Refelekis : Apakah raker gubernur perlu menghasilkan keputusan? Bukankah semua gubernur bertemu dan saling berkenalan antara satu dengan yang lain dan minum-minum, makan-makan bisa dibilang raker penting.
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/23/113231/3/1/Raker-Gubernur-Se-Indonesia-tidak-Hasilkan-Keputusan Raker Gubernur Se-Indonesia tidak Hasilkan Keputusan Rabu, 23 Desember 2009 21:47 WIB Penulis : Rudi Kurniawansyah PEKANBARU--MI: Rapat Kerja (Raker) Gubernur se-Indonesia di Kota Pekanbaru, Riau, tidak menghasilkan keputusan maupun kesimpulan. Raker yang berlangsung selama dua hari itu hanya sebatas bentuk koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Wakil Presiden (Wapres). Raker yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) membahas tiga agenda utama yakni konsep pemilihan kepala daerah (pilkada) termasuk usulan gubernur dipilih melalui DPRD, kemudian tata ruang daerah perbatasan di tingkat kabupaten, provinsi dan antara negara. Agenda lainnya, tentang penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terkait perannya dalam pengawasan terhadap para bupati dan wali kota. Namun terjadi pro dan kontra di antara gubernur terkait wacana penghapusan pilkada langsung atau gubernur dipilih DPRD yang dilemparkan oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Dede Yusuf menyatakan secara tegas tidak setuju dengan konsep pemilihan gubernur melalui DPRD. Menurutnya, pemilihan lewat mandat rakyat yang dipegang DPRD tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi. "Pemilihan gubernur melalui DPRD itu sama saja dengan menghambat demokrasi. Kalau alasannya menimbulkan biaya besar, ya laksanakan saja pilkada secara serentak," kata Dede yang memiliki nama lengkap Yusuf Macan Effendi seusai mengikuti Raker Gubernur se Indonesia di Pekanbaru, Rabu (23/12). Hal berbeda dinyatakan Wagub Jawa Tengah Rustriningsih. Ia mendukung wacana yang dilemparkan oleh Mendagri dalam raker tersebut. "Pilkada melalui DPRD memberikan efisiensi anggaran bagi pemerintah jika dibandingkan dengan pemilihan langsung yang memboroskan anggaran negara," ungkapnya. Sementara itu, Gubernur Riau Rusli Zainal mengatakan Raker Gubernur se-Indonesia juga mempertajam rekomendasi kesepakatan yang telah dirumuskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatra yang digelar dua hari sebelumnya. Terkait dengan usulan Mendagri soal pemilihan gubernur melalui DPRD, menurut Rusli usulan tersebut perlu dikaji lebih dalam oleh Depdagri sebelum ditetapkan dalam revisi Undang-Undang (UU) No 32/2004. "Pemilihan langsung itu memberikan rasa percaya diri terhadap gubernur terpilih. Karena itu merupakan itu hasil legalitas dari pemilihan rakyat," katanya. Menanggapi tim perumus Depdagri yang telah memasukkan konsep penghapusan pilkada langsung dalam revisi UU Pemerintahan Daerah No 32/2004, menurut Rusli, para gubernur belum mengatahui hal tersebut. Keinginan Mendagri, ujarnya, pada dasarnya untuk menerapkan efisiensi dan meningkatkan fungsi koordinasi serta pengawasan kepada para bupati dan wali kota. "Sebenarnya tujuan Depdagri itu untuk memperluas peran koordinasi gubernur terhadap bupati dan wali kota," ujarnya.(RK/OL-01)
