Kenapa Arah Kiblat Dipermasalahkan Jadi Besar ???
Yang jadi besar itu bukan masalahnya tapi dananya yang jadi diperbesar untuk
dipermasalahkan.
Baru saja ribut2 rebutan wewenang pemungutan tarif peneng "Halal" yang ditarik
dari semua pabrik2 yang ada di Indonesia bukan cuma sebatas pabrik2 makanan
saja. Akhirnya urusan stiker "halal" ini dimenangi entah oleh siapa. Tapi
tidak puas urusan stiker "halal" maka lanjutannya adalah arah kiblat mesjid2
diseluruh Indonesia.
Kita sama2 tahu, DepAg ini adalah departement yang paling miskin dalam
mendapatkan dana dari pemerintah. Meskipun sebenarnya termasuk yang paling
banyak dalam mengutib dana dari masyarakat. Namun dana masyarakat yang
dikutibnya bukanlah berupa pajak sehingga bisa dikorupsi seenaknya tanpa takut
jadi masalah besar dalam negara. Sehingga DepAg dalam anggaran pemerintah
bukanlah tempat menghasilkan dana seperti halnya Pertamina, melainkan lebih
merupakan lembaga Sosial dimana justru pemerintah menghamburkan uang tanpa
audit formalnya diperiksa.
Kalo esselon atas masih bisa kebagian dana haji, kebagian dana zakat, infak,
sadaqoh dll. Tetapi gimana dengan esselon2 dibawahnya ??? Inilah yang
biasanya jadi pergunjingan masyarakat, misalnya mau cerai, mau kawin dan mau
lain2 yang perlu penghulu, pengadilan agama dll, maka disinilah sumber uang
yang tak terhitung banyaknya dan juga tidak pernah diperiksa oleh para penguasa
yang berkuasa selama ini, karena sebagai penguasa ada jatahnya tersendiri.
Namun jumlah pegawai DepAg juga makin lama makin membengkak karena meskipun ada
larangan penerimaan pegawai negeri baru, tapi kalo urusannya adalah saudara
tentu ukhuwah persaudaraan darah lebih kuat daripada sekedar ukhuwah agamanya
saja. Dilarang jadi pegawai negeri mereka dititipkan jadi honorer. Tidak
digaji pun tetap bisa pungli ke-mana2 hanya membawa nama DepAg saja. Apalagi
pengusaha2 kecil yang dipalak urusan makanan Halal tak susah sama sekali.
Urusan arah kiblat yang dianggap kurang benar tentunya bisa di jadikan proyek
untuk membenarkannya, dan kalo sudah jadi proyek diseluruh Indonesia, maka
proyek ini jadi proyek raksasa karena ada dananya juga besarnya raksasa hanya
cuma bermodal kompas dan bacaan2 Yasin saja sudah boleh dikirim jadi utusan
pusat untuk memeriksakan arah kiblat dari mesjid2 di-daerah2. Biarkanlah biaya
perbaikan mesjid2 di daerah masing2 itu jadi makanan bagi para pegawai2 DepAg
di PemDa sana saja. Yang penting di pusat ada kebocoran dana untuk workshop,
untuk semintar, dan untuk pertemuan2 ber-hari2 di-hotel2 mewah hanya untuk
membicarakan cara2 memperbaiki arah kiblat yang pasti selalu salah sedikit
arahnya.
Oleh karena itulah, masalah arah kiblat semua mesjid2 di Indonesia ini sengaja
dipermasalahkan meskipun sang menteri Agama pura2 menganggap tidak perlu
dipermasalahkan. Dengan gunjang ganjing dan ribut2 inilah nantinya sang
menteri mendapatkan legitimasi politik untuk menekan presiden agar menyetujui
kucuran dana untuk DepAg ini karena DepAg adalah Departement yang tidak
menghasilkan dana seperti halnya pertamina dan Dep Perdagangan.
Ny. Muslim binti Muskitawati.
