Berikut disampaikan Makalah Dr. Tantono S. Bagian I.

Moderator

-----------
Dampak Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perkembangan Bioteknologi 
di Indonesia
Dr. Tantono Subagyo 
Program Associate, Intellectual Property Right Management International 
Service for Acquisition of Agri-biotechnology Applications (ISAAA),
Itacha NY, USA.

Abstrak :
Di negara maju, bioteknologi berkembang sangat pesat dan merupakan 
salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain negara 
berkembang melihat bioteknologi sebagai salah satu jalan keluar untuk 
memecahkan kesulitan pangan yang pasa saat ini telah dihadapi dan 
akan semakin meningkat di hari mendatang. Dewasa ini negara berkembang 
sedang berusaha mendapatkan akses dan menguasai aplikasi bioteknologi 
terutama untuk mendapatkan teknologi terobosan untuk keamanan pangan,
juga untuk mendapatkan teknologi yang berhubungan dengan kesehatan 
serta untuk mendayagunakan sumber daya genetik yang ada. Namun demikian,
salah satu faktor penghalang yang cukup nyata adalah hak kekayaan 
intelektual. Kebanyakan aplikasi bioteknologi dikuasai oleh negara 
maju dan perusahaan-perusahaan multinasional dan dilindungi oleh 
hak kekayaan intelektual (HKI). World Trade Organization dengan Trade 
Related Intellectual Property Right-nya yang telah diratifikasi oleh 
139 negara di dunia termasuk Indonesia memberikan perlindungan global 
terhadap aplikasi bioteknologi melalui perlindungan HKI. Adanya perlindungan 
HKI tersebut berdampak positif dan negatif . Di satu fihak aplikasi 
bioteknologi yang dihasilkan Indonesia dapat terlindung dari pembajakan,
di pihak lain Indonesia harus menggunakan kiat-kiat tertentu untuk 
mendapatkan aplikasi bioteknologi yang diperlukan. Dalam makalah 
ini akan dibahas dampak HKI terhadap perkembangan bioteknologi di 
Indonesia serta saran-saran untuk mengembangkan bioteknologi di Indonesia.


Pendahuluan.

Industri bioteknologi merupakan salah faktor yang memacu pertumbuhan 
ekonomi negara maju. Pada tahun 1993 penghasilan kotor industri tersebut 
di Amerika baru mencapai 8 milyar US$ dan meningkat menjadi 20 milyar 
US$ di tahun 1999 ( Ernst and Young, 2000). Pada tahun 2000, industri 
bioteknologi menyediakan lapangan kerja langsung untuk 150,800 orang,
jauh diatas industri mainan anak-anak dan alat olah raga, dan hanya 
sedikit dibawah industri televisi kabel. Di tinjau dari penyediaan 
lapangan kerja industri bioteknologi menduduki peringkat keempat,
setelah industri obat, industri perangkat lunak komputer dan televisi 
kabel. (US Census Bureau, 2000). Industri bioteknologi menjanjikan 
kemajuan di bidang obat antara lain untuk memerangi kanker, penyakit 
Alzheimer EParkinson, diabetes, penyakit jantung, AIDS, di samping 
itu perkembangan di bidang terapi gen memberikan harapan penyembuhan 
bagi penyakit yang disebabkan oleh gen yang cacat ataupun tidak berfungsi.
Dari segi lain, di bidang pertanian perkembangan bioteknologi mengarah 
terutama kepada pengembangan bahan tanaman tahan penyakit ataupun 
hama serta bahan tanaman yang berkualitas tinggi seperti padi yang 
mampu memproduksi vitamin A ataupun pisang yang menagdung vaksin 
hepatitis. Bidang Bioteknologi Pertanian dalam tahun 1999 telah menyumbang 
ekonomi Amerika dengan pendapatan kotor sebesar 2,3 milyar US$, menyediakan 
lapangan kerja untuk 21.900 orang dan menyediakan pendapatan kumulatif 
(gaji) sebesar 1,4 milyar US$. (Ernst and Young, 2000)

Kemajuan pesat yang dialami oleh industri bioteknologi ini antara 
lain disebabkan oleh sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
yang telah mapan di negara maju. Perlindungan HKI baik berupa hukum 
paten maupun Perlindungan Varietas Tanaman mampu memproteksi hak 
ekonomi penemu serta melindungi investasi. Dengan demikian maka penemuan 
dalam bidang bioteknologi akan dapat berkembang dengan baik dan akan 
merangsang investor untuk menanamkan modalnya di bidang tersebut.
Di samping itu perkembangan yang pesat dari industri bioteknologi 
ini disebabkan oleh dampak luas yang ditimbulkannya. Di bidang pertanian 
misalnya perkembangan bioteknologi telah merangsang industri perbenihan 
yang merupakan salah satu bagian utama industri pertanian tersebut.


Perjanjian TRIP's dan negara berkembang.

Untuk melindungi investasinya maka negara maju menekanEnegara-negara 
berkembang untuk masuk kedalam WTO (World Trade Organizations) dan 
meratifikasi perjanjian TRIP's (Trade Related Intellectual Property 
Right's ). Indonesia telah masuk kedalam WTO pada tahun 1995 dan 
harus mentaati ketentuan yang antara lain berbunyi demikian Pasal 
27 TRIPS : Perlindungan paten harus tersedia untuk semua penemuan,
baik produk maupun proses, dalam semua bidang teknologi bila penemuan 
tersebut bersifat baru, inventive dan dapat digunakan dalam aplikasi 
industri. Disamping itu perlindungan paten harus tersedia tanpa diskriminasi 
tidak memandang tempat penciptaan/penemuan, bidang teknologi, dan 
apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi secara lokal.

Penerapan HKI di Indonesia yang berkaitan dengan bioteknologi.

Indonesia telah memiliki UU Paten yaitu UU No 6 Tahun 1989 yang kemudian 
dirubah dengan UU no 13 tahun 1997 dan pada saat ini akan disempurnakan 
lagi dan sedang diajukan ke DPR. Dalam UU Paten tahun 1989 terdapat 
pasal 7 yang mengatur tentang peneuan yang tidak dapat diberikan 
paten dan dalam pasal 7c dijelaskan bahwa paten tidak dapat diberikan 
kepada penemuan tentang jenis varitas baru tanaman atau hewan, atau 
tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman 
atau hewan beserta hasilnya. Pasal 7c ini ditiadakan dalam UU Paten 
tahun 1997, yang berarti membuka kemungkinan akan proses mempatenkan 
mahluk hidup, hal ini sangat ditentang oleh LSM dan Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup. Dalam perkembangan selanjutnya maka perumusan dalam 
RUU Paten yang sedang diajukan ke DPR pada saat ini terbentur pada 
rumusan pasal 7 tentang apa yang tidak dapat dipatenkan. 

Pihak Direktorat Jendral HKI berpegang pada ketentuan TRIP's pasal 
27 ayat 2 dan 3 bahwa Indonesia dapat mengecualikan paten untuk hal 
yang bertentangan dengan moralitas, untuk melindungi manusia, hewan 
ataupun tumbuhan atau kesehatan atau untuk menghindari kerusakan 
serius terhadap lingkungan. Selanjutnya pengecualian terhadap metoda 
diagnostik, pengobatan dan pembedahan untuk manusia dan hewan, tumbuhan 
dan hewan selain mikroorganisme dan proses biologis essensial untuk 
produksi tumbuhan dan hewan selain yang bersifat non biologis atau 
mikrobiologis. Disamping itu anggota WTO harus menyediakan perlindungan 
bagi varietas tanaman baik melalui sistem paten ataupun melalui sistem 
sui generis (sesuai dengan kebutuhan) . Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup dan LSM berkeras mengecualikan dari paten semua jenis mahluk 
hidup termasuk mikroorganisme. 

Untuk hal yang berhubungan dengan tanaman telah diajukan dan disetujui 
oleh DPR Rencana Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (RUU 
PVT), dan pada saat ini sedang disiapkan peraturan pelaksanaannya.


Dampak TRIP's, UU Paten dan UU PVT terhadap perkembangan bioteknologi 
di Indonesia

Secara keseluruhan dari ketentuan diatas maka terlhat kecenderungan 
bahwa Indonesia akan melarang paten terhadap mahluk hidup kecuali 
terhadap mikroorganisme (yang masih diperdebatkan) dan untuk tanaman 
akan diatur melalui RUU PVT. Hal ini akan berdampak positif maupun 
negatif terhadap perkembangan bioteknologi di Indonesia, yang terutama 
akan terpengaruh adalah perkembangan bioteknologi proses dan bioteknologi 
tanaman . 

Terhadap bioteknologi proses terutama yang berkaitan dengan mikroorganisme 
UU HKI dan PVT tidak banyak berpengaruh. Hal ini adalah karena pada 
umumnya disamping perlindungan paten, biakan mikroorganisme yang 
digunakan dalam proses dapat dirahasiakan atau dilindungi juga dengan 
“rahasia dagangE. 

Dampak terhadap bioteknologi tanaman.

Terhadap bioteknologi tanaman.masalahnya akan berbeda. Bila Indonesia 
ditempatkan dalam segi konsumen, dengan kata lain bahwa suatu perusahaan 
benih akan menjual benih transgenik hasil rekayasa genetika, maka 
perlindungan yang didapat hanyalah dari UU PVT. Berbeda dangan UU 
Paten maka dalam PVT terdapat ketentuan sebagai berikut :

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 6

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan 
kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa 
benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk:

varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi 
atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama; 
varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang 
dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 
varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang 
dilindungi. 
(3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) meliputi kegiatan:

memproduksi atau memperbanyak benih; 
menyiapkan untuk tujuan propagasi; 
mengiklankan; 
menawarkan; 
menjual atau memperdagangkan; 
mengekspor; 
mengimpor; 
mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, 
b, c, d, e, f, dan g. 
Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari varietas yang dilindungi,
harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. 
Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik 
varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut: 
varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat 
hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya;

varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat 
esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas 
dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan 
itu sendiri; 
varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir 
b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi 
somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi 
dengan rekayasa genetika dari varietas asal. 
Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus 
telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. 
Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai 
varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk 
melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. (Dewan Perwakilan 
Rakyat RI. 2001) 







Reply via email to