Refleksi : Apakah masalah TKI tidak terkait politik politik penempatan tenaga kerja rezim SBY dan untuk dikirim ke Malaysia?
http://www.antaranews.com/berita/1282994118/menakertrans-jangan-kaitkan-tki-dengan-polemik-negara Menakertrans: Jangan Kaitkan TKI dengan Polemik Negara Sabtu, 28 Agustus 2010 18:15 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Pontianak (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengimbau Pemerintah Malaysia tidak mengaitkan konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia dengan keberadaan TKI di negara itu. Menurut Muhaimin, beberapa kasus ketegangan antara RI dan Malaysia, baik antara petugas KKP dengan Polisi Diraja Malaysia, maupun kasus demonstrasi Kedubes Malaysia di Jakarta merupakan persoalan terpisah. "Jangan dikait-kaitkan dengan keberadaan TKI di sana. Ini kita tekankan baik kepada pemerintah Indonesia maupun Malaysia," katanya di Pontianak, Sabtu. Jika sampai hal itu dikait-kaitkan, maka akan banyak TKI yang berada di Malaysia terkena imbas dari permasalahan yang seharusnya bukan menjadi domain mereka. "Permasalahan ini sedang diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi, untuk sementara ini, biarkan dulu proses ini berlanjut. Karena kalau kita langsung mengambil tindakan, jelas bisa mempengaruhi banyak hal," tuturnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya menuturkan pemerintah daerah akan mengikuti semua kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah pusat. "Meski Kalimantan Barat menjadi provinsi terdekat dengan Malaysia, tapi untuk ketegangan yang terjadi antarnegara, maka Pemprov Kalbar masih belum bisa mengambil kebijakan apapun," katanya. Hal ini karena Gubernur dan wakilnya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat akan dilaksanakan Pemprov Kalbar. Mengenai aksi demo yang dilakukan masyarakat terhadap Kedubes Malaysia di Jakarta, Cristiandy menilai hal tersebut masih dalam batas yang wajar. "Itu merupakan salah satu ekspresi dari masyarakat yang merasa harga diri bangsanya dilecehkan oleh negara lain. Saya yakin, masyarakat Malaysia pasti juga melakukan hal serupa jika posisinya sama seperti kita," katanya. Dia tidak menampik permasalahan ini akan memberikan imbas dan dirasakan langsung para TKI yang berada di Malaysia atau pemerintah Malaysia mengambil kebijakan untuk menyarankan warga negaranya tidak ke Indonesia, namun pemerintah Indonesia bisa menarik para TKI dan staf kedutaan yang bekerja di sana. "Jika sampai hal ini terjadi, memang para TKI akan kehilangan pekerjaan, namun bukan berarti pemerintah Malaysia bisa tenang kalau sampai TKI ini ditarik. Bisa dipastikan, berbagai sektor pekerjaan di Malaysia akan terhambat karena ketiadaan tenaga kerja," katanya. Ia menambahkan banyaknya TKI yang bekerja di Malaysia juga karena kebutuhan negara tersebut. "Kalau mereka tidak butuh TKI kita, tentu tidak mungkin banyak warga kita yang bekerja di sana. Ini juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah Malaysia," kata Cristiandy.
