Sebagai tambahan informasi, gambaran diemail dibawah  ini adalah kenyataan, 
bahkan dalam pelaksanaan survey seismik, saat ini ada yang meminta gaji 
bulanan/insentive selama survey, mulai dari Kades, Kapolsek s.d Camat. Gaji 
bulanan belum menjamin full support karena nantinya akan ada lagi biaya 
tambahan. Tidak melaksanakan permintaan ini sama dengan peningkatan biaya yang 
luar biasa berbentuk pengunduran atau delaynya project. 

Dalam pengeboran well didarat, biaya biaya tambahan baik resmi maupun tidak 
resmi termasuk sewa jalanan umum, jalan perkebunan, biaya buka portal

Komplikasi ini diperparah lagi dengan ijin Kehutanan, perusahaan Logging Kayu, 
sawit dan sebagainya, biasanya ganti rugi kemerka akan besar sekali.
Belum lagi LSM, LSM setempat yang harus ditanggulangi ( biaya tersendiri).

Nah dilematisnya adalah kalau ini dibuka oleh kontraktor, bisa dibayangkan 
kegiatannya didaerah akan terganggu bahkan bisa distop.


----- Pesan Asli ----
Dari: Awang Harun Satyana <[EMAIL PROTECTED]>
Kepada: "iagi-net@iagi.or.id" <iagi-net@iagi.or.id>
Terkirim: Selasa, 29 Januari, 2008 8:32:04
Topik: RE: [iagi-net-l] Fwd: [IndoEnergy] Indonesian MPs Consider Closing Oil, 
Gas Regulators Due to Poor Performance

Pak Andang,

1. Satu contoh saja, di Tarakan, ada SK dari walikota agar perusahaan yang 
mengebor sumur di wilayahnya menyetorkan dana jaminan pengelolaan lingkungan 
hidup (SK no. 60/2002 dan perubahannya no. 18/2004). Besarnya lumayan membuat 
operator "pusing". Aturan ini kabarnya hanya ada di Tarakan, di wilayah lain 
berbeda lagi perizinannya. Angka real persentase "pemalakan" seperti yang Pak 
Andang maksudkan relatif terhadap cost recovery bisa dicari dari data yang ada 
di BPMIGAS, saat ini belum ada; tetapi kejadian2 semacam di atas banyak 
terjadi, meningkatkan biaya. Barangkali persentasenya kecil terhadap cost 
recovery, tetapi efeknya terhadap penundaan program lumayan penting.

2. Penundaan program eksekusi seismik/drilling di daerah banyak penyebabnya : 
perizinan berbelit, ganti rugi tanah tidak selesai, tumpang tindih dengan lahan 
kehutanan dan pertambangan. Belakangan, kasus tumpang tindih dengan lahan 
pertambangan makin mengemuka. Izin2 KP pertambangan (batubara khususnya) 
diterbitkan oleh daerah, sementara izin operasi migas oleh pusat, terjadi 
overlapping yang luar biasa. Beberapa kasus terjadi bahwa kepala sumur yang 
dulunya di atas tanah, sekarang seperti sudah menara atau tiang karena tanah 
sekitarnya telah digali untuk menambang batubara. Pusat dan Daerah tidak selalu 
sejalan, data yang disampaikan ke Pusat tentang terjadinya perlambatan2 di 
daerah akibat aturan2 yang tidak selaras belum tentu bisa diberesi. Beberapa 
contoh adalah masalah tumpang tindih dengan lahan kehutanan. Daerah sering 
mendukung operasi perminyakan di lahan kehutanan di wilayahnya, tetapi Pusat 
sering melarangnya. Contoh terbaru adalah WKP Sareba
 (Lundin) di Teluk Bintuni, daerah mendukung, pusat menolak. Padahal, di 
lapangan hutan itu sudah gundul karena kayu2nya ditebang oleh ilegal logging.

Tahun 2007 realisasi sumur2 eksplorasi 69.5 % dari rencana, sumur2 development 
dalam beberapa tahun terakhir rata2 sekitar 80 %. Kami biasanya membagi 
kegagalan pemenuhannya atas  (bukan urutan prioritas) : (1) kendala persiapan 
lokasi - menyangkut daerah biasanya, (2) kendala kelangkaan rig, (3) kendala 
kemampuan finansial perusahaan, (4) perubahan prioritas, (5) kendala teknis 
berupa faktor GGR tidak mendukung setelah ada data baru. No. (1) secara angka 
tak besar, tetapi signifikan dalam penundaan program.

Kawan2 di KPS yang terlibat dengan perizinan di daerah saya pikir bisa berbagi 
pengalaman soal ini.

Angka2 persentase yang Pak Andang tuliskan bisa dicari, semua raw datanya ada 
di BPMIGAS.

Salam,
awang

-----Original Message-----
From: Andang Bachtiar [mailto:[EMAIL PROTECTED]
Sent: Monday, January 28, 2008 6:32 C++
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net-l] Fwd: [IndoEnergy] Indonesian MPs Consider Closing 
Oil, Gas Regulators Due to Poor Performance

Kang awang, ada yang sedikit mengganjal:

1. Apa benar adanya raja-raja kecil di daerah telah menyebabkan biaya tinggi
operasi migas sehingga menaikkan cost recovery? Aku koq agak susah
memahaminya. Bagaimana kira-kira back-up data penunjangnya koq sampai
didapatkan kesimpulan seperti itu? Apakah raja-raja kecil beserta aparatnya
itu "memalak" operasi migas di daerah sedemikian rupa sehingga biaya yang
dikeluarkan untuk E&P jadi membengkak cukup signifikan sehingga dijadikan
contoh kambing hitam CR yang naik terus sementara produksi turun terus?
Mohon pencerahan: berapa persen jumlah biaya "pemalakan" oleh raja-raja
kecil tersebut dibandingkan dengan keseluruhan peningkatan ongkos produksi
(dan eksplorasi tentu saja)?

2. "Sebagian operator menunda pemboran sumur2 E&P-nya karena biaya tinggi di
daerah". Apakah secara resmi (dan faktual) memang alasan utama penundaannya
seperti itu? Kalau memang masalahnya seperti itu, nampaknya memang data
penunjang resmi-nya harus segera diungkapkan kepada Menteri ESDM dan Pak
SBY, supaya dengan jelas juga mereka dapat menyodorkan fakta tersebut ke
Gubernur, Bupati, dan Walikota daerah penghasil migas sebagai bagian dari
bahan "teguran", yang notabene juga merugikan daerah penghasil migas
sendiri, karena turunnya produksi dan naiknya CR membuat bagian "BagiHasil"
mereka menjadi berkurang.

Salam

Andang Bachtiar
Anggota Dewan Pakar
Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas

----- Original Message -----
From: "Awang Satyana" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <iagi-net@iagi.or.id>; "Forum Himpunan Ahli Geofisika Indonesia"
<[EMAIL PROTECTED]>; "Eksplorasi BPMIGAS"
<[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Monday, January 28, 2008 9:50 AM
Subject: Re: [iagi-net-l] Fwd: [IndoEnergy] Indonesian MPs Consider Closing
Oil, Gas Regulators Due to Poor Performance


> Issue baru yang lama.
>
>  Produksi turun terus sementara cost recovery naik terus tidak bisa segera
> diterima secara hitam putih, banyak sekali hal terkait kepada itu.
> Reformasi yang ceritanya diinginkan semua rakyat itu telah membentuk raja2
> kecil di daerah yang telah menyebabkan biaya tinggi operasi migas - ini
> menaikkan cost recovery, nah itu satu contoh saja faktor yang terkait.
> Karena biaya tinggi di daerah, sebagian operator menunda pemboran sumur2
> produksi dan eksplorasinya, sumur2 produksi hanya terealisasi 70- 80 %,
> sumur2 eksplorasi tak sampai 70 %. Apa akibatnya ? Produksi menurun,
> penemuan lapangan baru menurun. Tentu ini tak diberitakan kan ? Tetapi,
> orang yang memahami dengan baik industri migas akan tahu duduk perkara
> sebenarnya.
>
>  Pengurusan persetujuan di BPMIGAS lama sehingga menurunkan produksi
> minyak ? He2... lucu membacanya. Proses persetujuan di BPMIGAS juga telah
> diaudit oleh lembaga independeden internasional sertifikasi ISO dalam
> empat tahun terakhir ini. Dan, BPMIGAS terus mencari cara bagaimana agar
> persetujuan terus disederhanakan tanpa mengurangi ketelitian. Di group
> saya di BPMIGAS, operasi boleh dijalankan sebelum persetujuan resmi
> diberikan, tetapi pekerjaan tersebut harus disetujui dulu secara teknis
> dan anggaran. Aturan2 procurement pun terus dibenahi sehingga tak
> berbelit2 tetapi tetap menampung azas keadilan.
>
>  BPMIGAS memerlukan evaluasi yang hati2 atas usulan2 KPS seperti usulan
> sumur2 eksplorasi di blok produksi dan semua usulan POD (plan of
> development). Banyak kan kasus POD bila "harus segera disetujui   karena
> hal2 tertentu yang "politis" (katakanlah begitu) telah berdampak buruk
> merugikan negara sebab cadangan yang diajukan ternyata jauh di bawah
> kapasitas produksi yang telah terpasang. Saya tak perlu menyebut lapangan2
> mana saja di Indonesia yang begitu, tetapi itu telah sangat merugikan
> negara.
>
>  Evaluasi yang hati2 tak bisa dilakukan dalam waktu cepat tentu, mestinya
> semua orang mengerti hal ini. Telah banyak kasus2 merugikan negara akibat
> hal ini.
>
>  Minyak langka, masyarakat ngantri minyak di mana2. Ini bukan salah BPH
> Migas, memang kan pasokan minyak sedang dikurangi agar masyarakat tak
> terlalu bergantung lagi ke minyak. Penggantinya adalah gas elpiji. Kalau
> gas elpiji pun langka, nah maka itu yang harus dipertanyakan ke BPH Migas
> atau Pertamina.
>
>  Sebagian masyarakat kita pun kepedulian sosialnya kurang, tengah kedelai
> langka dicari, baru2 ini polisi berhasil menemukan gudang ratusan ton
> kedelai di Jawa Timur, sengaja ditimbun karena harganya sekarang sedang
> meroket. Tak jarang kan masyarakat pedagang berbuat hal serupa untuk
> minyak dan gas elpiji ?
>
>  Untuk dipahami, jangan sekedar melihat di permukaan.
>
>  salam,
>  awang
>
> Rovicky Dwi Putrohari <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>  Wah issue lagih
>
> RDP
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: IndoExplo
> Date: Jan 28, 2008 10:04 AM
> Subject: [IndoEnergy] Indonesian MPs Consider Closing Oil, Gas
> Regulators Due to Poor Performance
> To: [EMAIL PROTECTED]
>
> http://www.redorbit.com/news/business/1227941/indonesian_mps_consider_
> closing_oil_gas_regulators_due_to_poor/index.html
>
> Posted on: Thursday, 24 January 2008, 06:00 CST
> Indonesian MPs Consider Closing Oil, Gas Regulators Due to Poor
> Performance
> Text of report in English by influential Indonesian newspaper The
> Jakarta Post English-language website on 23 January
>
> The People's Representative Council (DPR) is weighing [up] the
> possible closure of upstream oil and gas regulator BPMigas and
> downstream regulator BPH Migas due to decaying administrative
> performance and failures to meet targets.
>
> The deputy chairman of the DPR Commission VII overseeing energy and
> mineral resources, Sutan Batughana, said here Tuesday [22 Jan] the
> commission would hold several discussions with oil and gas investors
> operating in Indonesia to hear their opinions on the regulators'
> performance to determine whether closure was necessary.
>
> "We have received reports that the performance of these two bodies
> has worsened, for example, in the process of securing business
> permits and we want to verify this with the business actors,"
> Batughana said after the first closed meeting with oil and gas
> contractors on Tuesday.
>
> "Some have complained the process to secure approval from BP Migas
> for budget spending on exploration and exploitation activities (now
> takes longer than) when Pertamina controlled the sector, and that
> this has hampered our oil production," Batughana, who led the
> hearing, said.
>
> He also referred to BP Migas' failure to increase the nation's oil
> production despite a sharp increase in recovery costs.
>
> He said the recovery costs repaid by the government to oil block
> contractors in recent years had continued to increase despite the
> decline in the country's oil production.
>
> Figures from the Energy and Mineral Resources Department show the
> amounts being paid out by the government under the cost recovery
> system surged from USD 7.63 billion in 2005 to USD 9 billion in 2006,
> even though output declined during that period from 1.06 million
> barrels per day to 1.04 million barrels per day.
>
> One rumour in circulation holds that after accusations of failing to
> do his job, BPMigas chairman, Kardaya Warnika, will be replaced by
> the current director of upstream oil and gas development at the
> Energy and Mineral Resources Department, Priyono.
>
> Lawmakers also discussed BPH Migas' failures in the distribution of
> oil and gas in the downstream sector, particularly kerosene, as it
> was now considered scarce in the market.
>
> "We may disband the body if it proves to be failing in guaranteeing
> supply for the public, because that's its job," Batughana said.
>
> BPMigas and BPH Migas were formed as independent bodies in charge of
> regulating the oil and gas sector under the 2002 Oil and Gas Law,
> which liberalised the sector and ended state oil and gas company
> Pertamina's monopoly.
>
> The chairman and members of the two bodies are installed by the
> president with the consent of the legislative body.
>
> Tuesday's meeting was attended by oil and gas companies Pertamina,
> Royal Dutch Shell and UK-based BP. In the next meeting, the
> commission will continue the hearing by summoning other oil and gas
> companies.
>
> Originally published by The Jakarta Post website, Jakarta, in English
> 23 Jan 08.
>
> (c) 2008 BBC Monitoring Asia Pacific. Provided by ProQuest
> Information and Learning. All rights Reserved.
>
> Source: BBC Monitoring Asia Pacific
>
> __._,_.___
> Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic
> Messages | Database | Polls | Calendar
> TAHUKAH ANDA:
> - Geothermal hanya menyumbang 800MW listrik (2.5% kebutuhan listrik)
> dan hanya 4% dari 20,000 MW of geothermal potential Indonesia !
> - Potensi geothermal Indonesia 40% dari Potensi geothermal dunia !
> ________________________________
>
>
> --
> http://tempe.wordpress.com/
> No one can monopolize the truth !
>
>
> ----------------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
> To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
> Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
> Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
> Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
> No. Rek: 123 0085005314
> Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
> Bank BCA KCP. Manara Mulia
> No. Rekening: 255-1088580
> A/n: Shinta Damayanti
> IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
> IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
> ---------------------------------------------------------------------
>
> DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information
> posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event
> shall IAGI and its members be liable for any, including but not limited to
> direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting
> from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with
> the use of any information posted on IAGI mailing list.
>
> ---------------------------------------------------------------------
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile.   Try it
> now.


----------------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
No. Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No. Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
---------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information posted on 
its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall IAGI and 
its members be liable for any, including but not limited to direct or indirect 
damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss of use, data or 
profits, arising out of or in connection with the use of any information posted 
on IAGI mailing list.

---------------------------------------------------------------------


This email was Anti Virus checked by Administrator.
http://www.bpmigas.com



----------------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
No. Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No. Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
---------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information posted on 
its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall IAGI and 
its members be liable for any, including but not limited to direct or indirect 
damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss of use, data or 
profits, arising out of or in connection with the use of any information posted 
on IAGI mailing list.

---------------------------------------------------------------------


      ________________________________________________________ 
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi 
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/

Kirim email ke