Berikut kami sampaikan bagian ke dua dari makalah Bpk. Dr, Tantono 
Subagyo.

Selamat berdiskusi.


Moderator ZOA-Biotek Sesi Pertanian
SinergY-PPI-Tokodai




Isa Ismet Khumaedi

=======================================

Hal yang diperbolehkan dan tidak melanggar UU PVT adalah : 

        Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran 
        Hak Perlindungan Varietas Tanaman
                       
                   Pasal 10

                 
1. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:

a.penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, 
sepanjang tidak untuk tujuan komersial;

b.penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, 
pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;

c.penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam 
rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan 
hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT. (Dewan Perwakilan Rakyat RI,
2001)

Konsekuensi dalam pasal 5 dan pasal 10 tersebut diatas adalah memberikan 
hak kepada petani untuk menggunakan sebagian hasil panennya untuk 
benihnya di musim mendatang, dan pemulia juga dapat menggunakan varietas 
yang dilindungi untuk penelitian, pemuliaan tanaman serta perakitan 
varietas baru.  Sedang ketentuan perlindungan yang diberikan kepada 
pemulia adalah terhadap varietas yang didaftarkan serta turunan essensialnya.
Perlindungan yang meliputi varietas turunan essensial ini berfungsi 
ganda yaitu bahwa seorang pemulia tidak dapat mendaftarkan varietas 
yang lama hanya dengan menambahkan gen melalui proses rekayasa genetika.
Demikian pula kekhawatiran akan terjadinya proses pembajakan dengan 
menyilangkan produk trasgenik dengan produk biasa hanya untuk memperoleh 
sifat yang diinginkan dapat dikurangi, karena bila sifat varietas 
baru hasil silangan tersebut tidak jauh berbeda dengan induknya maka 
masih dapat dianggap "turunan essensial" dari varietas yang bersangkutan.


Namun demikian oleh perusahaan tertentu yang berdomisili di negara 
maju dan biasa memperoleh perlindungan paten terhadap gen yang diisolasinya 
dan juga terhadap tanaman nya hal ini dapat dianggap tidak memadai.
Untuk memfasilitasi hal tersebut dalam Peraturan Pelaksanaan yang 
akan dibuat harus tercantum dengan tegas kriteria turunan essensial 
dan sejauh mana perbedaan yang dipersyaratkan antara suatu tanaman 
dengan induknya sehingga dapat dianggap sebagai tanaman baru dan 
bukan turunan essensial.

Lain halnya dalam kedudukan Indonesia sebagai produsen. Indonesia 
telah memiliki sumberdaya dan peralatan untuk memproduksi tanaman 
transgenik antara lain pada Balai Penelitian Bioteknologi, Puslit 
Tanaman . Terlepas dari pro dan kontra tanaman transgenik di Indonesia,
terdapat dampak sebagai berikut
               
Gen , plasmid dan teknologi yang berasal dari negara maju pada umumnya 
merupakan hasil penelitian lembaga komersial dan dipatenkan di negara 
lain dalam hal ini produsen Indonesia mempunyai beberapa pilihan
                 
a.Menggunakan teknologi yang bersifat ¥Èpublic domain¥É yang tersedia 
secara bebas dan tidak dipatenkan . Teknologi public domain ini dapat 
berasal dari hasil penelitian Lembaga Penelitian Internasional seperti 
IRRI, CIMMYT ataupun yang tersedia secara bebas dan tidak dapat dipatenkan.
Contohnya : teknologi kultur jaringan dan teknologi ¥Èapomixis¥É 
(hasil penelitian CIMMYT).
                 
b.Tidak mengindahkan peraturan HKI Internasional. Karena paten bersifat 
teritorial maka kebanyakan plasmid, gen, promoter kemungkinan besar 
belum dipatenkan di Indonesia. Cara ini mengandung bahaya terutama 
bila produknya diekspor, disamping itu lembaga penelitian yang memproduksi 
akan dihindari oleh lembaga di luar negeri yang merasa di langgar 
haknya.
                 
c.Menggunakan lisensi terbatas, dengan menghubungi dan meminta ijin 
kepada lembaga yang mempunyai teknologi tersebut. Untuk ini perlu 
kemampuan negosiasi dan pengetahuan HKI dan diperlukan pula bantuan 
dari institusi internasional yang berfungsi sebagai ¥Èhonest broker¥É.
Lembaga ataupun perusahaan pemilik teknologi tidak selalu mensyaratkan 
pembayaran royalti akan tetapi dapat juga meminta batasan-batasan 
tertentu. Contohnya dalam kerjasama antara Monsanto, Zeneca dan lembaga 
penelitian di Asia Tenggara yang difalitasi oleh ISAAA, Monsanto 
mendonasikan gen untuk menanggulangi ¥Èring spot virus¥É dan Zeneca 
mendonasikan gen untuk ¥Èdelay ripening¥É dengan persyaratan bahwa 
papaya yang akan diproduksi hanya boleh beredar di Malaysia, indonesia 
dan Thailand.
                 
d.Di sini terlihat bahwa HKI berdampak positif dan negatif. Positif 
dari segi bahwa hasil penelitian Indonesia akan terlindungi, akan 
tetapi negatif dari segi bahwa untuk rekayasa genetika produsen Indonesia 
akan terhambat oleh adanya perlindungan terhadap teknologi yang digunakan.

                 
e.Lembaga Penelitian di Indonesia ada yang telah mempunyai kemampuan 
teknis untuk merekayasa tanaman transgenik, namun demikian keahlian 
di bidang HKI sangat langka. Dengan pengetahuan HKI yang memadai 
maka teknologi yang akan digunakan dapat ditelusuri terlebih dahulu 
dan konflik HKI dapat dihindarkan. Lembaga penelitian ataupun perusahaan 
di negara maju biasanya menggunakan analisis HKI untuk komponen teknologi 
yang digunakan melalui suatu analisa freedom to operate agar produk 
yang dihasilkan dapat sampai ke pasar. Kerancuan HKI ini dapat berakibat 
merugikan karena bila tidak cermat, maka produk hasil rekayasa genetika 
tersebut tidak dapat dipasarkan dan biaya penelitian yang telah dikeluarkan 
akan sia-sia belaka. Contoh yang baru saja terjadi adalah padi transgenik 
ÅÈolden rice¥Œyang mengandung gen dari bunga daffodil sehingga mengandung 
vitamin A, hasil penelitian lembaga di Swedia yang didanai oleh Rockefeller 
Foundation. Humanitarian Board yang dibentuk oleh Rockefeller Foundation 
bermaksud mendonasikan teknologi tersebut ke negara berkembang untuk 
memerangi kebutaan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A pada 
saat bayi.  Dalam analisa HKI yang dilakukan kemudian ternyata produk 
tersebut mengandung komponen yang melibatkan 102 paten dari 70 pemegang 
paten. (Kryder et al, 2000). Walaupun tidak semua pemegang paten 
harus dihubungi dan sebagian dari pemegang paten telah mendeklarasikan 
kesediaannya untuk mendonasikan teknologi tersebut, akan tetapi usaha 
humanitarian Board yang dibentuk oleh Rockefeller Foundation untuk 
mendonasikan teknologi tersebut ke negara berkembang masih memerlukan 
waktu yang panjang dan biaya yang tinggi. Hal tersebut akan dapat 
dihindarkan bila analisa HKI telah dilaksanakan sejak awal dan waktu 
penelitian tersebut sudah berjalan. Contoh yang lain adalah penggunaan 
PCR (Polymerase Chain Reaction), teknologi PCR adalah teknologi yang 
sangat umum digunakan untuk membuat replikasi fragment protein dalam 
bioteknologi. Penyedia teknologi menyediakan dua lisensi yaitu lisensi 
penelitian yang berharga murah dan lisensi komersial .  Pada umumnya 
laboratorium di Indonesia memiliki PCR dengan lisensi penelitian,
bilamana laboratorium tersebut menghasilkan produk komersial maka 
lisensi PCRnya harus diubah. Kealpaan mengubah lisensi PCR ini akan 
dapat berakibat hukum.

               
Kesimpulan dan rekomendasi
               
Globalisasi perdagangan dan perjanjian HKI internasional terutama 
TRIP's akan memberikan dampaknya terhadap perkembangan bioteknologi 
di Indonesia, khususnya bioteknologi tanaman. Akses akan teknologi 
yang dibutuhkan untuk rekayasa genetika tanaman akan dibatasi oleh 
peraturan HKI internasional. Untuk itu lembaga penelitian di Indonesia 
perlu mempunyai sumberdaya manusia yang memahami HKI sehingga analisa 
HKI dapat dilakukan sebelum suatu penelitian dimulai, untuk menyusun 
strategi agar produk yang akan dihasilkan sesedikit mungkin mengandung 
komponen yang dipatenkan dan memfasilitasi agar produk yang dihasilkan 
dapat dikembangkan di lapang.. Disamping itu perlu digiatkan kerjasama 
dengan lembaga-lembaga internasional untuk meningkatkan akses akan 
teknologi yang diperlukan.

               

Daftar Acuan
                 
1.Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2001. Rencana Undang Undang 
Perlindungan Varietas Tanaman. (telah disetujui DPR dan
                 
2.Ernst and Young (2000) : The Economic Contributions of the Biotechnology 
Industry to the US Economy. Report prepared for Biotechnology Industry 
Organization by Ernst and Young Economics Consulting and Quantitative 
Analysis.
                 
3.Kryder, R. David, Stanley P. Kowalski, and Anatole F. Krattiger.
2000. The Intellectual and Technical Property Components of pro-
Vitamin A Rice (GoldenRice TM ): A Preliminary Freedom-To-Operate 
Review. ISAAA Briefs No. 20. ISAAA: Ithaca, NY. 56 p
                 
4.United States Census Bureau, 2000. : Statistical Abstract of the 
United States World Trade Organization (1995) : Agreement on Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Right's. Annex 1c from WTO 
Treaty. (www.wto.org)







Reply via email to