Perlu Kemauan Politik Untuk Laksanakan Jamkesmas www. yahoo.com Antara - Jumat, 27 Agustus Jakarta (ANTARA) - DPR-RI telah menyetujui agar ada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi seluruh rakyat, namun perlu kemauan politik dari pemerintah untuk mewujudkan program tersebut. Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Taufik Kurniawan dalam diskusi bertajuk "Memastikan Jamkesmas untuk Seluruh Rakyat" di Jakarta, Kamis. Acara itu juga dihadiri Staf Ahli Kementerian Kesehatan (Kemkes) Bidang Pembiayaan Khaliq Masulili, Surya Tjandra dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan Hermawanto dari Koalisi Jaminan Sosial Pro-rakyat. Taufik mengemukakan, program ini diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi rakyat untuk berobat ketika terkena penyakit. Namun, untuk mewujudkan itu semua saat diperlukan kemauan politik (political will) dari pemerintah. Persoalan Jamkesmas saat ini adalah persoalan politcal will bukan persoalan UU. Orang sakit tidak berpikir itu. Yang penting masuk Rumah Sakit ditangani, tidak perlu ditanya-tanya tentang DP atau segala macam prosedur, tapi cukup menyerahkan KTP, katanya. Taufik juga mengungkapkan keprihatinannya atas penanganan pasien berkategori miskin. Dalam kunjungannya di berbagai daerah selama ini, pasien sering sekali ditelantarkan oleh pihak rumah sakit dengan alasan prosedural. Padahal, yang terpenting bagi pasien miskin adalah tertolong jiwanya. Karena itu, Wakil Ketua DPR RI ini mengharapkan agar Kemkes bekerja keras untuk mengoptimalkan pekerjaan dalam memudahkan pelayanan jamkesmas. Sebaliknya, Kemkes jangan terlalu sibuk untuk membuat Undang Undang (UU). Mau berapa banyak UU kalau memble percuma. Ke depan, Jamkesmas jangan dikaitkan dengan kepentingan politik. Karena rakyat sakit tidak ditanya dari partai apa. Ke depan perlu kebijakan yang substansi agar standardisasi pelayanan di permudah. Bupati sudah bicara kesehatan gratis, kenapa Kemkes tidak bisa? katanya. Ia menegaskan, Jamkesmas merupakan satu-satunya alternatif dari negara untuk melayani rakyatnya. Dengan Jamkesmas tak akan ada lagi pengkotak-kotakan masyarakat. Dengan demikian, Jamkesmas tidak selayaknya dikelola oleh perusahaan asuransi. Apalagi, selama ini sudah terbukti, peserta asuransi tidak mendapatkan kemudahan dalam akses kesehatan. Mereka tetap dipungut biaya dan tak jarang jumlahnya sangat tinggi. "Askes dan Jamsostek provite orientednya terlalu tinggi, saya tahu betul tentang itu," katanya. Masulili menambahkan, untuk melaksanakan Jamkesmas pada seluruh rakyat dibutuhkan sekitar Rp 28,8 triliun. Saat ini, dana jamkesmas yang ada baru sebesar Rp5,1 triliun yang mencakup 76,2 juta jiwa. Dana itu melebihi cukup karena dalam praktik, pihak yang menggunakannya baru sekitar 10 juta jiwa. Namun, dia juga mengingatkan, jika Jamkesmas dilaksanakan secara menyeluruh kepada rakyat, maka rumah sakit swasta juga akan dilibatkan dalam persoalan itu. Hal itu karena mengandalkan rumah sakit pemerintah saja, tidak akan cukup meng-cover banyak pasien. Sementara itu, Surya mengatakan, jika seluruh rakyat ditangani oleh Jamkesmas maka manipulasi tentang pelayanan kesehatan akan berkurang. Rumah sakit tidak memiliki alasan lagi untuk melakukan penolakan terhadap pasien. "Tapi saya tidak setuju jika rakyat dibiarkan enak. Rakyat harus diajari untuk bekerja keras dan melakukan upaya politik," katanya. Adapun Hermawanto mengatakan, pendekatan Jamkesmas bukan pendekatan asuransi, melainkan pajak. Rakyat selama ini sudah membayar pajak, sehingga negara wajib untuk mengembalikannya dalam bentuk jaminan sosial kepada rakyatnya. Aturan yang ada di dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) justru membuka peluang untuk penarikan iuran kepada rakyat. Pengelolanya adalah PT Asuransi. "Kita tahu bagaimana dana Jamsostek selama ini larinya kemana-mana," katanya.
