Pikiran Rakyat , Senin, 25 April 2005
Oleh SRI-EDI SWASONO
GONJANG-GANJING dan kekacauan mengenai BBM saat ini tidak terlepas
dari skenario panjang untuk melumpuhkan (disempowering) kedaulatan
ekonomi Indonesia.
Secara lebih umum, pelumpuhan kedaulatan ekonomi Indonesia berawal
dari upaya mengamendemen UUD 1945, amendemen mana ternyata telah
mengubah substansi dan ideologi nasional yang terkandung dalam UUD
1945. Sehingga sebenarnya UUD 1945, setelah diamendemen 4 kali telah
menjadi UUD baru, yang lebih tepat disebut sebagai UUD 2002.
Pembukaan UUD (jiwa) dan batang tubuh UUD (badan) tidak bersambung
lagi. Sejak berlakunya UUD 2002 ini maka ekonomi benar-benar
didorong untuk bercorak ekonomi liberal, kapitalistik, dan
bermekanisme pasar bebas. Dengan demikian, maka bagi Indonesia
globalisasi adalah liberalisasi dan neoliberalisasi serta membuka
diri untuk penjajahan ekonomi.
Secara lebih khusus, kekacauan mengenai BBM Indonesia saat ini
bersumber pada UU No. 22 Tahun 2001 sebagai niat untuk
meliberalisasi dunia perminyakan Indonesia. UU itu dengan cara
terang-terangan berniat jahat untuk menggusur Pasal 33 UUD 1945 yang
berperan sebagai penjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Seharusnya, tanpa keraguan sedikit pun MK (Mahkamah Konstitusi)
menyatakan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi batal
demi hukum. Hal ini dapat kita lihat dari Konsideran UU No. 22 Tahun
2001 yang keliru dan menegaskan, "... Mengingat... Pasal 33 ayat (2)
dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945...."
Konsideran semacam ini sama sekali tidak valid karena, pertama,
Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) dan ayat (3) sebenarnya tidak
berubah hingga sekarang dan tetap utuh sebagaimana aslinya. Kedua,
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku
saat ini bukanlah ayat-ayat yang diubah pada perubahan kedua (tahun
1999-2000), tetapi adalah pada perubahan keempat (tahun 2002).
Padahal, perubahan kedua Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) sangat
berbeda bunyi dan substansinya dengan perubahan
keempat. Perubahan keempat atau "final" ini baru berlaku pada tahun
2002.
Dengan kata lain, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 telah merujuk pada
Pasal
33 dan ayat-ayatnya yang tidak sama dengan Pasal 33 dan ayat-ayatnya
sesuai
perubahan keempat tahun 2002.
Artinya, UU No. 22 Tahun 2001 yang berlaku pada tanggal 23 November
2001
tidak bisa merujuk pada Pasal 33 hasil perubahan keempat ("final")
yang
berlaku tahun 2002.
Ketiga, andaikata pun tidak ada selisih tahun tentang ditetapkannya
UU No.
22 Th. 2001 dengan Undang-Undang Dasar "final" yang beralaku pada
tahun 2002
dan andaikata pun diberlakukan "asas keterkaitan antarayat" dalam
suatu
pasal UUD, maka hal ini tidak bermakna apa pun karena keseluruhan
bunyi ayat
pada Pasal 33 hasil amendemen kedua sama sekali berbeda dengan bunyi
keseluruhan ayat-ayat Pasal 33 dalam hasil perubahan keempat
yang "final".
Keempat, jadi perubahan kedua (yang akhirnya diubah lagi oleh
perubahan
keempat) telah membuat Pasal 33 kehilangan "asas kekeluargaan",
menjadi
liberalistik dan menonjolkan "asas efisiensi" yang tidak jelas
tataran mikro
dan makronya. Bunyi Pasal 33 hasil perubahan kedua bibitnya telah
kelihatan
sejak awal yang mengakibatkan Prof. Mubyarto dan Prof. Dawam Rahardjo
mengundurkan diri tanggal 23 Mei 2001 dari Tim Pakar BP-MPR.
Dengan kata lain, UU Migas Tahun 2001 sejak awal sudah memiliki
antisipasi
kuat bakal "menang" dalam menggusur Pasal 33, dan ini semua merupakan
rencana untuk melumpuhan kedaulatan nasional, khususnya dalam dunia
perminyakan nasional.
Lie Chin Wei telah menepuk dada, menyatakan diri sebagai "market
libertarian" dan menanti-nanti diubahnya Pasal 33 UUD 1945 asli
sebagai
tantangan pribadinya. Lie Chin Wei ini mulai banyak penganutnya.
Ketika hal
ini saya sampaikan kepada Presiden, Presiden menyatakan "tidak
senang"
dengan ucapan seperti itu dan minta saya menyampaikan sikap Presiden
itu
kepada yang bersangkutan. Moga-moga tidak terlalu banyak elite
bisnis dan
politik serta kaum birokrat kita yang menjadi sontoloyo atau agen
asing yang
merasa sah-sah saja menggerogoti kedaulatan ekonomi nasional
Indonesia.
DPR telah "kebobolan" menerima UU Migas dan Presiden saat itu telah
lengah
ketika mengesahkan UU Migas ini. Sudah selayaknya MK (Mahkamah
Konstitusi)
menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas
Bumi batal demi hukum, karena konsiderannya keliru dan tidak
valid.***
Penulis, pengamat ekonomi.
--- End forwarded message ---
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED]
To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED]
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL
PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED])
Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED])
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED])
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]),
Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED])
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED])
---------------------------------------------------------------------
