LSM "Jadi-jadian" Berkaitan dengan Dana Negara Donor
Ditulis oleh Kompas
Kamis, 26 April 2007
Jakarta, Kompas - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyadari akan
pentingnya akuntabilitas keuangan lembaga yang dikelolanya kepada publik.
Mereka mengakui bahwa publik berhak tahu akan keuangan lembaga mereka,
termasuk juga program-program yang mereka jalankan. Kalangan LSM juga mengakui
munculnya LSM "jadi-jadian" yang berkaitan dengan kucuran dana negara donor.
LSM semacam itu menimbulkan dampak negatif dan menyebabkan citra LSM buruk di
mata masyarakat.
Demikian penjelasan Ketua Indonesia Corruption Watch Teten Masduki,
Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Pekerja dan Anak Apong
Herlina, serta Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Firmansyah Arifin di
Jakarta, Rabu (17/9). Ketiga LSM itu selama ini mengaku sudah menjalankan
transparansi dalam sistem pelaporan mereka. Misalnya, ICW secara rutin telah
melaporkan keuangan, program, bahkan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga
auditor independen. Bagi publik yang ingin mengetahui, bisa mengakses melalui
situs ICW.
Menurut mereka, sebagai lembaga yang diberi kepercayaan oleh lembaga donor
untuk berperan dalam memberdayakan masyarakat, sepatutnya jika LSM
mempertanggungjawab kan keuangan yang diberikan donor kepada publik.
Apong Herlina menjelaskan, pemberian dana dari lembaga donor diberikan
kepada sebuah LSM karena LSM tersebut dipandang mampu memberdayakan masyarakat
melalui program-programnya. Bukan semata karena melihat individu maupun profil
LSM tersebut. Apong mengatakan, LSM yang dikelolanya memperoleh dana dari Pan
Indonesia.
"Itu sama dengan pinjaman luar negeri kepada pemerintah. Negara-negara
luar memberikan pinjaman karena melihat pemerintah memiliki program untuk
memberdayakan masyarakat," jelas Apong.
Agen asing
Teten Masduki mengatakan, dengan bersikap transparan dan akuntabel dalam
sistem laporan keuangan, sebenarnya justru mendatangkan keuntungan bagi LSM
sendiri. "Selama ini LSM itu dituduh agen asing. Nah, dengan kami
memublikasikan keuangan dan program kami, masyarakat jadi tahu apakah betul
LSM itu agen asing," kata Teten. ICW memperoleh pendanaan dari Pemerintah
Belanda, Pemerintah Swedia, LSM-LSM di Belanda dan Swedia, Ford Foundation,
Asia Foundation, dan Partnership for Governance.
Apong Herlina menjelaskan, ada dua jenis LSM di Indonesia. Pertama, LSM
yang melakukan fungsi kontrol masyarakat sehingga mereka mengambil jarak
terhadap penguasa ataupun lembaga yang dikontrolnya. Kedua, LSM yang
melaksanakan program pemerintah. Menjamurnya LSM terutama dipicu oleh
persyaratan- persyaratan yang dipicu oleh lembaga-lembaga keuangan
internasional. Sebagai contoh, Bank Dunia yang mensyaratkan perlunya
pemerintah bekerja sama dengan LSM dalam proyek yang akan mereka kucurkan.
Akibat persyaratan ini justru menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya LSM
"jadi-jadian" .
"Sekadar memenuhi persyaratan itu, pemerintah lalu menggandeng LSM yang
tidak jelas motivasinya untuk diajak bekerja sama. Dengan telah terpenuhinya
syarat itu, dana pun segera cair," jelas Apong.
Fenomena lain yang terjadi adalah munculnya LSM- LSM tandingan. LSM
tandingan ini berfungsi melawan isu- isu yang dilontarkan oleh LSM tertentu
yang selama ini vokal mengkritik pemerintah, legislatif, ataupun lembaga
tertentu.
"Semua contoh ini telah menggeser dan merusak citra LSM. Salah satu
contohnya adalah ketika cairnya dana Jaring Pengaman Sosial. Kita tahu bahwa
tiba-tiba pada saat itu muncul LSM pelat kuning yang tiba-tiba mengatasnamakan
diri mereka sebagai LSM pemerhati masyarakat. Inilah yang merusak citra LSM,"
kata Apong. (VIN)
http://www.kpmm. or.id/index. php?option= com_content& task=view&
id=49&Itemid= 1
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
[Non-text portions of this message have been removed]
