-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar : [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
-----------------------------------------------------------------------------------------------
http://kompas.com/kompas-cetak/0011/28/JATIM/strag21.htm
>Selasa, 28 November 2000
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
BARU-baru ini bertempat di Ponpes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo,
Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja,
menandatangani nota kesepahaman dengan enam pondok
pesantren, PT PNM, GP Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah.
Kesepakatan ini berkaitan dengan kerja sama di bidang
pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat nelayan (Kompas, 20
November 2000). Isu pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi
penting karena beberapa hal berikut ini.
Pertama, masyarakat nelayan pesisir utara Jawa Timur secara
umum miskin. Lebih-lebih nelayan yang hidup di sepanjang pesisir
Selat Madura, mengingat potensi perikanan di perairan selat sangat
terbatas dan overfishing. Hanya sebagian kecil golongan masyarakat
nelayan yang kehidupannya makmur, seperti para pemilik perahu
payang (glatheh) atau purse seine (sleret). Dalam struktur
masyarakat pesisir, nelayan buruh (pandhiga) merupakan lapisan
termiskin.
http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2000112800135316
Dalam 10 Tahun Terakhir 19,2 Juta
Hektare Hutan Alami Degradasi dan Deforestasi
Media Indonesia - Ekonomi (28/11/2000 00:13 WIB)
JAKARTA (Media): Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dan
Perkebunan Moch Toha MB, mengungkapkan dalam dasawarsa terakhir
sekitar 19,2 juta hektare hutan yang terdiri atas 14,2 juta hektare
kawasan
hutan produksi dan 5 juta hektare kawasan hutan konservasi mengalami
degradasi dan deforestasi (penggundulan).
"Degradasi dan penggundulan sebagai akibat kesalahan dalam
pelaksanaan pengelolaan hutan secara liar," ujar Moch Toha MB, di
sela-sela Pelatihan Team Work and Leadership Badan Planologi di
Citarik,
Sukabumi, Jabar, kemarin.
http://kompas.com/kompas-cetak/0011/28/METRO/ptma20.htm
>Selasa, 28 November 2000
Sidang Kasus Bob Hasan
PT Mapindo Parama Gunakan Pemotretan Tahun 1992
Jakarta, Kompas
Mantan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Tanah (Dirjen
Intag) Departemen Kehutanan, Sumahadi mengakui, PT Mapindo
Parama (MP) menggunakan hasil pemotretan udara tahun 1992.
Penggunaan foto udara hasil pemotretan hutan yang dilakukan
sebelum Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Depertemen Kehutanan
dan PT MP pada tahun 1996 tersebut atas seizin dirinya selaku
Dirjen Intag agar proses pemetaan hutan segera dapat diselesaikan.
Penjelasan Sumahadi ketika menjadi saksi dalam sidang kasus
dugaan korupsi dalam proyek pemetaan hutan lindung oleh PT MP
dengan terdakwa Muhammad ''Bob'' Hasan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Senin (27/11), tersebut membuat heran majelis hakim
yang diketuai Subardi. ''Bagaimana bisa dalam proyek pemetaan itu
menggunakan hasil potret udara sebelum tahun 1992? Tujuan Proyek
itu kan untuk membuat peta hutan lindung dengan cara pemotretan
melalui udara. Kalau potret udara yang digunakan adalah hasil
pemotretan sebelum tahun 1996, kan berarti mengurangi biaya,''
tanya Subardi.
http://kompas.com/kompas-cetak/0011/28/METRO/geol20.htm
>Selasa, 28 November 2000
Geolog Harus Cepat Atasi Longsor
Yogyakarta, Kompas
Mengingat hujan lebat diperkirakan masih akan turun untuk hari-hari
mendatang, masih sangat mungkin longsoran-longsoran susulan
akan terjadi di lereng barat daya Pulau Sumatera, dan juga lereng
selatan Pulau Jawa. Lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki
jurusan geologi diharapkan turun memberikan keterangan praktis
untuk menyelamatkan diri dari peristiwa longsor, sehingga korban
jiwa bisa ditekan.
Hal tersebut diungkapkan ahli geologi UGM yang akhir-akhir ini giat
mengadakan penelitian longsoran di Purworejo, Dr Dwikorita
Karnawati MSc kepada Kompas, Senin (27/11). ''Hasil kajian Tim
Geologi UGM, salah satu penyebab banyaknya korban yang
meninggal di daerah longsor, karena ketidaktahuan atau kurang
pahamnya masyarakat tentang kondisi alamnya yang potensi
longsor dan tidak mengetahui gejala awal sebuah lereng akan
longsor,'' tegas Dwikorita.
http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2000112800135210
Dephut Sanggupi Penuhi Target DR Rp 3,5 Triliun
Media Indonesia - Ekonomi (28/11/2000 00:13 WIB)
JAKARTA (Media): Departemen Kuhutanan (Dephut) akan penuhi target
pencapaian Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
yang diminta Panitia Anggaran DPR sebesar Rp 3,5 triliun. Untuk
mencapai target itu Dephut minta kewenangan untuk melakukan
penujukan pemenang lelang kayu curian secara langsung dan
pemberatasan pencurian kayu harus didukung pihak terkait secara
serius.
Menurut Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail, sebelumnya Komisi III
DPR dan Dephut sudah menyepakati target penerimaan DR dan PSDH
adalah sebesar Rp 2,97 triliun. Namun Panitia Anggaran DPR
berpendapat
Dephut dapat menigkatkan penerimaan DR dan PSDH hingga Rp 3,5 trilun.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0011/28/nas11.htm
Selasa, 28 Nopember 2000
Nelayan HNSI Keluhkan Pembagian Wilayah Laut
JAKARTA - Para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia (HNSI) mengeluhkan Pasal 3 dan 10 UU No 22/1999
tentang Otonomi Daerah, menyangkut pembagian wilayah laut
berkaitan dengan rencana penerapan otonomi daerah pada 1 Januari
2001. Keberadaan pasal mengenai pembagian wilayah dan
kewenangan daerah itu dinilai berpotensi menciptakan konflik
antarnelayan, sehingga diusulkan untuk direvisi.
http://kompas.com/kompas-cetak/0011/28/DAERAH/huta23.htm
>Selasa, 28 November 2000
Penjarahan Terus Terjadi Hutan Jati KPH Cepu Porak-poranda
Cepu, Kompas
Penjarahan kayu di hutan jati yang dikelola Perum Perhutani Unit I Jawa
Tengah, khususnya di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu, hari-hari
ini makin merajalela. KPH Cepu ini
mencakup Kabupaten Cepu dan Blora. Aktivitas ini diduga kuat
melibatkan oknum-oknum TNI dan Polri yang bekerja sama dengan
sejumlah broker dan industri kayu.Para penjarah sudah tidak lagi
takut terhadap petugas Brimob yang diturunkan, apalagi polisi
kehutanan dan mantri kehutanan. Pada siang bolong pun, mereka
melakukan penjarahan, disusul aksi "acuh tak acuh" menanam
palawija di bekas hutan yang dibabat itu. Modus operandi
penjarahan, diduga berjangka jauh, yaitu untuk sepenuhnya
menguasai kawasan hutan jati milik negara dengan cara-cara
penyerobotan tanah.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0011/28/eko7.htm
Selasa, 28 Nopember 2000
Produksi Kentang Petani Dieng Naik 11 Persen
WONOSOBO-Produksi kentang petani di daerah dataran tinggi Dieng,
Wonosobo, dan Banjarnegara naik antara 7 dan 11 persen. Kenaikan
tersebut terjadi setelah mereka menggunakan fungisida baru Cursate
Equation.
Selain kentang, produksi tomat juga naik. ''Kadang-kadang kenaikan
produksi kentang dan tomat malah lebih dari 11 persen. Ini kami ambil
angka rata-ratanya saja,'' kata Mahmudi, petani asal Desa Condong,
Banjarnegara.
http://www.surabayapost.co.id/
NASIONAL Selasa, 28 November 2000
Nelayan Kecil Terancam
Jakarta - Surabaya Post
Kalangan konglomerat besar bidang perikanan kini sedang melakukan "gerakan bawah
tanah", yakni berusaha menghapus Keppres mengenai pelarangan beroperasinya kapal
pukat
harimau (trawl). Padahal Keppres No. 9 tahun 1973 itu nyata-nyata melindungi
beroperasinya
kapal-kapal ikan milik rakyat kecil.
Hal itu diungkapkan konsultan di bidang perikanan dan kelautan M. Wisnu Widjaya ME
MSc, di Jakarta, Senin (27/11), menyongsong akan diselenggarakannya diskusi
mengenai usaha
dibidang perikanan dan kelautan 5 Desember 2000 mendatang.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0011/28/dar13.htm
Selasa, 28 Nopember 2000
Perlu Perda "Pas'' Kayu dari Hutan Rakyat
MASALAH dualisme pengeluaran surat "pas''
pengiriman kayu dari hutan rakyat, barang jadi,
dan kayu galian, pelaksanaanya di Blora banyak
mengundang kontroversi.
Sebagian menilai kebijakan itu justru akan
menimbulkan masalah baru, namun sebagian lagi
sependapat atas kebijakan itu dalam rangka
meningkatkan pendapatan untuk Blora,
menjelang pelaksanaan otonomi daerah 2001.
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
