Salam Merdeka Bapak-Bapak

Pertama saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Budi Setiawan, aktivist
sejak 1992 dengan konsern pada petani.

Permasalahan PERTAMA kita untuk bioteknologi adalah kita harus memutuskan
akan menjadi konsumen hasil tanaman rekayasa genetika (TRG), konsumen benih
TRG tapi produsen hasil TRG, produsen benih TRG dan produsen hasil TRG, atau
tidak satupun dari semua itu.
Bapak Mentri telah mengatakan dalam makalahnya bahwa bioteknologi sudah
menjadi isu didalam kebijakan dan aktivitas ristek, artinya bahwa kita akan
mengadopsi teknologi ini.  Teknologi yang hanya cuma alat.  Nah, sekarang
kita harus tentukan posisi, yang mana?  Pak Mentri, menjawab ini yang susah,
kenapa?  Kita sudah tertinggal, taksiran saya 20 tahunan untuk dapat
menguasai teknologi ini beserta investasinya seperti Amerika atau Eropa.
Kalau kita mau mengadopsi bioteknologi tersebut sebagai sebuah science saja,
sebagai sebuah alat saja, saya tidak katakan sia-sia, tetapi lebih tepatnya
adalah mubajir.  Karena kita butuh banyak suntikan uang untuk menghidupi
ekonomi rakyat.  Tapi yang patut adalah bagaimana kita akan menggunakan alat
ini dahulu, untuk memberikan nilai tambah bagi banyak orang, bukan kelompok
orang.

Kembali lagi, (1) menjadi hanya konsumen hasil TRG adalah bukan pilihan bagi
kita, tapi kalau itu keunggulan komparatif negara lain dibandingkan dengan
Indonesia, itu adalah logis menjadi suatu pilihan.  Contoh kasus dalam hal
ini adalah produktivitas kedele di Indonesia serta tingkat kebutuhan kita
akan kedele, kita tidak dapat menghasilkan kedele dengan harga sama
ditingkat international, sehingga adalah bijak kalau kemudian kita tetap
memilih kedele lokal menjadi pilihan petani, kekurangan kebutuhan nasional
kita pasok dari luar sesuai dengan keuangan yang kita miliki, apakah akan
membeli produk transgenik atau lainnya. Saya lompat dulu ke (3) menjadi
produsen TRG dan produsen hasil TRG adalah berat dengan keadaan ekonomi dan
ketertinggalan kita dalam penguasaan teknologi ini.  Eropa yang sudah
memiliki investasi layak dan penguasaan teknologi yang tertinggal hanya lima
tahun dengan Amerika, investasi yang mereka keluarkan untuk aktivitas
advokasi untuk merebut pasar yang sudah didominasi Amerika dengan strategi
moratorium, sangatlah besar jumlahnya.  Dengan perekonomian kita, strategi
ini tidak akan membantu kita semua.  Indonesia masih punya peluang kalau
kita mau bermain dalam atau sebagai (3) konsumen benih TRG tapi produsen
hasil TRG.  Strategi ini dilakukan dengan kerjasama para MNC untuk investasi
di Indonesia dan petani Indonesia akan mengembangkan produk-produk mereka
untuk kemudian hasil panen tersebut dimasukkan ke dalam pasar International.
Contoh adalah kapas Bt dan Jagung Bt.  Indonesia memiliki potensi yang besar
untuk dapat mengembangkan tanaman tersebut dan hasilnya menjadi andalan
petani-petani Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan nasional dan kebutuhan
ekspor.  Sejalan dengan itu adalah peningkatan kapasitas lokal termasuk
tenaga ahli, laboratorium, dan sebagainya; serta penggalian kembali potensi
plasma nuftah lokal Indonesia sebagai kendaraan dari aplikasi teknologi yang
kita kembangkan.  Kita sudah tertinggal dengan China, Thailand dan mungkin
dengan Malaysia dalam hal ini.  Indonesia tertinggal karena tidak pernah
menata dengan benar potensi plasma nuftah dan akan dikembangkan untuk apa,
tidak terkelola dengan tepat.  Ini adalah kekayaan dasar, tiang utama dalam
bangunan untuk mengadopsi teknologi ini.  Selanjutnya, sejalan dengan
peningkatan produksi hasil unggulan, Indonesia dapat mengembangkan dengan
produk-produk yang asli Indonesia, tidak lagi dalam modus kerjasama dengan
MNC.  Padi rojo lele dengan pro-vitamin A, bisang medan dengan vaksinnya,
dan sebagai-bagainya.  Tapi itu setelah PR-PR Indonesia dalam sektor
pertanian telah selesai, saya pikir.

Permasalahan KEDUA adalah yang menyangkut petaninya sebagai ujung tombak
pelaku aplikasi teknologi tersebut.  Kenyataan adalah bahwa petani kita
adalah petani yang selalu menjadi buah bibir para kebijakan pada saat akan
dikucurkan segepok rupiah untuk yang katanya pemberdayaan petani, tetapi
tersebutpun tidak kata petani dibibir mereka dilain waktu berikutnya.  Saya
tidak untuk menggerutu atau menyalahkan siapa dalam hal ini, tapi
kebijakan-kebijakan kita dalam pembangunan pertanian itu sendiri seperti ada
yang salah.  Restrukturisasi kembali kebijakan pembangunan pertanian baik
dari segi kelembagaan maupun kebijakan harus segera dilakukan.  Saya tidak
melihat satu manfaat dari adopsi bioteknologi tanpa kita memiliki visi-misi
yang jelas terhadap pembangunan pertanian yang jelas, baik lokal maupun
nasional.  Saya kira akan menjadi luas diskusi ini kalau kita masuk ke dalam
konteks ini, tapi menurut saya ini adalah ujung tombak yang harus kita asah
terlebih dahulu untuk pengembangan teknologi selanjutnya.

Permasalahan KETIGA adalah kacau balaunya peran stake holder penting LSM
lokal maupun nasional sebagai stake holder kontrol dan pemberdayaan
masyarakat.  Sangatlah mudah untuk mendirikan sebuah lembaga yang diberi
nama LSM, tanpa suatu prasyarat substansial yang pokok.  Kemudahan tersebut
membawa pada, yang menurut saya adalah penyimpangan-penyimpangan.
Penyimpangan pertama adalah sekelompok orang dengan mudah bersembunyi dalam
wadah LSM untuk kegiatan-kegiatan yang profitable dan untuk kepentingan
sepihak kelompok tertentu.  Penyimpangan kedua adalah terbentuk LSM plat
merah yang dibentuk oleh pemerintah pusat atau daerah sebagai kepanjangan
tangan dari program-program pemerintah pusat atau daerah.  Kasus JPS dan KUT
dengan LSM-LSM dadakan harusnya tidak terulang kembali.
Penyimpangan-penyimapangan ini disebabkan karena kesalahpahaman yang terus
dipertahakan bahwa NGO harus berseberangan dengan pemerintah.  Kenyataan
adalah bahwa NGO, dengan klasifikasi tertentu, adalah salah satu stake
holder penting dalam pembangunan di tingkat lokal maupun nasional yang
terkucilkan dan teranak tirikan, bahkan tanpa ucapan terima kasih dari stake
holder penting pemerintah.  Kejauhan jarak ini yang menyebabkan apiliasi
sebagian besar aktivist pada NGO international di Eropa dan Amerika, Kanada,
dll; yang menyebabkan mereka tidak bisa menempatkan fungsi kontrol mereka
pada porsi yang seharusnya terhadap pengembangan bioteknologi di tanah air.
NGO di Thailand dengan MenLH-nya memberikan kritikan keras terhadap
bioteknologi, sementara pemerintahnya terus menjalankan program yang jelas
dengan bioteknologinya.  Perpaduan keduanya dengan tanggungjawab fungsional
yang mereka jalankan secara proporsional memberikan hasil bahwa mereka
berada jauh dengan Indonesia dalam bidang pertanian terutama dalam
pengadopsian dan aplikasi bioteknologi bagi pembangunan masyarakatnya.

Demikian tanggapan pertama saya ini.  Terima kasih banyak pada para
pelaksana ZOA yang telah menyumbangkan waktu untuk aktivitas dialog ini.


Salam Merdeka

Budi Setiawan
Wahana Pendayagunaan Sumberdaya Alam (HANDAL)
Bogor













Reply via email to