Bentrokan yang melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di
berbagai wilayah menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemerintah harus
segera bergerak membekukan ormas bermasalah untuk meredam potensi konflik
horizontal.

"Sebagian besar kasus yang berkaitan dengan ormas keagamaan atau kedaerahan
tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Hal ini menunjukkan kegagalan
pemerintah untuk menyelesaikan konflik berbasis sentimen keagamaan dan
kedaerahan," kata Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Erna
Ratnaningsih, dalam rilis YLBHI, Senin (2/8/2010).

Lambatnya respons pemerintah membuat aksi kekerasan dan premanisme dari
ormas-ormas ini semakin meluas. Padahal UU No 8/1985 tentang Ormas telah
mengatur bahwa ormas yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dapat
dibekukan (Pasal 13) dan dibubarkan (Pasal 14).

"Pemerintah memiliki kewenangan untuk membekukan atau membubarkan ormas yang
mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Namun pertanyaannya, apakah
pemerintah memiliki keberanian," imbuh Erna.

Oleh karena itu, YLBHI mengecam tindak premanisme dan kekerasan dari ormas
terhadap kelompok minoritas di masyarakat. Aparat hukum diminta segera
memproses hukum kasus kekerasan yang dilakukan ormas.

"Mendesak negara untuk melakukan pembekuan atau pembubaran ormas yang
mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," tutup Erna.

Kirim email ke