Tulisan ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm


Catatan A. Umar Said


            Buanglah ilusi jauh-jauh
              tentang Pemilu 2009 !



Media pers Indonesia akhir-akhir ini ramai mempersoalkan terdapatnya banyak
sekali persoalan yang timbul berkaitan dengan Pemilu Legislatif 9 April yang
lalu. Sejumlah besar kekurangan persiapan teknis, kesalahan penyelenggaraan
administrasi, dan bermacam-macam kecurangan telah ditemukan di banyak
bidang. Karenanya, kiranya sudah bisa diantisipasi akan timbulnya berbagai
kekisruhan sebagai buntut adanya ketidakpuasan, kemarahan, kejengkelan,
protes dan perlawanan dari berbagai fihak. Bahkan ada kalangan yang
menyatakan bahwa pemilu legislatif 9 April tidah sah, ada yang sudah
menuntut supaya dibatalkan, dan ada yang menyerukan pemilihan ulang. (Harap
baca selanjutnya “Seluk-beluk dan hiruk-pikuk Pemilu 2009” dalam website
http://kontak.club.fr/index.htm)



Dari apa yang sudah diketahui dari media massa nyatalah dengan jelas bahwa
Pemilu Legislatif 9 April merupakan pemilu yang paling buruk persiapannya
( antara lain : pengiriman surat suara yang terlambat), paling banyak
kesalahan atau kecurangannya (umpamanya : soal DPT yang salah kirim atau
sengaja dikelirukan alamatnya, KTP ganda), paling banyak diprotes oleh
berbagai golongan  (contohnya : karena banyak orang tidak bisa ikut
memilih), kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kecuali dengan
7 kali pemilu selama di bawah Orde Baru. Sebab, pemilu selama pemerintahan
Suharto, yang dengan gagah (tetapi palsu)  selalu  digembar-gemborkan
sebagai “pesta demokrasi” sama sekali bukanlah pesta dan tidak pula ada
bau-baunya demokrasi. Pemilu selama pemerintahan militer Suharto 32 tahun
adalah hanya, sebenarnya (!),  “sandiwara demokrasi”. Dan itu pun sandiwara
paksaan yang paling jelek.



Kita semua sedang menunggu pekembangan selanjutnya dari segala hiruk-pikuk
yang berkaitan dengan pemilihan legislatif 9 April. Karena, berbagai hal
yang bisa merupakan “surprise” besar masih bisa saja terjadi, di samping
makin menggeloranya banyak reaksi dari masyarakat. (Harap  perhatian
pernyataan dari “Dewan Perubahan Nasional dan Pergerakan Kaum Muda
 Indonesia” tentang “Pemilu 9 April cacat, selamatkan demokrasi Indonesia”
yang disajikan dalam website.

Apalagi, tidak lama lagi (tanggal 8  Juli), akan dilangsungkan pemilu untuk
memilih presiden, yang juga akan merupakan peristiwa politik yang besar.
Jadi, setidak-tidaknya, sampai bulan Agustus yang akan datang, bisa diduga
akan adanya berbagai ketegangan-ketegangan di kalangan masyarakat, berhubung
dengan itu semuanya. Dan hal semacam ini adalah baik sekali. Ini pertanda
bahwa rakyat kita tidak loyo, atau tidak mlempem, dan juga tidak  bisa lagi
dibungkem.



DPR “dikuasai” oleh hanya 9 partai



Dari hasil pemilihan legislatif  9 April itu sudah dapat  kita lihat bahwa
DPR yang baru nanti akan hanya terdiri dari wakil-wakil 9 partai politik
yang memperoleh suara lebih dari 2,5% dari seluruh suara, seperti yang
ditentukan oleh Undang-undang (parliamentary threshold) yang dipakai untuk
pemilu 2009. Sebagai akibatnya, , 35 partai-partai politik lainnya yang ikut
dalam pemilu legislatif 2009 tidak akan punya wakil dalam DPR,  karena
masing-masing hanya memperoleh suara kurang dari 2,5% dari seluruh suara.
Apakah “penguburan” begitu banyak partai-partai  (walaupun partai
kecil-kecil)  yang begini ini mencerminkan demokrasi yang sebenar-benarnya,
adalah satu soal yang bisa diperdebatkan panjang lebar oleh banyak kalangan.



Dengan akan dikangkanginya DPR oleh hanya 9 partai selama 5 tahun yang akan
datang, maka banyak urusan negara dan bangsa kita seolah-olah hanya menjadi
hak partai-partai besar, yang kebetulan mempunyai dana dan sarana lainnya
yang besar pula,  kecuali partai Gerindra dan Hanura yang termasuk baru.
Kalau dalam DPR yang lalu ada 16 partai poltiik yang bisa mengirimkan
wakilnya, maka untuk DPR yang akan datang “perwakilan rakyat” itu makin
menciut atau mengecil.



DPR hasil pemilihan 2009  akan didominasi terutama oleh tiga kekuatan
politik besar  (Partai Demokrat, PDI-P dan Golkar) sedangkan DPR hasil tahun
2004  didominasi oleh Golkar dan PDI-P. Sekarang kita masih menunggu-nunggu
hasil perundingan-perundingan di antara 9 partai untuk membentuk koalisi
dalam kabinet dan komposisi koalisi dalam DPR.



Dari pemilu 9 April 2009 adalah menarik untuk kita perhatikan  bersama-sama
bahwa Partai Demokrat telah mengungguli Golkar dan PDI-P dengan lonjakan
yang besar sekali (sekarang sekitar 20% sedangkan dalam pemilu 2004 baru
7,45%, jadi naik dengan  sekitar 300% ). Luar biasa !!! Sehingga menimbulkan
banyak reaksi dari kalangan-kalangan yang curiga tentang adanya berbagai
rekayasa dan kecurangan-kecurangan.  Hal yang menarik lainnya adalah bahwa
Golkar telah anjlok dari tingkat yang tertinggi dalam pemilu 2004 (21,6%)
menjadi sekitar 15%. Sekarang juga makin nyata bahwa citra Golkar sudah
merosot jauh sekali di mata banyak orang, kalu kita ingat bahwa selama
puluhan tahun Orde Baru Golkar selalu menggondol suara sebanyak 60 sampai 70
%, berkat adanya berbagai paksaan  (secara terang-terangan dan terselubung)
oleh rejim militer Suharto.



Suara partai-partai Islam dalam Pemilu 2009


Kecuali itu, adalah menarik juga untuk diperhatikan bahwa partai-partai
Islam (PKS, PKB, PPP, PBB) pada umumnya tidak mendapat kenaikan suara
dibandingkan dengan pemilu 2004, kecuali PKS yang naik dengan 1%. Ini
menunjukkan bahwa segala macam persoalan  yang menghebohkan dan menimbulkan
kekuatiran tertentu dalam masyarakat  (antara lain sekitar masalah-masalah :
syariah Islam, pornografi, poligami, larangan tarian jaipongan, jilbab dll)
tidak menyebabkan bertambahnya suara golongan Islam garis keras. Pemilu
legislatif 2009 menunjukkan bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia tetap
menginginkan atau mempertahankan sekularisme dan pluralisme  di negara kita.
(Empat partai yang terang-terangan menjunjung suara Islam ini mencakup
sekitar 25% dari seluruh suara).



Dari berita-berita yang sudah tersiar didapat informasi bahwa jumlah
orang-orang yang memilih jadi “golput” adalah besar sekali. Ada yang
menaksir sekitar 50 %. Jadi besar sekali. Ini menunjukkan bahwa sebagian
dari masyarakat kita ada yang tidak peduli dengan pemilu, karena tidak
percaya lagi kepada partai-partai politik atau DPR, DPRD, dan DPD, atau
kepada pemerintahan. Besarnya jumlah orang-orang yang “golput” – karena
sengaja tidak mau memilih atau karena sebab-sebab lainnya sehingga tidak
bisa memilih  -- merupakan cacat besar bagi legitimasi pemilu 2009.



Patutlah kiranya sama-sama kita perhatikan selama kampanye untuk pemilu
legislatif 2009 ini tidak banyak lagi suara-suara yang memuji-muji Suharto
beserta Orde Barunya, walaupun dapat diduga bahwa masih banyak juga
sisa-sisa pendukung Orde Baru  di banyak kalangan dalam berbagai partai yang
ikut dalam pemilu yang lalu. Sebaliknya, nama Bung Karno sering
disebut-sebut, bukan saja oleh kalangan PDI-P, melainkan juga dalam
iklan-iklan Partai Demokrat, dan acara-acara terbukanya  Partai Gerindra .
Tetapi, kita tidak boleh punya ilusi bahwa penyebutan nama Bung Karno oleh
mereka-mereka itu adalah karena mereka betul-betul menjiwai ajaran-ajaran
revolusioner pemimimpin besar rakyat Indonesia ini, melainkan semata-mata
hanyalah untuk memancing suara saja.



Tidak akan ada perubahan besar dan fundamental
Dengan dikuasainya DPR (pasca 9 April) oleh hanya 9 partai dan pemerintahan
koalisi yang terdiri dari wakil-wakil sebagian dari 9 partai itu juga dapat
diramalkan sejak sekarang bahwa akan sulit sekali diadakannya
perubahan-perubahan besar dan fundamental, sehingga situasi politik, ekonomi
dan sosial pada pokoknya akan tetap sama saja seperti sekarang ini selama 5
tahun yang akan datang.
Siapa pun yang akan terpilih sebagai presiden nanti, dan bagaimana pun
komposisi kabinet koalisi yang akan terbentuk nanti, orang-orangnya toh
terpaksa akan diambil dari kalangan 9 partai itu. Dan di antara 9
partai-partai itu (kecuali Gerindra dan Hanura) semuanya sudah pernah lama
di pemerintahan dan DPR, yaitu Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, PPP, PKB,
PAN, PKS. Sepakterjang partai-partai tersebut selama ada di berbagai
pemerintahan atau DPR sudah lama dikenal masyarakat luas, yang hasilnya
banyak yang mengecewakan seperti yang kita saksikan selama ini.
Jadi, perwakilan  politik dalam kabinet koalisi dan juga dari DPR yang akan
datang pada dasarnya akan terdiri dari unsur-unsur kekuatan politik lama,
yang masih menggembol (membawa)  banyak sisa-sisa Orde Baru dan menjalankan
politik neo-liberal. Dengan orang-orang dari kalangan 9 partai ini kiranya
sulit sekali diharapkan adanya sikap yang tegas-tegas anti neo-liberalisme,
sehingga bisa terjadi perubahan yang besar dan fundamental.  Kalangan
“orang-orang lama” yang pernah ikut bersatu dengan Orde Baru tidak mudah
meninggalkan, atau mengkhianati, atau memusuhi sisa-sisa politik yang sudah
dijalankan selama 32 tahun rejim Suharto ditambah 10 tahun pasca-Suharto.
Padahal perubahan besar dan fundamental hanyalah bisa dicapai dengan
menghilangkan atau menghancurkan segala hal jelek dari sistem politik
Suharto dan pendukung-pendukungnya.
Oleh karena itu, bagi seluruh kekuatan demokratis di Indonesia, atau seluruh
golongan yang menginginkan adanya perubahan besar dan fundamental (seperti
perubahan yang terjadi di Venezuela, Bolivia, dan berbagai negeri Amerka
Latin lainnya) perlu membuang jauh-jauh ilusi atau harapan kosong terhadap
kabinet koalisi yang akan datang, dan juga DPR yang baru. Mereka tidak akan
menjalankan politik yang mengutamakan rakyat. Seperti yang sudah ditunjukkan
oleh praktek nyata selama puluhan tahun, mereka bukanlah wakil rakyat yang
sesungguhnya. Mereka tidak akan memperjuangkan adanya perubahan, yang
menguntungkan sebagian terbesar rakyat kita.
Sementara itu, kita melihat bahwa di dunia sedang terjadi
perubahan-perubahan besar.  Contohnya, antara lain, adalah  : Presiden Obama
sudah membolehkan langkah-langkah penjebolan blokade terhadap Kuba yang
sudah berjalan selama setengah abad ;  kebangkrutan sistem kapitalisme AS
dengan ambruknya bank-bank raksasa dan industri mobil ; G-20 yang memutuskan
adanya peraturan-peraturan baru dalam sistem keuangan dan ekonomi di skala
internasional; dicabutnya rahasia perbankan yang banyak disalahgunakan oleh
pemilik-pemilik modal raksasa; munculnya Tiongkok, India dan  Brasilia
sebagai kekuatan ekonomi dunia dll.
Lanjutkan  revolusi yang belum selesai
Perkembangan semacam itu semuanya menunjukkan bahwa sistem kapitalisme, yang
sudah diagung-agungkan kemujarabannya bagi kesejahteraan umat manusia di
dunia selama lebih dari satu abad, kelihatan kelemahan-kelemahannya, dan
karenanya perlu ramai-ramai atau  bersama-sama diperbaiki. Dan, apa yang
sedang terjadi dengan sistem kapitalisme AS, yang diikuti oleh banyak negeri
di dunia, merupakan peringatan penting bagi bangsa Indonesia. Terutama bagi
kalangan “elite” negara kita –- yang terdapat di kalangan pemerintahan dan
partai-partai politik ( bukan hanya Golkar saja, melainkan yang lainnya juga
!!!)  --  yang selama puluhan tahun Orde Baru ditambah 10 tahun
pasca-Suharto sudah menjadikan Indonesia sebagai jajahan dan ladang jarahan
neo-liberal, sehingga banyak kekayaan alam kita dikuras atau digadaikan
kepada kepentingan asing.
Dalam menghadapi situasi internasional yang tidak menjanjiikan kecerahan,
ditambah dengan banyaknya persoalan yang parah di Indonesia sebagai akibat
politik berbagai pemerintahan yang salah atau buruk, maka dengan
“dikuasainya” kehidupan politik negara kita oleh 9 partai sama sekali
tidaklah merupakan pertanda yang baik bagi  bangsa.
Siapa pun yang akan jadi presiden, dan semacam apa pun komposisi kabinet
koalisi yang akan dibentuk, dan bagaimana pun komposisi DPR, dapat
diramalkan bahwa situasi ekonomi dan sosial sebagian  terbesar rakyat  kita
tidak akan banyak berobah dalam masa-masa yang akan datang. Sebab,mereka toh
tidak akan berani, atau tidak akan mau, atau tidak akan bisa, mengambil
jalan baru atau orientasi yang radical dalam bidang politik dan ekonomi,
yang berlainan sama sekali dengan apa yang sudah dijalankan selama puluhan
tahun.
Mengingat itu semunya, sekarang tambah jelas bagi kita semua bahwa kita  --
sekali lagi, perlu ditandaskan berulang-ulang di sini  -- harus mencampakkan
jauh-jauh  segala ilusi atau harapan terhadap hasil pemilu 2009, baik
pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Hari kemudian bangsa kita
serta nasib anak-cucu kita yang akan datang tidak bisa (dan tidak boleh !!!)
kita percayakan mentah-mentah hanya kepada kekuatan-kekuatan politik (yang
sebagian besar terdiri dari bandit-bandiit politik)  yang sudah terbukti
selama sekitar setengah abad (sejak 1965) telah merusak perjuangan
revolusioner rakyat Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur,
seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dalam bukunya “Dibawah Bendera
Revolusi” dan juga dalam buku “Revolusi  Belum Selesai”.
Untuk itu, seluruh kekuatan demokratis di Indonesia, harus berusaha
sekuat-kuatnya  --  dengan segala cara dan bentuk --  berjuang bersama-sama
untuk merebut peran  dan tugas penting ini dari tangan partai-partai politik
yang lama dan usang, yang juga korup dan busuk.

Kekuatan politik alternatif, yang seyogianya bisa terdiri dari gerakan
rakyat yang seluas-luasnya (antara lain : segala bentuk gerakan
ekstra-parlementer, partai-partai kecil-kecil, LSM, segala macam organisasi
massa) akan bisa menjadi senjata di tangan rakyat banyak dalam membela
kepetingannya, dan meneruskan revolusi yang (menurut Bung Karno)  belum
selesai.
Paris, 15 April 2009








No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.11.57/2059 - Release Date: 14/04/2009
14:52

Kirim email ke