Sdr. Budi Setiawan yth.,

Pertama kali saya mohon maaf, karena terlambat menjawab tanggapan 
anda.  Berikut ini saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan 
tanggapan anda.

1.  Penelitian bioteknologi, baik di bidang pertanian, pangan, kesehatan,
dan lingkungan di Indonesia telah diarahkan dalam kebijakan pemerintah 
(KMNRT) yang tertuang dalam Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Jakstra Ipteknas) 2000-2004 dan Prioritas 
Utama Riset dan Teknologi (Punas Ristek) 2001-2005.  Saya kurang 
sependapat bahwa hanya karena kita belum sepenuhnya mencapai manfaat 
bioteknologi untuk masyarakat, maka kegiatan riset bioteknologi dikesampingkan.
Dalam fenomena global, peningkatan kapasitas tidak harus bekerja 
sendiri, tetapi dituntut adanya kolaborasi saling menguntungkan dengan 
pihak-pihak di luar negeri.  Yang penting adalah, kepentingan nasional 
kita tidak terkorbankan dengan menyatakan secara tertulis perlindungan 
hukum bagi hasil-hasil dan produk yang terkait dengan penelitian 
bersangkutan.

2.  Modal utama kita untuk pengembangan bioteknologi modern adalah 
plasma nutfah.  Oleh karena itu, KMNRT dan LIPI telah menyelenggarakan 
kegiatan inventori biodiversity bia program bioprospecting.  Kegiatan 
ini merupakan kegiatan jangka pendek yang harus segera diselesaikan 
guna mampu menggali pemanfaatan nilai ekonominya bagi kemakmuran 
masyarakat.  Saya tidak menyangkal, bahwa penelitian bioteknologi 
memerlukan dana yang besar.  Namun, kita dibekali akal untuk memecahkan 
masalah dana ini.  Oleh karena itu, paradigma baru pembangunan ipteknas 
antara lain adalah bahwa pembagunan ipteknas merupakan tanggungjawab 
seluruh komponen bangsa, kegiatan litbang diarahkan kepada kebutuhan 
pasar, dan dukungan sistem insentif yang layak bagi industri dan 
pelaku litbang.

3.  Keunggulan komparatif tidak begitu relevan lagi dalam pengertian 
pasar, karena hal ini hasil segera dapat dikonversi menjadi keunggulan 
kompetitif.  Dalam bidang plasma nutfah, tenaga kerja, kondisi alam 
tropis, dsb., kita lebih unggul secara komparatif, namun untuk memenangkan 
persaingan di pasar global, masih banyak PR yang perlu diselesaikan.


4.  Kebijakan pembangunan agribisnis nasional memang perlu dirumuskan 
secara jelas dan terfokus.  Oleh karena itu, salah satu kompetensi 
inti dari program KMNRT adalah fasilitasi kebijakan ristek yang menciptakan 
atmosfir kondusif bagi pelaksanaan riset dan invensi teknologi di 
bidang agribisnis dan agroindustri.

Terima kasih.

Salam,
a.n. Meneg Ristek RI,
Didiek H. Goenadi



At Friday, 2 February 2001, you wrote:

>Salam Merdeka Bapak-Bapak
>
>Pertama saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Budi Setiawan,
aktivist
>sejak 1992 dengan konsern pada petani.
>
>Permasalahan PERTAMA kita untuk bioteknologi adalah kita harus memutuskan
>akan menjadi konsumen hasil tanaman rekayasa genetika (TRG), konsumen 
benih
>TRG tapi produsen hasil TRG, produsen benih TRG dan produsen hasil 
TRG, atau
>tidak satupun dari semua itu.
>Bapak Mentri telah mengatakan dalam makalahnya bahwa bioteknologi sudah
>menjadi isu didalam kebijakan dan aktivitas ristek, artinya bahwa 
kita akan
>mengadopsi teknologi ini.  Teknologi yang hanya cuma alat.  Nah,
sekarang
>kita harus tentukan posisi, yang mana?  Pak Mentri, menjawab ini 
yang susah,
>kenapa?  Kita sudah tertinggal, taksiran saya 20 tahunan untuk dapat
>menguasai teknologi ini beserta investasinya seperti Amerika atau 
Eropa.
>Kalau kita mau mengadopsi bioteknologi tersebut sebagai sebuah science 
saja,
>sebagai sebuah alat saja, saya tidak katakan sia-sia, tetapi lebih 
tepatnya
>adalah mubajir.  Karena kita butuh banyak suntikan uang untuk menghidupi
>ekonomi rakyat.  Tapi yang patut adalah bagaimana kita akan menggunakan 
alat
>ini dahulu, untuk memberikan nilai tambah bagi banyak orang, bukan 
kelompok
>orang.
>
>Kembali lagi, (1) menjadi hanya konsumen hasil TRG adalah bukan 
pilihan bagi
>kita, tapi kalau itu keunggulan komparatif negara lain dibandingkan 
dengan
>Indonesia, itu adalah logis menjadi suatu pilihan.  Contoh kasus 
dalam hal
>ini adalah produktivitas kedele di Indonesia serta tingkat kebutuhan 
kita
>akan kedele, kita tidak dapat menghasilkan kedele dengan harga sama
>ditingkat international, sehingga adalah bijak kalau kemudian kita 
tetap
>memilih kedele lokal menjadi pilihan petani, kekurangan kebutuhan 
nasional
>kita pasok dari luar sesuai dengan keuangan yang kita miliki, apakah 
akan
>membeli produk transgenik atau lainnya. Saya lompat dulu ke (3) menjadi
>produsen TRG dan produsen hasil TRG adalah berat dengan keadaan 
ekonomi dan
>ketertinggalan kita dalam penguasaan teknologi ini.  Eropa yang sudah
>memiliki investasi layak dan penguasaan teknologi yang tertinggal 
hanya lima
>tahun dengan Amerika, investasi yang mereka keluarkan untuk aktivitas
>advokasi untuk merebut pasar yang sudah didominasi Amerika dengan 
strategi
>moratorium, sangatlah besar jumlahnya.  Dengan perekonomian kita,
strategi
>ini tidak akan membantu kita semua.  Indonesia masih punya peluang 
kalau
>kita mau bermain dalam atau sebagai (3) konsumen benih TRG tapi 
produsen
>hasil TRG.  Strategi ini dilakukan dengan kerjasama para MNC untuk 
investasi
>di Indonesia dan petani Indonesia akan mengembangkan produk-produk 
mereka
>untuk kemudian hasil panen tersebut dimasukkan ke dalam pasar International.

>Contoh adalah kapas Bt dan Jagung Bt.  Indonesia memiliki potensi 
yang besar
>untuk dapat mengembangkan tanaman tersebut dan hasilnya menjadi andalan
>petani-petani Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan nasional dan kebutuhan
>ekspor.  Sejalan dengan itu adalah peningkatan kapasitas lokal termasuk
>tenaga ahli, laboratorium, dan sebagainya; serta penggalian kembali 
potensi
>plasma nuftah lokal Indonesia sebagai kendaraan dari aplikasi teknologi 
yang
>kita kembangkan.  Kita sudah tertinggal dengan China, Thailand dan 
mungkin
>dengan Malaysia dalam hal ini.  Indonesia tertinggal karena tidak 
pernah
>menata dengan benar potensi plasma nuftah dan akan dikembangkan 
untuk apa,
>tidak terkelola dengan tepat.  Ini adalah kekayaan dasar, tiang 
utama dalam
>bangunan untuk mengadopsi teknologi ini.  Selanjutnya, sejalan dengan
>peningkatan produksi hasil unggulan, Indonesia dapat mengembangkan 
dengan
>produk-produk yang asli Indonesia, tidak lagi dalam modus kerjasama 
dengan
>MNC.  Padi rojo lele dengan pro-vitamin A, bisang medan dengan vaksinnya,

>dan sebagai-bagainya.  Tapi itu setelah PR-PR Indonesia dalam sektor
>pertanian telah selesai, saya pikir.
>
>Permasalahan KEDUA adalah yang menyangkut petaninya sebagai ujung 
tombak
>pelaku aplikasi teknologi tersebut.  Kenyataan adalah bahwa petani kita
>adalah petani yang selalu menjadi buah bibir para kebijakan pada 
saat akan
>dikucurkan segepok rupiah untuk yang katanya pemberdayaan petani,
tetapi
>tersebutpun tidak kata petani dibibir mereka dilain waktu berikutnya.
Saya
>tidak untuk menggerutu atau menyalahkan siapa dalam hal ini, tapi
>kebijakan-kebijakan kita dalam pembangunan pertanian itu sendiri 
seperti ada
>yang salah.  Restrukturisasi kembali kebijakan pembangunan pertanian 
baik
>dari segi kelembagaan maupun kebijakan harus segera dilakukan.  
Saya tidak
>melihat satu manfaat dari adopsi bioteknologi tanpa kita memiliki 
visi-misi
>yang jelas terhadap pembangunan pertanian yang jelas, baik lokal maupun
>nasional.  Saya kira akan menjadi luas diskusi ini kalau kita masuk 
ke dalam
>konteks ini, tapi menurut saya ini adalah ujung tombak yang harus 
kita asah
>terlebih dahulu untuk pengembangan teknologi selanjutnya.
>
>Permasalahan KETIGA adalah kacau balaunya peran stake holder penting 
LSM
>lokal maupun nasional sebagai stake holder kontrol dan pemberdayaan
>masyarakat.  Sangatlah mudah untuk mendirikan sebuah lembaga yang 
diberi
>nama LSM, tanpa suatu prasyarat substansial yang pokok.  Kemudahan 
tersebut
>membawa pada, yang menurut saya adalah penyimpangan-penyimpangan.
>Penyimpangan pertama adalah sekelompok orang dengan mudah bersembunyi 
dalam
>wadah LSM untuk kegiatan-kegiatan yang profitable dan untuk kepentingan
>sepihak kelompok tertentu.  Penyimpangan kedua adalah terbentuk 
LSM plat
>merah yang dibentuk oleh pemerintah pusat atau daerah sebagai kepanjangan
>tangan dari program-program pemerintah pusat atau daerah.  Kasus 
JPS dan KUT
>dengan LSM-LSM dadakan harusnya tidak terulang kembali.
>Penyimpangan-penyimapangan ini disebabkan karena kesalahpahaman 
yang terus
>dipertahakan bahwa NGO harus berseberangan dengan pemerintah.  Kenyataan
>adalah bahwa NGO, dengan klasifikasi tertentu, adalah salah satu stake
>holder penting dalam pembangunan di tingkat lokal maupun nasional yang
>terkucilkan dan teranak tirikan, bahkan tanpa ucapan terima kasih 
dari stake
>holder penting pemerintah.  Kejauhan jarak ini yang menyebabkan 
apiliasi
>sebagian besar aktivist pada NGO international di Eropa dan Amerika,
Kanada,
>dll; yang menyebabkan mereka tidak bisa menempatkan fungsi kontrol 
mereka
>pada porsi yang seharusnya terhadap pengembangan bioteknologi di 
tanah air.
>NGO di Thailand dengan MenLH-nya memberikan kritikan keras terhadap
>bioteknologi, sementara pemerintahnya terus menjalankan program 
yang jelas
>dengan bioteknologinya.  Perpaduan keduanya dengan tanggungjawab 
fungsional
>yang mereka jalankan secara proporsional memberikan hasil bahwa mereka
>berada jauh dengan Indonesia dalam bidang pertanian terutama dalam
>pengadopsian dan aplikasi bioteknologi bagi pembangunan masyarakatnya.
>
>Demikian tanggapan pertama saya ini.  Terima kasih banyak pada para
>pelaksana ZOA yang telah menyumbangkan waktu untuk aktivitas dialog 
ini.
>
>Salam Merdeka
>
>Budi Setiawan
>Wahana Pendayagunaan Sumberdaya Alam (HANDAL)
>Bogor
>



a.n. Menristek RI
Dr. Didiek H. Goenadi (Asisten MNRT-RI)







Reply via email to