Saya juga setuju apa yang disampaikan pak Tantono, kan sidang dan bahas
masalah, memang
pekerjaan para wakil rakyat itu.  Hanya siapa diantara mereka yang memang
"legowo" dan dengan
ikhlas menolak uang sidang. Artinya cukup dengan uang gaji saja. Para wakil
rakyat nimbrung di forum
ini dan yang setuju diharap "ngacung" supaya bisa didaftar.
Salam, Budi S (PT Starwin Indonesia

----- Original Message -----
From: Tantono Subagyo <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Monday, February 05, 2001 11:06 PM
Subject: Re: Fwd: Tanggapan Dr. Tantono atas tanggapan Dr. Sugiono


> At Monday, 5 February 2001, you wrote:
>
> >Pak Tantono, kalau demikian adanya tampaknya apakah ini pengaruh dari
> >hukum sudah menjadi "komoditi bisnis" seperti halnya mata uang rupiah
> kita
> >yg naik turun itu......memang amat memprihatinkan....kalau begitu
> >tergantung political will pemerintah..........bagaimana....
> >
> >-marno-
> >
> Pak Marno,
> Buka rahasia nih, kalau mau lancar pembahasan, pembahasan ditempat
> kita, uang sidang disiapkan, untuk narasumber dan wakil rakyat.
> 1 x sidang sekitar Rp 500.000,-/orang.  Jadi 1 milyar yang saya sebutkan
> itu masih kecil.  Memang mereka juga bekerja keras, satu harian sidangnya,
> tetapi dengan jumlah yang cukup banyak, dari DPR dan kita juga menyediakan
> nara sumber, per orang 500 ribu sekali datang ya bonyok, terutama
> untuk instansi miskin.  UU PVT ini termasuk ngirit cuma sekitar 0.
> 5 milyar.  Saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya kecuali dengan
> kesadaran DPR menolak uang sidang tersebut.  Dan negara mengharamkannya.
> Dan.......Dan........
>
> Salam, Tantono
>
>
>
>
>
>
>

Reply via email to