Waduh jadi ketahuan nih rahasia saya... Ssst, tapi jangan keras2 ah, ndak enak nanti sama yang lain-lain.
Anda sangat benar, karena semakin sulit perizinan, berarti semakin mahal harganya. Mana ada izin di negara ini yang dilaksanakan dengan jujur? SIM? Surat Ijin Usaha? IMB? Hmmm, ada lah pasti yang jujur, tetapi itu hanya "oknum" (karena jumlahnya sedikit, dibanding yang tidak oknum). Tapi sebenarnya saya sudah mengembangkan suatu konsep utk mencegah korupsi, tanpa memberantas korupsi. Sudah barang tentu saya mengandalkan pemanfaatan IT. Anggota DPR mo minta gaji berapapun silakan. Awak di Depag mau korup dana haji berapapun, silakan. Aku mau korup di manapun, boleh. Yang penting, duit yang saya miliki, harus bayar pajak yang jujur. Masak sih negara kita yang penduduknya 220 juta orang, wajib pajak pribadinya gak sampai 2 juta orang? (Makanya Dirjen Pajak yg lama mentargetkan dapet 10 juta wajib pajak). Kalau sistem saya dijalanin, jangankan 10 juta, 20 juta pun dapat. Dan itupun, dengan tingkat penggelapan pajak yang minimum. Cuma kalau saya uraikan di sini agak sedikit panjang sih ceritanya, jadi kapan2 aja kalau teman2 sudah ada waktu buat ndengerin, akan saya ceritakan konsep saya. Akan lebih bagus lagi kalau ada yang mau njalanin. (Kali2 ada di antara teman di sini yang nyalon jadi Presiden 2009-2014?) Salam, WWW ----- Original Message ----- From: Herman Huang To: Ahli Keuangan Sent: Tuesday, May 08, 2007 11:16 PM Subject: [Keuangan] Tentang Perguruan Tinggi dan Akreditasi --> Buat Pak Wing Anda mungkin berpikir: wah, kalau belum ada akreditasinya, minat pendaftar kecil dong? Iya sih, lha akreditasi B (apalagi C) aja susah cari pendaftar kok. Kok aturannya lucu sih? Mmmm, di negara ini, tunjukkan ke kita semua kalau ada aturan yang "logis".... * Salam kenal sebelumnya buat Pak WWW. Kalo tidak salah Pak Wing adalah dosen di STIE YKPN Yogyakarta dan bantu ngajar di UGM juga ya. Saya dulu kuliah di UGM. Menurut saya pribadi akreditasi berguna asalkan proses pengakreditasiannya dilakukan dengan benar tanpa main belakang/sogok menyogok. Bagi calon murid ( sebagai konsumen ) maka mereka setidaknya tahu gambaran sekilas kualitas perguruan tinggi yang akan dimasuki dan apa yang bisa mereka harapkan dari PT ini nantinya termasuk kans mencari kerja sesudah lulus. Bagi perguruan tinggi sendiri maka akreditasi memacu mereka untuk maju dan tetap mempertahankan kualitas yang ada. Perguruan tinggi yang baru tentunya memang akan start dari akreditasi paling rendah dulu karena pada stadium awal maka belum terlihat jelas kualitasnya. Beberapa tolak ukur kualitas perguruan tinggi antara lain kualitas lulusannya ( paling tidak butuh waktu 3.5 tahun baru ada lulusan S1 ), kualitas tenaga pengajar,fasilitas,publikasi ilmiah dan lain sebagainya. Saya kira banyak aturan di Indonesia yang dirumuskan secara logis tapi pada pelaksanaannya menjadi tidak logis. Sederhana saja karena diselewengkan dari aturan aslinya untuk kepentingan kantong sendiri atau kelompok. Bagaimana pendapat Pak Wing ? Salam, Herman www.hermanhuang.blogspot.com __________________________________________________________ We won't tell. Get more on shows you hate to love (and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list. http://tv.yahoo.com/collections/265 [Non-text portions of this message have been removed]
