Nampaknya SBY/JK dkk perlu sekali bertindak tegas dan cepat
  tanpa perlu malu-malu kucing atau bermental selalu sungkem atau
  tiarap di depan senior-nya.
   
  Konco lawas ya konco lawas-lah tapi harta karun NKRI ini perlu
  kembali, kalau masih mau punya negara kesatuan....
   
  "Top Markotop", anak cucu, sanak saudara plus konco-konco lawas
  nampaknya perlu disikat bersih!
  Pertanyaannya "apakah SBY/JK dkk ini berani?"
   
  Gunakanlah kesempatan yang ada, mumpung semuanya masih hidup
  dan bukti masih segar bugar dalam ingatan!
  Are you ready?
   
  Salam
  Las.
  

Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
          Oleh M Fadjroel Rachman
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0709/20/opini/3857295.htm
====================

Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, patut
diacungi jempol karena ia meluncurkan program global Stolen Asset
Recovery Initiative di Markas Besar PBB, New York (Senin, 17/9).
Korupsi di mana pun di dunia, termasuk di Indonesia, adalah kejahatan
terhadap umat manusia (crimes against humanity), bukan sekadar
kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dan yang terpenting,
korupsi di suatu negara kini bukan lagi masalah negara itu sendiri,
tetapi sudah menjadi kepedulian semua bangsa dan negara di dunia.

"From now on it should be harder for kleptocrats to steal the public's
money, and easier for the public to get its money back," kata Antonio
Maria Costa, Direktur Eksekutif UN Office on Drugs and Crime (UNODC),
badan PBB yang bertanggung jawab atas program Stolen Asset Recovery
(StaR) Initiative ini.

Alhasil, Soeharto dan keluarganya kini tak boleh buru-buru senang
dengan putusan Mahkamah Agung yang mengganjarnya ganti rugi Rp 1
triliun atas kemenangannya terhadap majalah Time yang membeberkan
kekayaan keluarga Cendana ini mencapai miliaran dollar AS, yang diduga
hasil KKN selama berkuasa. Menurut versi StAR PBB, Soeharto menduduki
peringkat pertama koruptor dunia, "menggelapkan" 15 miliar-35 miliar
dollar AS.

Korupsi Soeharto

Indonesia ikut menandatangani UN Convention against Corruption (2003),
tentu terikat menyukseskan program StAR. Kehadiran Adiyatwidi Adiwoso,
Deputi Perwakilan Tetap RI untuk PBB, dan Arif Havas Oegroseno,
Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI,
menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bergerak
cepat menuntaskan kasus korupsi yang disorot Sekjen PBB Ban Ki- moon
dan UNODC.

SBY harus bergerak cepat? Karena StAR Initiative PBB (Lihat
http://siteresources. worldbank.org/NEWS/Resources/Star- rep-full.pdf)
menegaskan fokus program pada sepuluh nama, high earning political
leaders who have been accused of corruption and stealing from the
people, yaitu (1) Soeharto, Indonesia (1967-1998), 15 miliar- 35
miliar dollar AS; (2) Ferdinand E Marcos, Filipina (1972-1986), 5
miliar-10 miliar dollar AS; (3) Mobutu Sese Seko, Kongo (1965-1997), 2
miliar-5 miliar dollar AS; (4) Sani Abacha, Nigeria (1993-1998), 2
miliar- 5 miliar dollar AS; (5) Slobodan Milosevic, Serbia/Yugoslavia
(1989-2000) 1 miliar dollar AS; (6) Jean- Claude Duvalier, Haiti
(1971-1986), 300 juta-800 juta dollar AS; (7) Alberto Fujimori, Peru
(1990-2000), 600 juta dollar AS; (8) Pavlo Lazarenko, Ukraina
(1996-1997), 114 juta-200 juta dollar AS; (9) Arnoldo Aleman,
Nikaragua (1997-2002), 100 juta dollar AS; dan (10) Joseph Estrada,
Filipina (1998- 2001), 78 juta-80 juta dollar AS. Yang terakhir ini
malah sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Soeharto
masih bisa tertawa gembira ketika diberi tahu ia menang atas Time.

Pengumuman PBB seolah membenarkan laporan Time (Asia) yang menemukan
harta Soeharto Inc senilai 15 miliar-73,4 miliar dollar AS. Keputusan
MA jelas mengancam kebebasan pers nasional dan internasional,
ketakberpihakan hukum, mengabaikan UU Pers, dan menihilkan investigasi
empat bulan Time (Asia) di seluruh dunia melalui cover both sides.

Kebenaran investigasi Time (Asia), selain ditegaskan PBB, juga melalui
tindakan Jaksa Agung Hendarman Supandji menyidangkan Yayasan
Supersemar Soeharto dan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC)
Tommy Soeharto, selain upaya merebut uang Soeharto Inc, senilai 36
juta euro di BNP Paribas, cabang Guernsey, Inggris. Walaupun uang 10
juta dollar AS raib entah ke mana—dipulangkan atas bantuan dua mantan
Menhuk dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin, tak diusut
sama sekali oleh Hendarman Supandji—tetapi arah investigasi Time
(Asia), tindakan Jaksa Agung, dan ikrar Sekjen PBB Ban Ki-moon sejajar
untuk melawan korupsi di seluruh dunia.

Korupsi itu kejahatan

Mimpikah mengejar harta koruptor kelas dunia? Filipina membuktikan
ketegasannya, perlu 18 tahun memperoleh 624 juta dollar AS hasil
korupsi Marcos yang disimpan di Swiss. Penulis bertemu Ketua
Presidential Commission on Good Government (PCGG) Heydi Yorac
(almarhum) di Manila. Ia mengatakan, "Soalnya bukan berapa lama atau
berapa uang korupsi yang kembali, tetapi Filipina secara moral
menegaskan korupsi itu adalah kejahatan. Korupsi itu salah."

Karena itu, SBY juga harus membentuk komisi nasional semacam PCGG
untuk menuntaskan masalah Soeharto Inc. Rakyat dan dunia pasti
mendukungnya.

Joseph Estrada, mantan Presiden Filipina (1998-2001)—pencuri kelas
dunia urutan kesepuluh PBB dan hanya mencuri 78 juta-80 juta dollar AS
uang negara—dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Rabu, 12
September 2007 oleh Sandiganbayan, pengadilan khusus korupsi Filipina,
yang persidangannya enam tahun lebih.

Kenapa korupsi adalah musuh umat manusia? Ban Ki-moon menegaskan,
harta negara yang dikorupsi dapat membiayai program sosial dan
infrastruktur publik. "Every 100 million dollars recovered could fund
full vaccinations for 4 million children, provide water connections
for some 250,000 households, or fund treatment for over 600,000 people
with HIV/AIDS for a full year." Tentu korupsi Soeharto, jika berhasil
dikembalikan ke kas negara, bisa menyelamatkan 120 juta rakyat miskin
Indonesia, yang hidup dengan 2 dollar AS per hari, 40 juta
pengangguran (tertutup dan terbuka), serta ribuan anak-anak busung
lapar yang terancam maut di Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lain
hari ini.

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara
Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) 



                         

       
---------------------------------
Be a better Globetrotter. Get better travel answers from someone who knows.
Yahoo! Answers - Check it out.

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke