Latar belakang
Peraturan Meneg BUMN No.PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang & Jasa BUMN, memberikan keleluasaan bagi BUMN dalam melakukan
pengadaan barang & jasa sesuai kebutuhan bisnis. Kebijakan ini memperkuat
posisi BUMN sebagai entitas bisnis, bukan entitas pemerintah yang harus
berpedoman Keppres No.80/tahun 2003. BUMN yang menggunakan dana diluar
APBN/APBD diberikan kewenangan penuh mengatur tata cara belanja secara cepat,
fleksibel, efisien, efektif sehingga tidak kehilangan peluang bisnis dan
menimbulkan kerugian.
Menteri BUMN melalui surat edaran tertanggal 8 Mei 2009 No.SE-07/MBU/2009
meminta seluruh Direksi BUMN menyusun dan menyesuaikan peraturan/keputusan
pengadaan barang & jasa dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif,
kompetitif, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
Mewujudkan peraturan pengadaan barang & jasa yang sesuai dengan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik maka diperlukan pengalaman & pemahaman mengenai
segala sesuatu yang berkaitan dengan praktek pengadaan barang & jasa serta
ketrampilan merumuskan kebijakan tersebut.
Tanpa dibekali legal drafting yang baik & benar, maka kekeliruan merumuskan
kebijakan pengadaan barang & jasa akan cenderung koruptif sehingga dapat
menyeret pejabat pembuat kebijakan tersebut.
Sebaliknya, memahami arah kebijakan pengadaan barang & jasa BUMN dapat menjadi
pertimbangan bagi rekanan memenangkan lelang/tender.
Pokok Materi
1. Potensi kerugian perusahaan/BUMN dan kecurangan dalam pengadaan barang
& jasa.
2. Tinjauan hukum terhadap Peraturan Meneg BUMN No.PER-05/MBU/2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa BUMN.
3. Sosialisasi Peraturan Meneg BUMN No.PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa BUMN.
4. Tehnik menyusun peraturan/Keputusan Direksi tentang Pengadaan Barang &
Jasa.
Maksud & Tujuan
1. Mencegah kerugian keuangan perusahaan/BUMN.
2. Menciptakan peraturan pengadaan barang & jasa yang fair, akuntabel,
efisien & efektif.
Fasilitator
1. Hambra, SH. MH
Biro Hukum Kementerian BUMN
2. Muhammad Yusuf, SH. MM.
Direktur Hukum & Regulasi d/h As.Pid.Khusus
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Acara & Tempat
Kamis, tanggal 25 Juni 2009 jam. 08.30 - 16.30
Hotel Lumire d/h Aston Atrium,
Jl. Raya Senen 135 - Jakarta Pusat
B i a y a
Rp 2.000.000,- / orang
ditransfer ke Bank BCA KCP Nusantara
Rekening No. 7150530088 an. DELYA ROSMALA.
- Pembayaran sebelum H-7 hari diberikan potongan Rp
500.000,-/orang.
- Pembatalan setelah H-7 hari dikenakan cancel fee Rp
500.000/orang.
Fasilitas
- Coffee morning/break & Lunch
- Seminar kit & souvenir
- door prize handphone
Informasi & Pendaftaran
PUSAT STUDI HUKUM & BISNIS (PSHB)
Jl. Belimbing Raya No.31, Depok - 16432
Telp. 021-7776148 atau 021-2897 4567
sms. 085814312348 fax. 021-77217148
milis: diskusihukumbis...@yahoogroups.com
blog: http://www.hukumbisnis.co.cc
e-mail: sekretariat.p...@gmail.com
