Yang saya denger sih Filipina lumayan maju sudah untuk penggunaan sumber panas
bumi ini. Cuma detailnya kurang jelas ya. Negara-negara lain memang kurang
mengembangkan geothermal karena sifatnya yang sangat bergantung pada "Posisi
panasnya". Tidak banyak negara yang punya sumber daya ini.
--- On Fri, 7/11/08, Hok An <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Hok An <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [Keuangan] panas bumi sampai 27.000 MW
To: "AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com"
<AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com>
Date: Friday, July 11, 2008, 10:49 PM
Teman2 yang baik,
Dari tulisan dibawah sesungguhnya jalan keluar dari krisis energi ada
banyak.
Tetapi masalah yang menghadang cukup banyak.
Tetapi sesungguhnya masalah teknis dan ongkos eksplorasi dan pembangunan
jelas tidak beda banyak dengan cari minyak dilaut dalam.
Yang berikutnya adalah masalah lingkungan, kawasan yang sebagian sakral
yang mungkin bisa diatasi liwat dialog dengan masyarakat sehingga dapat
dicari cara yang sesuai dengan adat dan ramah lingkungan.
Masalah yang mungkin lebih sulit adalah peraturan2 yang seribu satu dan
proses perizinan yang tidak jelas.
Apakah masalah ini tidak bisa dikurangi apabila dibuat konstruksi
perusahaan yang dimiliki bersama antara lain oleh PEMDA setempat atau
BRI lokal bersama dengan pengusaha2 lokal yang perlu listrik?
Salam
Hok An
http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2008/07/11/ 01160199/ lebih.realistis.
untuk.panas. bumi
Kompas, 11 Juli 2008 | 01:16 WIB
Doty Damayanti
Indonesia kerap disebut memiliki potensi panas bumi sampai 27.000 MW
atau sekitar 40 persen dari seluruh potensi panas bumi di dunia. Publik
banyak yang tidak tahu bahwa ternyata data yang dipakai pemerintah untuk
menggambarkan besarnya sumber daya panas bumi itu adalah angka
spekulatif, sumbernya pun tidak jelas.
Kita selalu bilang punya potensi besar sampai 27 gigawatt ekuivalen,
sementara cadangan yang terbukti sebenarnya hanya sekitar 2.000 MW,
sisanya cadangan yang mungkin dan cadangan spekulatif, ujar pengamat
kelistrikan, Herman Darnel Ibrahim.
Perkiraan cadangan yang besar itulah yang menjadi salah satu alasan
pemerintah menjadikan panas bumi sebagai energi andalan untuk kelanjutan
proyek percepatan pembangkit listrik tahap kedua.
Pemerintah berambisi total daya pembangkit yang dibangun pada crash
program tahap II ini mencapai 12.000 megawatt. Sekitar 6.000 MW
ditargetkan menggunakan energi panas bumi. Proyek-proyek pembangkit itu
ditargetkan sudah bisa beroperasi dalam lima tahun.
Dari sisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, harus diakui ada
perbaikan untuk membuat pengembangan panas bumi lebih menarik. Antara
lain, keluarnya peraturan Menteri Keuangan yang membebaskan bea masuk
peralatan eksplorasi panas bumi. Selain itu, pemerintah mengeluarkan
patokan penetapan harga jual panas bumi melalui Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Listrik Panas
Bumi.
Dulu, harga ditetapkan lewat negosiasi investor dengan PLN. Akibat tak
ada patokan yang jelas, kesepakatan sering tidak tercapai. Sekarang,
harga ditetapkan berdasarkan lelang. Mengacu pada ketetapan itu, harga
jual listrik panas bumi rata-rata 8-9 sen dollar AS per kWh.
Namun, perhitungan lebih matang sangat diperlukan untuk menjadikan
pengembangan panas bumi benar-benar prospektif. Berkaca pada proyek
percepatan tahap I yang ditetapkan tanpa studi kelayakan awal yang
jelas, jangan sampai menargetkan angka yang sulit dicapai.
Meski unggul sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan dan tidak
terpengaruh harga dunia, pengembangan panas bumi untuk energi pembangkit
memiliki risiko investasi yang besar. Dengan prosedur yang ada,
pengembangan panas bumi butuh waktu 8-10 tahun.
Pembangkit listrik tenaga panas bumi bukanlah fenomena baru. Direktur
Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Sugiharto
Harsoprayitno mengatakan, pengembangan panas bumi selalu dilakukan
ketika pemerintah terdesak mencari alternatif pengganti bahan bakar
minyak.
Ketika panas bumi pertama kali dikembangkan tahun 1970-an, harga minyak
naik gila-gilaan akibat krisis di Timur Tengah. Sekarang pun panas bumi
baru kedengaran setelah krisis minyak terjadi lagi plus batu bara, ujar
Sugiharto.
Setelah 30 tahun lebih pascaproyek pengembangan panas bumi pertama di
Kamojang tahun 1974, total daya listrik yang dibangkitkan dengan panas
bumi hingga kini hanya 1.042 MW.
Upaya pemerintah memperbanyak eksplorasi agar kepastian cadangan
meningkat terkendala pendanaan. Sebagian besar penelitian sumber daya
panas bumi dilakukan dengan bantuan dari luar negeri, seperti Bank Dunia
dan Bank Pembangunan Asia.
Dengan minimnya data cadangan pasti, penawaran wilayah kerja
pertambangan panas bumi tanpa didahului eksplorasi semakin memperbesar
risiko yang ditanggung investor. Untuk mengembangkan 1 MW daya listrik
dari panas bumi butuh investasi minimal 3 juta dollar AS.
Selain risiko teknis, pengembangan panas bumi pun kerap terhambat
prosedur pelelangan wilayah kerja. Sesuai UU Panas Bumi, lelang wilayah
kerja panas bumi diserahkan ke pemprov. Namun, tak semua pemerintah
provinsi siap dengan sumber daya manusia dan pendanaan.
Desember 2007, pemerintah pusat menyerahkan enam wilayah kerja panas
bumi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan
Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah enam bulan, hanya Pemerintah Provinsi
Jawa Barat yang bisa melakukan lelang.
Masalah kesiapan pemda perlu dapat perhatian serius karena, untuk proyek
percepatan kelistrikan tahap II, pemerintah berencana menetapkan 39
wilayah kerja panas bumi.
Dari dua wilayah yang dilelang di Jawa Barat, wilayah Cisolok Sukarami
dinyatakan masuk hutan konservasi. Tumpang tindih dengan lahan kehutanan
ini meresahkan karena 99 persen wilayah kerja panas bumi berada di hutan
konservasi. Konsistensi dan kejelasan regulasi ini dikeluhkan pelaku
usaha.
Idealnya, agar kompetitif, panas bumi dikembangkan terintegrasi dari
hulu dan hilir. Investor langsung mengembangkan eksploitasi panas bumi
dan pembangkitnya, sekaligus mendistribusikannya ke konsumen.
Namun, mengacu pada UU Ketenagalistrikan, hal itu tidak bisa dilakukan.
Di sisi hilir, pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dipegang PT PLN.
Sebagai pembeli tunggal, seluruh produksi pembangkit listrik dijual ke
PLN. Kecuali jika produsen menggunakannya untuk keperluan sendiri.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
=========================
Join Facebook AKI dimana Anda bisa ber social interactive sambil bermain games
atau just have fun together. Compulsory bagi new members start 1 Jan 2008.
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
=========================
Perhatian: Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada.
Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas.
=========================
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
-------------------------
Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting
sebelumnyaYahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
