Apakah ini akan berujung menjadi impor pupuk seperti impor pupuk urea 500.000
ton tahun lalu?
Kalau impor pupuk lalu pupuknya disubsidi mantap sepertinya hehehe.
Salam,
Reza
________________________________
From: dyahanggitasari <dyahanggitas...@yahoo.com>
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Wed, February 3, 2010 5:34:10 PM
Subject: Re: [Keuangan] Ladang Gas Dikuasai Asing Indonesia Tidak Berdaya Atur
Pasokan Gas
Pasokan Gas, Dirjen Migas Diminta Lapor SBY
VIVAnews
By Heri Susanto, Elly Setyo Rini - Kamis, 21 Januar
VIVAnews - Menteri Perindustrian MS Hidayat mendesak agar Dirjen Migas
Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo segera melaporkan kepada Presiden
terkait kepastian jaminan pasokan gas.
"Menteri Perindustrian baru saja SMS, minta saya bisa tidak lapor ke Presiden
siang ini. Saya bilang belum bisa karena belum selesai," kata Evita dalam
Workshop Revitalisasi Industri Pupuk di Kementerian Perindustrian, Jakarta,
Kamis, 21 Januari 2010.
Lebih lanjut Evita menjelaskan, hingga saat ini, masih saja terjadi
ketidaksepakatan penentuan harga pembelian dan penjualan gas.
"Dari pihak pabrik pupuk, minta reasonable saat ke bank. Tapi dari produsen gas
juga ada batasan minimum ke pemerintah dan batasan minimum supaya gas bisa
keluar dari dalam perut bumi," ujarnya.
Sehingga, kata dia, penentuan harga gas melibatkan tiga kepentingan, yakni
pemerintah, produsen gas, dan produsen pupuk.
"Kalau masalah harga gas ini tidak bisa diselesaikan, harus ada yang berkorban.
Satu-satunya yang harus berkorban yakni pemerintah," ujarnya.
Namun, pengorbanan dari pemerintah, menurutnya, harus jelas dan disepakati
bersama.
Untuk memastikan pasokan gas cukup bagi kebutuhan dalam negeri, pemerintah
telah mengeluarkan aturan domestic market obligation (DMO).
Produsen migas diwajibkan mengalokasikan 25 persen bagian dari kontraktor dari
keseluruhan produksi.
"Karena bagian kontraktor sebanyak 30 persen, dan sisanya pemerintah maka yang
harus diserahkan 17,5 persen dari produksi," kata dia.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, dalam rangka memenuhi kebutuhan
pupuk yang meningkat, industri dituntut untuk menaikkan produktivitas.
"Revitalisasi industri pupuk masuk dalam program 100 hari. Dengan adanya
revitalisasi, diharapkan kapasitas produksi industri pupuk urea akan meningkat
dari 8,05 juta ton menjadi 10,4 juta ton," kata Hidayat dalam sambutan yang
dibacakan Wakil Menteri Perindustrian Alex W Retraubun.
[Non-text portions of this message have been removed]
