Lebih dari itu, penyetopan pasir timah, juga menguncang harga timah dunia. (lihat berita dibawah)
.............. The move helped propel tin prices to $12,800 a tonne on Monday, its highest in more than two decades. The three-month price was quoted at $12,550 in late trade on the London Metal Exchange on Tuesday. .................. Bravo..maju terus penertiban penyelundupan barang tambang. --------------------- Illegal tin miners in Indonesia remain shut By John Aglionby in Jakarta Published: February 13 2007 21:12 | Last updated: February 13 2007 21:12 Less than half of the 37 illegal tin miners shut by the Indonesian police are likely to re-open, the government predicted on Tuesday. In addition Indonesian police warned on Tuesday that production from Koba Tin, the country’s second largest producer, might be shut down for breaking the law after three of its directors were arrested on Monday on charges of sourcing tin from illegal mines and operating outside their mining leases. Koba, which is 75 per cent owned by Malaysia Smelting Corporation, was forced to suspend exports after the arrests, but it will continue to mine and smelt. The move helped propel tin prices to $12,800 a tonne on Monday, its highest in more than two decades. The three-month price was quoted at $12,550 in late trade on the London Metal Exchange on Tuesday. As a result of Koba’s supply suspension, tin production in Indonesia, the world’s largest exporter, could therefore fall well below the current estimate of 90,000 tonnes. Indonesia’s illegal miners accounted for around half of last year’s production of about 120,000 tonnes. Amrullah Harun, the head of the provincial government mining office in Bangka Belitung, where all the illegal operators are based, said a team from several government departments and the police was making slow progress in helping them meet new regulations to become legal. “We can’t yet predict how many will meet all the new criteria but I think it will be much less than half,” he said. “They are going to have to change their technology to meet the new technological and environmental requirements. This is going to take a long time, probably months.” The police shut the 37 illegal operators in October for failing to pay royalties and for alleged environmental destruction. The government last month issued rules stating that companies would only be allowed to export tin if they met environmental, technical and administrative criteria. Imam Sudjarwa, the Bangka police chief, was confident the authorities had a strong case against Koba, which is accused of buying tin from illegal miners operating outside its contract of work. Koba did not comment. Copyright The Financial Times Limited 2007 -----Original Message----- From: OK Taufik [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Sunday, February 18, 2007 2:16 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: [iagi-net-l] Penyetopan Pasir RI Guncang Singapura *Penyetopan Pasir RI Guncang Singapura (jawapos)* JAKARTA - Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil, melarang ekspor pasir ke Singapura mulai 6 Februari 2007. Bagi perusahaan yang sudah menandatangani kontrak jual beli, ekspor dapat dilakukan sampai dengan tanggal 5 Februari 2007. Keluarnya aturan tersebut langsung diikuti dengan sikap tegas pemerintah. Minggu lalu, lima kapal penarik atau tugboat dan lima tongkang bermuatan pasir darat ditangkap dan ditahan aparat TNI Angkatan Laut dari Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Barat. Kapal-kapal tersebut diduga akan mengangkut pasir darat itu ke Singapura atau melakukan ekspor pasir darat ilegal. Menanggapi larangan dan sikap tegas pemerintah Indonesia tersebut, Menteri Pembangunan Nasional Singapura Mah Bow Tan menyatakan pemerintah Singapura kecewa dengan keputusan Indonesia. Kepada Parlemen Singapura kemarin, Bow Tan menilai klaim Indonesia bahwa eskpor pasir telah merusak lingkungan dan berpengaruh terhadap garis perbatasan Singapura sebagai klaim tidak berdasar. Menteri Mah Bow Tan mengaku telah mengajak koleganya di Indonesia untuk melakukan pembicaraan bilateral. "Namun saya ragu ajakan tersebut akan diperhatikan, sebab sampai sekarang belum ada tanda-tanda dari Jakarta untuk membuka dialog," ujarnya. Sejak Februari 2003, ekspor pasir ke Singapura diperbolehkan namun dengan syarat harus dipergunakan hanya untuk proyek reklamasi pantai. Sebagian besar pasir yang diekspor ke Singapura berasal dari Kepulauan Riau, wilayah Indonesia yang paling dekat dengan Singapura. Namun tambahan pasir dari Indonesia itu ternyata berdampak pada posisi garis batas Singapura Indonesia. Inspektur Jenderal TNI AL Mayor Jenderal Mar Nono Sampono mengungkapkan bahwa saat ini daratan Singapura bertambah 12 kilometer (km) ke arah perairan Indonesia. Pada saat yang sama, wilayah perairan Indonesia berkurang 6 km. Departemen Luar Negeri (Deplu) mendukung sikap Menteri Perdagangan yang melarang ekspor pasir laut ke Singapura. Pasalnya, pasir yang diimpor oleh Singapura tersebut juga digunakan sebagai dalih untuk mengulur-ulur perjanjian perbatasan antara dua negara. Direktur Jenderal Asia Timur dan Pasifik Primo Alui Juliarto menegaskan, Permendag tentang ekspor pasir laut sangat tepat. "Permendag ini bagus untuk menekan Singapura agar segera menyepakati perjanjian perbatasan dengan Indonesia," tuturnya. Dia mengatakan, bila tidak dilarang negara tetangga itu punya alasan untuk mengulur kesepakatan perbatasan. "Maunya mereka, perbatasan Singapura diukur dari wilayah yang sekarang. Padahal wilayah mereka sekarang kan sudah bertambah setelah mendapat pasir dari Indonesia," katanya kemarin. Eddy Pratomo, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, menambahkan bahwa perjanjian perbatasan RI-Singapura sudah mendekati kesepakatan akhir. Sayangnya kesepakatan bulum kunjung bisa diambil karena Singapura menginginkan perundingan dimulai dengan proses survei perbatasan bersama. Indonesia sangat tidak menyetujui upaya tersebut. Sebab, beberapa waktu lalu sudah diadakan survei tentang batas negara. "Kita tidak mau reklamasi dijadikan titik dasar berunding," tegas Eddy. Penghentian ekspor pasir Indonesia berdampak besar terhadap kelangsungan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Singapura. Pasir sebagai bahan bangunan dasar konstruksi membuat keberadaannya harus terjamin. "Jika tidak ada yang bisa menjamin bahwa pasir selalu ada, maka tidak ada pula yang bisa menjamin bahwa proyek akan selesai tepat waktu sesuai dengan deadline dan anggaran," kata Winston Liew, analis senior OCBC Investment Research. Sejak larangan ekspor pasir diberlakukan, harga properti di Singapura merangkak naik di kisaran 3 persen. Bahan bangunan pengganti pasir seperti baja, dinding kering dari logam, sejauh ini belum bisa diterapkan karena belum ekonomis. Mengutip AFP, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi Singapura yang tahun ini diharapkan mencapai 5,5 persen sampai 6 persen terancam gagal dicapai gara-gara terhambatnya suplai pasir dari Indonesia. (afp/nue) -- OK TAUFIK ---------------------------------------------------------------------------- Hot News!!! CALL FOR PAPERS: send your abstract by 30 March 2007 to [EMAIL PROTECTED] Joint Convention Bali 2007 - The 32nd HAGI & the 36th IAGI Annual Convention and Exhibition, Patra Bali, 19 - 22 November 2007 ---------------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta No. Rek: 123 0085005314 Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bank BCA KCP. Manara Mulia No. Rekening: 255-1088580 A/n: Shinta Damayanti IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi ---------------------------------------------------------------------
