Telah dimuat pada Majalah Mimbar Politik, Edisi 6, 23-29 Juni 2009

 


Politik Pragmatis dan Niraltruistik 

Oleh Victor Silaen

 

    Realistikkah kita berharap banyak hal yang
positif di balik reformasi Indonesia
yang sudah bergulir lebih dari sepuluh tahun ini? Ataukah kita masih harus
prihatin karena modernisasi politik itu tak diimbangi para politisi tua dan
muda dengan meningkatnya kualitas berpolitik dan semakin murninya motivasi
mereka untuk menjadi wakil rakyat?

 

    Pileg 9 April lalu yang kacau-balau itu
kini telah menghasilkan para elit politik yang tak lama lagi akan dilantik. Apa
boleh buat, rasanya kita masih harus terus prihatin menyaksikan kiprah mereka
nanti di DPR, DPRD, dan DPD. Sebab, sebagian besar mereka bukanlah orang yang
sudah matang di bidang politik. Alasannya, pertama, mereka berhasil meraih suara
terbanyak untuk posisi terhormat itu hanya gara-gara didukung kekuatan duit.
Heran sekali, apa sebenarnya yang membuat mereka sanggup mengeluarkan ratusan
juta bahkan miliaran rupiah demi sebuah kursi politik? Tak terbayang bagaimana 
bentuk
ikatan yang terjalin nanti antara rakyat dan wakilnya; entahkah ikatan 
penyambung
lidah rakyat dan penyampai aspirasi ataukah ikatan pembeli suara dan penjaja
dukungan.

 

    Kedua, mereka adalah anak dari “bangsawan
politik” (pejabat tinggi negara atau elit politik senior yang sedang berkuasa).
Mereka menang karena kekuatan birokrasi dan lembaga yang dipimpin keluarga dan 
kerabat
mereka membantu mereka habis-habisan. Kita ragu, bagaimana nanti jika 
kader-kader
politik karbitan itu harus berjuang gigih demi rakyat? Bermodal pengalaman dan
wawasan yang minim, apa yang akan mereka kerjakan nanti? Duduk diam bagaikan
anak manis? Kita tak butuh orang-orang seperti itu di parlemen. Kita butuh para
penyambung lidah rakyat, yang di setiap sidang selalu mampu berargumen rasional
demi keputusan-keputusan yang terbaik dan prorakyat. 

 

    Ketiga, mereka yang habitus lamanya
bukan di bidang sosial politik (selebriti, pengadu nasib, atau bidang-bidang
lain yang benar-benar jauh dari hiruk-pikuk persoalan-persoalan sosial
politik). Kita khawatir mereka tak cakap dalam kerja-kerja legislatif, sehingga
bakal menambah produk-produk legislasi yang tak berpihak pada kepentingan
rakyat. Belum lagi jika mereka kelak menyadari dan merasa “kurang cocok”
menjadi anggota dewan, sehingga perlahan-lahan menghilang atau kerap bolos, 
sehingga
sia-sialah keberadaan mereka di sana. 

 

   
Sekarang lihatlah, belum lagi para wakil rakyat itu dilantik, akrobat
politik yang memuakkan telah berulang kali mereka pertontonkan. Itulah koalisi,
yang bertujuan menghimpun berbagai kekuatan politik demi terbentuknya kekuatan
politik baru yang lebih besar sekaligus efektif di eksekutif maupun legislatif
nanti. Jika berhasil, koalisi niscaya membuahkan hal-hal yang baik dalam
kerja-kerja wakil rakyat maupun anggota kabinet nanti. Ujung-ujungnya rakyat
jugalah yang senang dan niscaya lebih sejahtera. 

 

   
Tapi, bagaikan “panggang jauh dari api”, koalisi para elit politik itu
bukanlah demi rakyat. Berulangkali mereka merapat ke sana-sini, semuanya secara
gamblang menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah kepentingan
bagi-bagi. Maka benarlah kata ahli komunikasi politik Harold Laswell: ”Politik
adalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”. Entahlah di mana rakyat berada
dalam pertimbangan mereka. Mungkin di urutan nomor sepatu, karena yang terutama
adalah diri dan kelompok sendiri. 

 

    Jika kita memerlukan bukti untuk itu, cobalah
bertanya kepada Effendi MS Simbolon tentang apa yang mendorong terbentuknya 
Pansus Orang Hilang di DPR, Oktober 2008, yang diketuai
olehnya. Awalnya, pansus ini berencana akan memanggil empat mantan jenderal:
Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dikarenakan keempat
orang itu telah diketahui publik saat itu sebagai bakal calon presiden
(capres), maka komentar-komentar sumbang pun muncul bahwa Pansus Orang Hilang
tak lain hanyalah taktik politik untuk menjegal langkah keempat tokoh itu maju
dalam Pemilu 2009.

 

     Benarkah? Sulit memastikannya. Apalagi dalam
politik tak ada yang benar-benar “hitam” atau “putih” saja. Selalu ada yang
“abu-abu”, sehingga karena itulah kalkulasi politik kerap sulit diduga hasil
akhirnya. Tapi yang sudah jamak diketahui, politik identik dengan kekuasaan dan
kekuasaan identik dengan kepentingan. Jadi, orang berpolitik tentu karena ada
kepentingan yang ingin dicapainya. Wajar dan kita pun bisa menerimanya, jika 
kepentingan
itu benar-benar berorientasi rakyat. 

 

     Jadi, di situ ada altruisme sebagai faham
yang niscaya dihayati oleh setiap aktor politik. Dengan altruisme berarti
rakyatlah yang menjadi keutamaan dalam setiap kebijakan yang dirancang dan
diputuskan dalam proses-proses politik. Berdasarkan itulah para politisi
niscaya rela berkorban demi rakyat. Tak usahlah muluk-muluk bicara soal gaji
yang rela diberikan untuk rakyat, cukuplah soal waktu dan energi yang mereka
berikan untuk sungguh-sungguh memikirkan nasib rakyat. Itu saja, karena dengan
itulah sesungguhnya mereka sudah berkorban untuk rakyat.

 

    Begitulah
jika berpolitik merupakan wahana untuk berkarya, bukan untuk bekerja, demikian
menurut filsuf politik Hannah Arendt. Jika politik untuk bekerja, maka yang
dicari adalah keuntungan bagi diri sendiri. Lain halnya jika politik untuk 
berkarya, maka di
baliknya ada dorongan untuk melakukan, menghasilkan, dan memberi yang terbaik
bagi sebanyak-banyaknya orang. Sebab, karyanya memang bukan semata untuk
dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Tak heran kalau ia sendiri selalu
terdorong untuk meningkatkan kompetensi. 

 

     Sekarang, apa yang hendak
dikatakan para wakil rakyat dari Pansus Orang Hilang itu dengan bersandingnya
Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres-cawapres di
ajang Pilpres 2009 ini? Masihkah mereka bersemangat meneruskan kerja-kerja
politik demi mengungkap tuntas kebenaran di balik kasus orang-orang yang hilang
di era Soeharto itu? Peduli apa, yang penting manfaatnya bagi “kita” dan bukan
bagi yang lain. Begitulah cara berpikir “kita” versi para politisi itu.
Pragmatis. Jadi, jika pansus sudah terbukti tak membawa hasil apa-apa,
pilihannya hanya dua: bubarkan diam-diam atau biarkan rakyat lupa. Tak perlu
ada pertanggungjawaban.

 

     Jelas tak ada idealisme di sana, baik untuk
menegakkan hukum dan menghormati hak asasi manusia, apalagi karena alasan tak
tahan mendengar rintihan pilu anggota keluarga orang-orang hilang itu. Yang ada
hanyalah kepentingan: bukan demi rakyat, melainkan untuk bagi-bagi kekuasaan di
antara sesama politisi. Jadi,
percumalah membentuk Pansus Orang Hilang itu. Sia-sialah anggota keluarga para 
korban
penghilangan paksa itu datang dan berharap kepada wakil rakyat yang terhormat 
itu
di DPR. Mungkin jauh lebih baik berjuang saja terus dengan “aksi kamisan”
mereka di depan Istana Merdeka. Siapa tahu kelak pesan-pesan di balik aksi
damai wong cilik itu bergema semakin
luas ke seantero dunia. 

 

    Apa boleh buat, kita masih harus bersabar
menyikapi politik Indonesia
yang masih “begitu-begitu” saja aktor politiknya. Di sini, di negeri yang 
selalu menjunjungtinggi
agama ini, politik memang belum mengindahkan etika, karena para elit politiknya
cenderung pragmatis dan niraltruistik. Maka, janganlah berharap banyak pada
hasil pemilu tahun ini – baik pileg maupun pilpres.   

 

* Dosen Fisipol UKI.

   

 




      

Kirim email ke