Menyambut tanggal 9 Desember
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009, bertepatan dengan peringatan Hari
Internasional Anti Korupsi akan dilancarkan berbagai macam kegiatan
besar-besaran di Jakarta dan di berbagai kota di seluruh Indonesia untuk
memperingati hari internasional ini. Di negeri kita, peringatan ini
mempunyai arti yang lebih penting dari pada yang sudah-sudah berhubung
dengan heboh besar yang sudah mengguncang seluruh negeri berkaitan dengan
masalah kriminalisasi KPK (Bibit-Chandra) dan perampokan Bank Century.
Karena itu, dalam peringatan 9 Desember yad banyak sekali golongan
masyarakat yang akan ikut serta dalam berbagai kegiatan secara besar-besaran
ini, sebagai manifestasi kemarahan, ketidakpuasan, dan perlawanan mereka
terhadap masalah korupsi dan panelikungan atau penggembosan Pansus Hak
Angket DPR oleh kartel politik koalisi yang dikuasai oleh Partai Demokrat
dan Golkar, yang dibentuk tanggal 4 Desember ini. (Harap baca kumpulan
berita di bawah ini, dan juga berita-berita lainnya dalam website
http://umarsaid.free.fr/)
Mengingat sangat pentingnya dan gawatnya situasi sebagai akibat perkembangan
persoalan-persoalan tersebut, maka website  http://umarsaid.free.fr/
berusaha menyajikan bahan-bahan informasi terbaru setiap harinya mengenai
hal-hal tersebut.
Di bawah berikut ini adalah sebagian dari contoh-contoh berita yang dapat
disimak dalam rubrik  Skandal raksasa Bank Century dan  Hak Angket DPR soal
Bank Century.

Suatu tulisan khusus tentang Hari Internasional Anti Korupsi di Indonesia
juga akan disajikan sebelum tanggal 9 Desember 2009 untuk ikut menyambut
gerakan besar-besaran yang akan datang ini.

A.      Umar Said

* * *

Presiden Dinilai 'Mengancam' Gerakan Bongkar Skandal Century
Sabtu, 05 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta -  Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
bahwa akan ada gerakan sosial pada Hari Antikorupsi Rabu pekan depan dinilai
sebagai ancaman secara halus. Dalam pernyataannya kemarin, Yudhoyono
mengatakan gerakan sosial itu memiliki motivasi politik tertentu dan tak
berhubungan dengan semangat pemberantasan korupsi.
“Masyarakat ‘diancam’ akan ada keributan, ada infiltrasi dalam aksi,” kata
Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, saat dihubungi,
Sabtu (5/12).


Arbi menduga pernyataan Yudhoyono adalah bagian dari strategi melumpuhkan
gerakan yang menginginkan skandal Bank Century diusut tuntas. Cara pertama,
kata dia, membuat kerja panitia angket Century tidak efektif. “Dengan
mendudukkan orang dari partai pendukung pemerintah sebagai Ketua Panitia
Khusus Angket Century.”
Cara kedua, dia melanjutkan, mengadukan pihak-pihak yang membuka borok
Century ke polisi. Adapun cara terakhir adalah mengancam secara halus. “’
Menakut-takuti’ sekaligus meminta dikasihani.”


Yudhoyono lewat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto
meminta pernyataannya tak diartikan macam-macam. “(Motivasi) politik dalam
arti memberantas korupsi, harus sinergis dengan pemerintah memanfaatkan
momentum tanggal 9 Desember,” ujarnya. “Jangan dibaca lain."
Pemerintah, kata Djoko, tak mengkhawatirkan akan ada gerakan massa yang
besar pada Hari Antikorupsi. "Bukan kekhawatiran, membangkitkan kewaspadaan
sama-sama," kata dia menandaskan.

·         * *

Barter Kasus Dinilai Hambat Pansus Century
Sabtu, 05 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta -  Barter kasus di kalangan politisi dinilai
menghambat kinerja Panitia Khusus Angket Bank Century. Partai membentuk
kartel yang membuat kesepakatan di belakang layar.
"Deal di belakang layar tidak hanya menaikkan posisi tawar partai, tapi juga
akses terhadap sumber ekonomi," ujar pengamat politik Lembaga Survei
Indonesia Burhanudin Muhtadi via telepon, Sabtu (5/12).


Kartel ini, kata dia, justru menyandera partai karena masing-masing memegang
kartu truf lawan-lawan politiknya. Akibatnya, partai memilih membarter kasus
untuk saling menyelamatkan diri. Burhanudin berpendapat hal tersebut
terlihat pada kasus Bulog Gate II dan Bank Bali.


"Strategi ini merugikan publik karena misteri Century tetap tak terungkap,
dan menambah daftar panjang skandal keuangan yang melibatkan percaloan
politik yang hanya berhenti di kambing hitam," tuturnya.


Ia menambahkan, ada dua lagi hambatan yang bisa menggembosi panitia khusus,
yakni tirani koalisi dan tirani fraksi. Burhanudin menghitung, tirani
koalisi secara matematika politik menguasai 75,6 persen kursi di parlemen.


Adapun tirani fraksi dinilainya telah terlihat sejak penentuan nama anggota
panitia oleh partai. "Yang kritis tidak terpilih. Dominannya kepentingan
politik fraksi membuat anggota panitia khusus tidak merdeka menyampaikan
sikap dan hati nuraninya."
Kemarin, legislator Partai Golkar Idrus Marham telah terpilih sebagai Ketua
panitia khusus ini. Ia menang dalam pemilihan suara yang dilakukan setelah
lobi antar perwakilan fraksi tak membuahkan hasil.

* * *
Pengamat: Panitia Angket Century Ibarat Bayi Lahir Lumpuh
Sabtu, 05 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Indonesia,
Arbi Sanit, menilai terpilihnya politikus Partai Golkar, Idrus Marham,
sebagai Ketua Panitia Khusus Angket Bank Century dapat memandulkan kerja
panitia angket.

“Ini seperti bayi yang lahir dalam keadaan lumpuh. Kerja panitia angket tak
akan efektif,” kata Arbi saat dihubungi, Sabtu (5/12).

Arbi beralasan, Partai Golkar telah membuat kontrak politik sebagai partai
pendukung pemerintah. “Partai terikat kontrak. Meski berbeda pendapat tapi
tak akan berbeda sikap,” ujarnya.

Dia menduga, bila keputusan panitia angket kelak diambil lewat voting, suara
Golkar tetap akan condong ke pemerintah. Harapan rakyat bahwa panitia angket
bisa menyibak skandal Century jadi sirna.

Lewat voting di Dewan Perwakilan Rakyat semalam, Idrus Marham terpilih
memimpin panitia khusus angket. Ia menang telak dengan mengantongi 19 suara
dari 30 suara panitia angket.

* * *

Suara Pembaruan 4 Desember 2009

Penggembosan Kian Nyata
Pansus Hak Angket Century Dibentuk

[JAKARTA] Kecurigaan bakal adanya penggembosan Panitia Khusus (Pansus) Hak
Angket Skandal Bank Century, makin nyata. Dorongan agar Idrus Marham dari
Fraksi Partai Golkar memimpin Pansus, disinyalir buah dari lobi Partai
Demokrat agar penyelidikan Pansus tidak menyentuh pimpinan nasional.

Isyarat penggembosan lainnya tampak dari tersingkirnya empat anggota Tim
Sembilan dari keanggotaan Pansus. Padahal empat legislator itu, yakni
Mukhamad Misbachun (FPKS), Candra Tirtawijaya (FPAN), Lily Wahid (FPKB), dan
Ahmad Kurdi Mukri (FPPP), merupakan inisiator. Di samping itu, dari 30
anggota Pansus, hanya 10 yang merupakan penandatangan awal usulan hak
angket.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meyakini ada
upaya penggembosan Pansus Century, dengan melihat pencalonan Idrus Marham
oleh fraksi koalisi pendukung SBY-Boediono. Idrus bertarung dengan Gayus
Lumbuun (FPDI-P) dan Mahfudz Shidiq (FPKS) untuk dapat memimpin Pansus.

"Kita bisa lihat track record Idrus Marham sejak pilpres lalu bahwa dia
bukan pendukung setia Jusuf Kalla (JK), dan terlihat netral. Juga pada Munas
Golkar, dia berada di kubu Akbar Tandjung yang berseberangan dengan JK.
Padahal kasus ini (Bank Century) tidak lepas dari dorongan JK sendiri," ujar
Ray, di Jakarta, Jumat (4/12).

Kemudian, kata Ray, dalam perjalanan hak angket ini, praktis peran Idrus
tidak terlihat sama sekali. Padahal sebagian besar anggota Fraksi Partai
Golkar (FPG) adalah pendukung hak angket.

"Sangat layak dicurigai Idrus adalah titipan, buah kompromi politik antara
Partai Demokrat dan Partai Golkar. Jelas tujuannya adalah penggembosan
terhadap Pansus Bank Century," kata dia.

Kecurigaan yang sama dinyatakan ekonom senior Kwik Kian Gie dan Dradjad H
Wibowo. Menurut Kwik, ada kesepakatan antara Partai Demokrat dan Partai
Golkar mengusung Idrus Marham menjadi Ketua Pansus Century, agar SBY dan
Boediono tak tersentuh. "Saya berani mengatakan, Pansus yang belum
ditentukan anggotanya itu sudah tidak banyak manfaatnya," katanya.

Menurut Kwik, tanpa memanggil SBY dan Boediono, kerja Pansus tidak akan
tuntas, dan skandal Bank Century tak mungkin diungkap tuntas.

"Kita harus perhatikan, mengapa rapat di Departemen Keuangan itu berlangsung
dari pukul 00.15 hingga pukul 05.00 subuh. Waktu itu sama dengan pukul 12.15
di Washington, dan Presiden SBY sedang berada di sana," ujar Kwik menyoroti
rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di Depkeu yang berlangsung
pada 21 November 2008.

Dalam rapat itulah KSSK memutuskan menyelamatkan Century, dan meminta
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana talangan (bailout) hingga
mencapai Rp 6,7 triliun yang kini bermasalah.

Kwik khawatir dengan prospek kinerja Pansus ke depan. Untuk itu, menurutnya,
fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting. "Jika
nanti Chandra dan Bibit kembali ke KPK, mereka berdua harus mampu bekerja
dengan benar mengusut Century. Mereka berdua hendaknya tidak mengecewakan
rakyat yang begitu gencar mendukung mereka," ujar mantan politisi PDI-P
tersebut.

Dradjad juga merasakan ada upaya penggembosan Pansus melalui komposisi
anggota dan penentuan pimpinan. Karena itu, dia berharap anggota Tim 9, baik
yang menjadi anggota Pansus maupun yang di luar, tetap solid, serta terus
berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masya- rakat.

"Kontrol seperti ini sangat diperlukan agar Pansus tidak 'masuk angin',"
ujar mantan anggota DPR dari Fraksi PAN ini.


Berpikir Positif

Menanggapi tuduhan tersebut, Idrus, yang juga Sekjen Partai Golkar meminta
semua pihak berpikir positif, dan tidak memulai dengan rasa curiga. "Jangan
memulai semua itu dengan saling curiga. Saya akan buktikan itu," kata dia.

Idrus membantah rumors adanya kesepakatan FPG dengan fraksi-fraksi koalisi
pemerintah di DPR, terutama Fraksi Partai Demokrat (FPD), untuk tidak
memanggil Boediono dalam pengusutan kasus ini oleh Pansus.

"Saya tidak tahu itu. Tak ada kesepakatan seperti itu. Dan saya kira
biarkanlah pansus ini mengalir, mengungkap semua data-data yang ada. Kita
harus mulai dari niat baik," katanya.

Sumber SP menyebutkan, pada Kamis (3/12) malam, fraksi-fraksi koalisi
pemerintah yang dipimpin FPD bertemu untuk mendukung Idrus Marham menjadi
ketua pansus, serta membahas kemungkinan tak memanggil Boediono.

Ketika ditanya apakah Boediono harus dipanggil, Idrus tidak mau menjawab
secara tegas. "Saya kira yang penting kita mulai dari sistemnya dulu.
Setelah ini akan mengalir dengan sendirinya siapa-siapa yang mesti
dipanggil," jawabnya

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menjamin, jika
Idrus terpilih sebagai Ketua Pansus, semua target yang sudah dirumuskan
inisiator hak angket, tetap akan diproses.

"Kita tidak punya kepentingan apapun lewat angket ini. Kami berikhtiar
mencari solusi yang baik untuk membongkar kasus ini, agar tidak hanya
menjadi rumors, tapi betul-betul jelas," kata Priyo yang juga Wakil Ketua
DPR ini.

Sedangkan Ketua FPD Anas Urbaningrum membantah adanya kesepakatan fraksinya
dengan koalisi pemerintah di DPR, untuk tak memanggil Boediono. "Itu tidak
benar," tegasnya.

Soal ketua pansus, Anas menegaskan, bagi FPD bergantung pada siapa yang
diajukan. "Demokrat tetap mengajukan calon, tapi kalau kurang dipercaya,
lebih baik yang lain," katanya.

Sementara itu, salah satu anggota Tim 9 yang gagal menjadi anggota Pansus,
Kurdi Mukri menilai, jika tak memanggil Boediono, kredibilitas Pansus akan
hancur. "Boediono adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus
ini," katanya.


Panggil Pejabat

Sementara itu, rapat paripurna DPR pada Jumat pagi mengesahkan Pansus Hak
Angket Kasus Bank Century. Pansus itu beranggotakan 30 orang, mewakili
sembilan fraksi yang ada di DPR (lihat tabel). Meskipun pada Jumat (4/12)
DPR mengakhiri masa sidangnya, Pansus tetap akan bekerja di masa reses,
mengingat masa kerja Pansus hanya 60 hari.

Terkait hal itu, anggota Pansus dari PDI-P, Maruarar Sirait mengungkapkan,
sejumlah pejabat yang akan dimintai keterangan, di antaranya Wapres
Boediono, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein, dan Kepala Eksekutif Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani.

"Pansus juga harus memanggil mantan Kabareskrim Polri Irjen Susno Duaji. Dia
salah satu saksi kunci dalam kasus ini," katanya seusai rapat paripurna
pengesahan pembentukan Pansus.

Sekretaris Fraksi PPP M Romahumuzy, yang juga anggota Pansus mengatakan, ada
tiga fokus penting yang mesti dilihat dalam penyelidikan nanti. Ketiganya
yaitu proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal, aliran dana talangan
Rp 6,7 triliun, serta indikasi pelanggaran pidana dan penyalahgunaan
wewenang. [M-16/M-5/J-9/H-15/J-9]

* * *




Kirim email ke