang rakyat
ratusan miliar. Modusnya macam-macam. Apalagi ''legislatif yang tak
terhormat''.

Rakyat juga tahu ulah caleg menjelang pemilu. Semalam suntuk mereka
menumpahkan air mata, memohon kepada Tuhan agar terpilih. Namun malam
berikutnya, setelah terpilih, mereka menumpahkan kegembiraan dengan
berjingkrak ria. Semalam mereka memeluk erat Tuhan, malam berikutnya
bisa memeluk setan.

Ketika harus berhadapan dengan eksekutif, rakyat kembali menjadi
korban. Banyak bantuan yang semestinya diterima rakyat utuh, ternyata
harus ''dipotong''. Memang, bantuan itu diterimakan melalui rekening
bank. Dan, bukti transfer senilai jumlah bantuan. Tapi, tidak selesai
di situ. Penerima bantuan harus memberikan ''ucapan terima kasih''.
Kalau tidak, jangan berharap ada bantuan lagi.

Demikian juga ketika berhadapan dengan aparat yudikatif. Tidak sedikit
rakyat yang kemudian menjadi objek aparat untuk mendulang finansial.
Dan itu tak terbantahkan ketika sejumlah jaksa tertangkap soal
penyuapan, bahkan soal narkoba. Belum lagi sejumlah hakim dan polisi.

Lengkap Sudah

Melihat kondisi itu, lengkap sudah penderitaan rakyat. Mereka seolah
bagai tokoh dalam cerita fiksi, sementara para petinggi negeri bagai
penulisnya. Mau dikemanakan atau diapakan, terserah penulis.

Marah Rusli leluasa memisahkan cinta sejati Siti Nurbaya dengan
Syamsul Bahri, dan dimasukkan dalam pelukan orang yang amat dibenci:
Datuk Meringgih. Demikian juga Romeo dan Yuliet. Keduanya harus
mengakhiri hidup dengan bunuh diri sebelum meraih pelaminan akibat
perjalanan cinta mereka diamat-sulitkan oleh penulisnya, William
Shakespeare.

Jadi, kalau ditimbang-timbang, rakyat jelata lebih frustrasi daripada
para caleg. Namun, ternyata yang dikhawatirkan malah sebaliknya.
Sejumlah rumah sakit jiwa (RSJ) lebih cenderung siaga menghadapi para
caleg ketimbang rakyat. Itu berarti, ketahanan mental rakyat jelata
diyakini lebih tangguh ketimbang para caleg. Karena itu, politisi
hendaknya tidak salah dalam menilai rakyat yang sesungguhnya cukup
paham terhadap ulah machiavellis politisi. Jangan heran bila rakyat
kemudian memandang pemilu sekadar sebagai ajang pertarungan
kepentingan pribadi. Bukan sebuah perjuangan untuk kepentingan rakyat.

Jangan heran pula bila rakyat tak lagi mau membela parpol tertentu
sekalipun diseret ke ranah ideologi. Apalagi membela caleg, kecuali
dengan imbalan sesaat. Frekuensi ''pekik-pekik'' yang mereka lakukan
sambil mengepalkan tangan sebanding lurus dengan imbalan yang
diperoleh. Bukan misi ideologi atau pembelaan terhadap tokoh yang kini
nyaris hilang di mata rakyat.

Karena itu, hemat saya, apa yang dilakukan rakyat dalam pemilu sebatas
ekspresi ketidakpercayaan rakyat terhadap politisi. Bukan sebagai
kesengajaan menyebal dari hukum. Toh, hukum untuk siapa, kini teramat
sulit dijawab. Akhir kata: Selamat menempuh hidup baru bagi yang
terpilih maupun yang tak terpilih.

*A. Fatichuddin, koordinator Komunitas Rakyat Jelata (KRJ)

http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=63554

-- 
**********************************
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya
http://reportermilist.multiply.com/
************************************

Kirim email ke