Salam,
Kepada Ibu Siti Darojah, terimakasih atas peringatannya.Jazaakillah khairal
jazaa`. Saya telah teledor akibat kebiasaan membaca cepat
Saya meminta maaf atas "tuduhan" saya bahwa BSM memfasilitasi proyek perkebunan
emas. Yang benar adalah BRISyariah yang "dikait-kaitkan dengan perkebunan
emas". (saya tidak punya istilah yang lebih tepat, silakan perbaiki redaksinya
dan mohon maaf jika tidak berkenan). Lihat situs http://www.kebunemas.com/. Di
sana tertulis Raker BRI Syariah, Suasana Seminar KebunEMAS.
Saya tidak sedang mengatakan BRISyariah mempunyai produk ini. Saya sudah
memahami apa yang mas Gunawan sampaikan sebelumnya.
Sekali lagi mohon maaf untuk pihak BSM.
Saya mengambil hikmah yang mahal dari "sentilan" ibu Siti Darojah. Terimakasih,
bu.
Untuk mas Achmad, jangan khawatir, saya juga muqallid kok mas. Saya malah gak
suka anti madzhab. Saya muqallid pada DSN kok. Saya setuju sekali dengan fatwa
DSN No:
25/DSN-MUI/III/ 2002. Masalahnya, mohon maaf kalau diulangi lagi, adakah fatwa
ini mau diterapkan juga untuk metode Kebun Emas? Saya melihat adanya perbedaan
antara rahn dalam fatwa dengan rahn spekulatif kebun emas, meskipun perbedaan
itu boleh dibilang tipis.
Pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan muamalah (dalam arti sempit)
khan alangkah indahnya jika dikaitkan dengan efek ekonominya secara luas.
Artinya tidak sebatas melihat zhahir dalil nash an sich. Saya melihat rahn
kebun emas -jika dibiarkan meluas- akan berakibat pada buruknya aktifitas
sektor riil (sekedar menyebut salah satu perbedaan). Padahal sektor riil yang
bergejolak adalah jargon unggulan ekonomi syariah (meskipun fakta empiris belum
mendukung jargon tersebut sepenuhnya). Inilah yang membuat saya tidak
sependapat menggunakan fatwa no.25 untuk meligitimasi proyek kebun emas.
Misteri di balik larangan riba khan bahwa Tuhan menghendaki sektor riil
berkembang.
Begitu juga misteri ilahi di balik kecaman terhadap penimbunan emas & perak
yang tidak ditunaikan zakatnya (At Tawbah, 34). Semangat ayat ini juga
mendorong kemajuan sektor riil. Jangan dipahami saya mengaitkan apa adanya ayat
ini dengan modus operandi kebun emas. Tidak. Yang dilarang berdasarkan apa
adanya ayat ini adalah menimbun dan tidak membayar zakatnya. Sementara yang
saya maksud adalah semangat dari ayat ini. (Sayyidina Ali RA mempunyai
pandangan yang unik sehubungan dengan At Tawbah, 34 ini)
Jadi maksud saya dengan ungkapan "misteri ilahi" atau "semangat" adalah apa
yang ada di belakang nash. Bukan apa adanya (zhahir) nash. Mudah-mudahan ini
bisa dipahami.
Sekali lagi, semangat larangan riba dan ancaman At Tawbah, 34 adalah Tuhan
menghendaki sektor riil hidup.
Ini -dalam hemat saya- yang menjadi masalah pada kasus kebun emas.
Fatwa DSN tentang rahn no. 25 khan berbicara rahnan sich yang lagi-lagi dalam
hemat saya tidak meng-cover rahn metode kebun emas. Fatwa rahn-nya saya setuju
tetapi apakah fatwa itu mau ditarik ke bawah untuk juga menjadi fatwa
pembenaran atas rahn metode kebun emas. Ini isu yang saya timbulkan dalam milis
ini. Wajar jika saya kemudian "menggugat" penggunaan kata syariah dalam subyek
email-nya. Saya memandang diperlukan sebuah fatwa baru untuk metode kebun emas
ini. Lalu saya "menyarankan" (mohon maaf jika kata ini terkesansok tau) agar
pengambilan fatwa selain dibangun di atas nash, juga mengaitkan kasusnya dengan
efek ekonomi-nya secara luas dalam kacamata Islam.
Lalu apakah saya menginginkan fatwa haram untuk metode kebun emas agar saya
puas dan tidak "berisik"?
Tidak seperti itu, kita terlanjur disituasikan bahwa fatwa hanya menelurkan
haram dan halal. Tidak begitu. Fatwa itu khan penjelasan hukum syar'i yang
bersumber dari argumen (dalil) atas pertanyaan yang timbul. Nah hukum syar'i
(taklifiy) itu khan ada 5 (lima). Dengan demikian fatwa tidak selalunya
mempunyai jawaban haram dan halal/mubah. Bisa jadi makruh (sebaiknya jangan
deh), sunnah (ayo dilakukan) atau wajib (kudu). Jadi, jangan berasumsi jika
menolak penerapan fatwa no.25 untuk kasus kebun emas berarti haram. Tidak
seperti itu. Lalu hukumnya apa? Sementara ini yo mboh. Diskusikan saja terus
biar ada masukan-masukan baru dari teman-teman hingga menghasilkan kesimpulan,
minimal kesimpulan masing-masing anggota milis atau hingga bosan sendiri.
Lalu bagaimana dengan prinsip Ushul al Fiqh, yang bunyinya "Pada prinsipnya,
dalam hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan adalah diijinkan kecuali ada
dalil yang melarangnya"? Bukankah dengan prinsip ini metode kebun emas
diijinkan karena tidak ditemukan larangannya?
pertama, dari mana kita tahu bahwa tidak ada dalil yang melarangnya? Harus
dibedakan antara tidak tahu dengan tidak ada. Prinsip ini mengajak kita untuk
melakukan kajian mendalam berkaitan kasus muamalah yang kita hadapi.
kedua, prinsip ini tidak sepenuhnya disepakati,
, "
Sampai sini saya berharap isykaal saya dapat dipahami. Tidak ada tendensi
apa-apa.
Terimakasih,
Faishol
