Hasil penelitian selengkapnya dapat di-akses di website The World Bank atau
klik weblink berikut:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,menuPK:224605~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:226309,00.html-
Full Report (
1.5mb)
- Executive Summary in Bahasa (300kb)
- Presentation (437kb)


=======================================

-PERLU KEBIJAKAN TEPAT DAN REFORMASI MENYELURUH-

Jakarta, Kompas - Lembaga keuangan nonbank di Indonesia memiliki potensi
yang besar untuk dapat membantu pembiayaan pembangunan. Namun saat ini,
skala lembaga keuangan nonbank masih jauh tertinggal dibandingkan perbankan.
Diperlukan kebijakan tepat dan reformasi menyeluruh agar sektor ini bisa
lebih berperan.

"Bank Dunia baru saja meluncurkan laporan berjudul Membuka Potensi Sumber
Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran LKNB (lembaga keuangan nonbank),
yang didalamnya menunjukkan temuan bahwa saat ini aset nonbank sebesar Rp
375 triliun atau setara 14 persen dari produk domestik bruto (PDB)
Indonesia. Ini adalah sumber daya yang berarti dalam mendukung pembangunan
Indonesia. Ini perlu dikelola dengan baik," kata Lead Financial Economist
Bank Dunia Indonesia PS Srinivas, dalam peluncuran laporan tersebut, Kamis
(11/1) di Jakarta.

Aset LKNB tersebut jauh lebih kecil dibandingkan aset perbankan yang
mencapai Rp 1.470 triliun. Angka persentase terhadap PDB yang masih 14
persen juga masih jauh tertinggal dengan negara tetangga, seperti Malaysia
sebesar 138 persen, Thailand sebesar 32 persen, dan Singapura sebesar 170
persen.

Srinivas mengatakan, aset dana pensiun dan asuransi meningkat sebesar Rp 40
triliun atau 20 persen rata-rata per tahun. "Saat ini diperlukan perbaikan
mendasar alokasi aset dana pensiun dan asuransi. Kondisinya, perusahaan
asuransi menginvestasikan lebih dari sepertiga dana atau sekitar Rp 23
triliun dalam deposito jangka pendek dan reksa dana. Dana pensiun pun
menginvestasikan 40 persen atau setara Rp 42 triliun dalam instrumen yang
sama," ungkapnya.

Sebenarnya ada peluang besar untuk pertumbuhan lembaga- lembaga tersebut.
Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang memiliki polis asuransi hanya 10
persen lebih. Artinya, potensi pertumbuhannya sangat besar. Selain itu,
hanya 15 juta orang Indonesia yang memiliki tabungan pensiun, hanya sekitar
100.000 investor ritel domestik, dan 255 investor reksa dana bermain di
pasar modal, sedangkan penyewaan dan modal ventura sama sekali belum
berperan pada pembiayaan UKM. Kesemuanya tentunya masih punya potensi besar
untuk naik.

Srinivas menekankan, jika sektor keuangan nonbank dikelola dengan baik, bisa
membantu pembiayaan pembangunan. Saat ini pemerintah memerlukan dana
sedikitnya 5 miliar dollar AS per tahun untuk mendorong investasi
infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar enam persen per tahun
dalam jangka menengah dapat tercapai.

Dalam laporan itu, kesimpulan dan rekomendasi yang dikemukakan Bank Dunia
untuk mendorong sektor keuangan nonbank, antara lain, pelaksanaan dan
penegakan aturan sudah ada, membentuk Bapepam-LK yang lebih independen
sesegera mungkin, memperkuat regulasi dan kapasitas pengawasan. Kemudian,
membuat harmonisasi regulasi seluruh sektor, merasionalisasi perpajakan pada
seluruh lembaga keuangan nonbank, memberi pendidikan dan memperbaiki
kemampuan konsumen, serta mendorong kerja sama antara publik dan swasta
dengan industri.

Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany menyatakan, memang diperlukan reformasi
menyeluruh untuk mengembangkan sektor keuangan nonbank. "Hal yang paling
ditunggu pasar mungkin bentuk insentif. (TAV)


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke