RATUSAN pelajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Desa Dadap Kecamatan
Jatinyuat Kab.Indramayu Jawa Barat, terpaksa belajar di luar ruang
kelasnya. Gedung sekolah mereka rusak berat dan nyaris ambruk. Agar
proses kegiatan belajar tetap berjalan, mereka "terpaksa" belajar di
bawah naungan tenda yang biasa dipergunakan untuk hajatan, atas
inisiatif pihak pemerintahan desa setempat.
Jika kita mencoba memilahnya apakah berita kerusakan bangunan SD
tersebut masuk katagori itu baru berita atau ini berita baru.
Tampaknya sulit untuk membedakannya. Berita rusaknya sarana dan
prasarana sekolah dasar, memang bukan berita baru, tapi cerita yang
terus bergulir. Bangunan SD Negeri 3 Dadap, merupakan salah satu
diantara "cerita" ratusan bangunan SD di Jawa Barat yang tidak
tersentuh perbaikan.
Meski Undang Undang No 20 Tahun 2003, pasal 11 ayat 2 mewajibkan
pemerintah atau pemerintah daerah menjamin tersedianya dana
penyelenggaraan pendidikan, pada kenyataannya pemerintah seperti tidak
berdaya untuk merealisasikan amanat undang-undang tersebut.
Seorang anggota DPRD Jabar sempat mengusulkan, sebaiknya Gubernur
Jabar mengkaji ulang penetapan indeks pembangunan manusia (IPM) 80
menjadi 75.
Target pencapaian IPM 80, dinilainya kurang realistis. Usulan itu
sejauh ini belum direspons gubernur. Sebagai upaya untuk mendorong
tercapainya target IPM 80, Pemprov Jabar telah mengumandangkan peranti
dengan memunculkan lima isu (focal concern) Gubernur Jawa Barat untuk
mendukung visi yang ditetapkannya, "Dengan Iman dan Taqwa, Jawa Barat
Sebagai Provinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Pada Tahun
2010" . Lima isu yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat itu; Pertama,
Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya menusia. Kedua;
Mengembangkan perekonomian yang tangguh. Ketiga; Memantapkan kinerja
pemerintah daerah. Keempat; Meningkatkan implementasi pembangunan.
Kelima; Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama
dan budaya daerah.
Jika menelaah lima isu focal concern Gubernur Jawa Barat, upaya
peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia dijadikan
prioritas utama dalam pembangunan sektor pendidikan.
Adakah pesimistis untuk mencapai IPM 80, hingga muncul usulan untuk
menurunkan IPM dari 80 menjadi 75?
Sikap pesimistis itu bisa terjadi. Muncul berdasarkan pada hipotesa,
Pemprov Jabar tidak sepenuh hati untuk concern terhadap isu yang
dilontarkannya, yakni mengenai prioritas utama pembangunan sektor
pendidikan, setelah melihat sebuah fakta yang sulit dibantah, mengenai
jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang memprihatinkan sebagaimana
dilansir surat kabar. Permasalahan yang dihadapi Pemprov Jabar menjadi
bertambah dengan munculnya jumlah penderita gizi buruk (masalah
kesehatan) dan kemiskinan (masalah kesejahteraan) yang menimpa warga
beberapa kota/kabupaten di Jabar. Hal ini, tentu menambah deret hitung
masalah yang muncul ke permukaan.(Suparman W./"PR")***
http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/
[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
SPONSORED LINKS
| Spanish language and culture | Indonesian languages | Indonesian language learn |
| Indonesian language course |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "Baraya_Sunda" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
