Rekan2 ysh., Saya setuju dengan pemikiran Pak Kabul. Seingat saya, dulu di milist ini pernah ada pemikiran/usulan bgmn kalau BPMIGAS juga menggunakan tenaga2 pensiunan atau mereka yang ngambil pensiun dini dari KKKS. Kan banyak, dan mungkin mereka sudah tinggal kerja amal saja untuk bangsa, karena dengan pesangon yang cukup, kehidupan mereka sudah tercukupi untuk ke depan. Mereka2 ini punya pengalaman bertahun-tahun di KKKS, mungkin mengetahui seluk-beluk proses inter company charges-nya dari pandangan corporate secara internal. Kita tahu bahwa uang itu hanya berputar-putar di lingkungan korporasi itu saja karena satu company besar biasanya punya bagian Technology Centre, punya Research and Development yang jasanya bisa dijual ke bagian E&P. Disamping itu, kita tahu juga bahwa standarisasi di kumpeni besar membuat kumpeni tersebut dapat mengontrol segala sesuatunya dari head office-nya, termasuk IT-nya. Dengan keadaan ini, kumpeni kita disini jadi membayar jasa pengontrolan/pengelolaan IT tsb kesana, dan dilain pihak menutup kesempatan kerja IT disini, karena pekerjaan tsb sudah dilakukan disana. Ini juga nampaknya merupakan suatu hal yang membuat cost recovery menjadi besar dan tidak kembali ke kita. Saya tertarik dengan besarnya perbedaan cost/barrel minyak di kita (US$9) dibandingkan dengan di Malaysia atau di North Sea (US$3), yaitu sebesar 3 kali lipat. Pertanyaan saya bagaimana harga2 tsb diperbandingkan? Komponen apa yang kiranya membuat ongkos di kita menjadi sedemikian besar? Wassalam, Harry Kusna Kabul Ahmad <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Untuk itulah, maka BPK dan BPKP harus merekrut ahli-ahli dibidang Explorasi dan Exploitasi MiGas. Saatnya ahli perminyakan, geologi, geofisika, tambang, sipil, elektro, mesin baik yang kerja di Hulu maupun Hilir migas yang berpengalaman dididik sebagai auditor dan mengerti akuntansi keuangan perusahaan dan bisnis.
Jangan hanya lulusan Ekonomi atau STAN, tapi tenaga ahli teknik yang menegrti lapangan Bila ada penggelembungan akan mudah "dibaca" dan di interograsi. Begitu juga KPK.... =ka= ----- Original Message ----- From: To: Sent: Wednesday, January 24, 2007 8:22 AM Subject: [iagi-net-l] Lagi Lagi Cost Recovery > > Ternyata Disemua Sektor Sami Mawon....... > > ISM > > Cost Recovery Digelembungkan > > > jakarta, kompas - Praktek penggelembungan biaya pemulihan (cost > recovery) menjadi salah satu penyebab tingginya biaya produksi > minyak di Indonesia. Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) > cenderung menggelembungkan cost recovery untuk memperbesar > nilai bagi hasil migas yang mereka terima. > Hal tersebut merupakan kesimpulan dari hasil audit Badan > Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas cost recovery > KKKS kurun waktu 2002-2005. Hasil audit tersebut disampaikan > Kepala BPKP Didi Widayadi, Selasa (23/1), di Jakarta. > Dalam kurun waktu itu, BPKP melakukan audit atas 152 KKKS, > terdiri atas 47 KKKS yang sudah produksi, 89 KKKS belum > produksi, 8 KKKS dalam proses dikembalikan ke pemerintah, dan 8 > KKKS baru. > Sejumlah temuan audit yang nilainya menonjol antara lain pajak > perseroan dan pajak atas bunga, dividen, dan royalti Rp 6,242 > triliun, kredit Investasi Rp 2,476 triliun, kelebihan > pembayaran biaya home office Rp 1,626 triliun, pembebanan > tunjangan pajak Rp 860 miliar, pembebanan gaji ekspatriat tanpa > izin kerja Rp 495 miliar, pembebanan biaya tanpa approval BP > Migas Rp 470 miliar, biaya depresiasi aset Rp 462 miliar, > pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan Rp 409 miliar, > biaya yang tidak berkaitan dengan KKKS Rp 204 miliar, > pembebanan biaya legal dan konsultan Rp 163 miliar. > Didi mencontohkan pada satu KKKS ada temuan biaya yang > erulang-ulang. "Apakah ini merugikan negara? Tentunya ya, tapi > sebgaimana tadi disebutkan cost recovery ini dasarnya kontrak. > Tentunya ini harus tegas, tidak boleh atau bagaimana > aturannya," ujarnya. > Contoh praktek penggelembungan biaya home office terjadi karena > KKKS mengajukan nilai yang melebih tarif maksimum yang > diperbolehkan, KKKS membebankan biaya di negara lain ke > Indonesia, maupun KKKS membebankan kerugian penjualan rumah > atau mobil ekspatriat karena dipekerjakan di Indonesia. > Celah penggelembungan tidak lepas dari implementasi kewenangan > BP Migas dan Ditjen Migas yang belum optimal. PerencaBPKP > Temuan audit tahun buku 2002-2005 atas 43 KKKS yang sudah > berporduksi, seluruhnya berjumlah Rp 18,07 triliun. Namun, > sampai 31 Desember 2006, temuan yang telah dilaporkan ke Badan > Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan KKKS untuk ditindaklanjuti > baru sekitar Rp 8,695 triliun atau 48 persen. Sisa temuan yang > belum ditindaklanjuti Rp 9,4 triliun atau 51 persen. > Bukan kali ini saja, ditemukan praktek penggelembungan cost > recovery. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan pernah > mengungkapkan potensi kerugian negara sebesar Rp 13 triliun > untuk periode 2003-2204. > Didi mengatakan praktek penggelembungan cost recovery tersebut > menjadi salah satu penyebab tingginya biaya produksi minyak di > Indonesia. "Biaya produksi minyak Indonesia per barrel mencapai > 9 dollar AS per barrel. Bandingkan dengan di M alaysia yang > hanya sekitar 3,7 dollar AS per barrel, atau di North Sea yang > paling sulit pun juga hanya sekitar 3 dollar AS per barrel," > papar Didi. > Padahal, apabila biaya produksi minyak bisa diturunkan 1 dollar > AS per barrel, sektor migas bisa menghemat 2,5 miliar dollar AS > per tahun. Diakui Didi, pihaknya hanya bisa menyampaikan temuan > ke BP Migas. Meskipun begitu, ia menjanjikan akan > merekomendasikan proses ke pengadilan jika terbukti ada > penggelembungan. > Sementara Kepala BP Migas Kardaya Warnika menilai perbandingan > cost recovery yang dilakukan BPKP tidak sebanding. "Kalau mau > membandingkan, harus apple to apple, produksi dengan produksi," > kata Kardaya. > Menurutnya, biaya produksi minyak di Indonesia justru lebih > murah. Biaya produksi di lapangan Chevron Pacific Indonesia > hanya sekitar 1 dollar AS per barrel. (DOT > > --------------------------------- Never miss an email again! Yahoo! Toolbar alerts you the instant new Mail arrives. Check it out.
